PSIP FISIP UMJ Kolaborasi dengan DPD RI dan LHKP PP Muhammadiyah: Gelar Webinar Diskusi Politik Nasional

Pamflet Diskusi Politik Nasional. Foto: Rofie/PSIP

Pusat Studi Islam dan Pancasila Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (PSIP FISIP UMJ) menyelenggarakan Webinar Diskusi Politik Nasional pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020. Acara ini merupakan kerja sama PSIP FISIP UMJ dengan Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Acara ini merupakan bentuk respon terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang seringkali bertolak belakang dengan esensi demokrasi itu sendiri. Tema yang diangkat pada acara ini terkait fenomena yang selalu berkembang menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada): Politik Dinasti, Absennya Reformasi Partai Politik, dan Dampak-dampaknya.

Pada acara ini, penyelenggara menghadirkan narasumber-narasumber yang tidak asing di kancah nasional: Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA.; Dr. H. M. Busyro Muqoddas, M.Hum.; H. Fachrul Razi, S.IP., M.IP.; Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M.; Dr. Ma’mun Murod Al-Barbasy, M.Si.

Webinar diawali dengan pengantar diskusi yang disampaikan oleh Dr. H. M. Busyro Muqoddas, M.Hum. Pria yang akrab disapa BM tersebut merupakan Ketua PP Muhammadiyah yang membidangi Hukum dan HAM serta Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik. Dalam pengantarnya, BM menyampaikan bahwa Indonesia sedang mengalami demokrasi yang sekarat. “Dulu orang bilang (Indonesia) darurat demokrasi, tapi sekarang semakin (parah), (sehingga) saya menggunakan bobot yang lebih luas, yaitu (Indonesia) sekarat demokrasi,” BM menjelaskan.

Salah satu indikator negara mengalami sekarat demokrasi yaitu berkembangnya fenomena politik dinasti atau politik kekerabatan. Dalam kesimpulannya, BM menyampaikan bahwa politik dinasti keluarga merupakan bibit dan racun demokrasi, yakni sebagai ancaman atas prinsip negara the rule of law dan sekaligus kedaulatan rakyat. Selain itu, politik dinasti merupakan refleksi terkikisnya budaya “aja dumeh”; mencerminkan punahnya rasa malu dalam budaya kepemimpinan timur; serta merupakan pupuk subur korupsi birokrasi.

Setelah pengantar diskusi disampaikan, pembawa acara mempersilahkan Djoni Gunanto, S.IP., M.Si., yang bertugas sebagai moderator untuk memimpin jalannya diskusi. Moderator memberi pandangan sekilas pentingnya pembahasan tema yang diangkat pada acara ini. Kemudian, pada kesempatan pertama, moderator mempersilahkan Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA, untuk menyampaikan keynote speech. Wiwieq—sapaan akrab Siti Zuhro—merupakan Peneliti Utama Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); juga merupakan dosen pascasarjana FISIP UMJ. Mengawali pembicaraannya, Prof. Wiwieq mengatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia absen, demokrasi yang dijalankan tanpa adanya kualitas hukum yang baik sehingga mengakibatkan perjalanan demokrasi yang kurang sehat, termasuk berkembangnya fenomena politik dinasti. Fenomena politik dinasti yang menjadi pro-kontra dalam setiap menjelang Pilkada dikarenakan hal itu dimulai dari tubuh partai politik. “Setiap datang Pilkada senantiasa muncul isu tentang dinasti politik atau politik kekerabatan. Kita melihat bahwa muncul juga pro-kontra tak terhindarkan, karena bagaimanapun juga partai politik melakukan juga praktek dinasti politiknya,” Wiwieq menjelaskan.

Menurut Prof. Wiwieq, munculnya dinasti politik juga disebabkan oleh kegagalan partai dalam menjalankan proses kaderisasi. “Jadi, ini yang kelihatan dari publik ya, (publik) membacanya bahwa senantiasa proses kaderisasi itu tidak jalan secara sehat,” terangnya.

Dalam upaya mencegah kecenderungan maraknya dinasti politik dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di daerah, maka harus ada sinergi antara stakeholder bersama masyarakat. “Supaya (demokrasi kita) tidak sekarat, mau tidak mau kita semuanya memikul tugas untuk menggeser, menarik, ibaratnya menarik gerbong panjang demokrasi kita menuju satu demokrasi yang lebih substantif, yang tentu ciri-cirinya berbeda dengan demokrasi prosedural,” kembali Prof. Wiwieq menjelaskan.

Sebelum menutup pembicaraannya, Prof. Wiwieq menyampaikan pesan kepada partai politik agar berhenti melakukan hal-hal yang merugikan terhadap partai politik itu sendiri, negara, dan rakyat. “Ini pesan untuk partai politik, untuk menyudahi praktek-praktek yang merugikan tentunya kalau itu terus menerus dilakukan, merugikan tidak hanya untuk partai tapi merugikan rakyat, merugikan negara, dan merugikan kita semua, (sehingga) menjadikan Indonesia set back, mundur,” tuturnya.

Selain faktor kegagalan partai politik dalam menjalankan proses kaderisasi, problem demokrasi di Indonesia merupakan akibat adanya penguasaan ekonomi dan politik oleh segelintir elit tertentu. Dr. Ma’mun Murod Al-Barbasy, M.Si.—akrab disapa MMA—yang merupakan Direktur PSIP FISIP UMJ sekaligus Dekan FISIP UMJ menyebutkan bahwa adanya oligarki ekonomi dan politik merupakan faktor utama munculnya problem-problem dalam demokrasi. “Oligarki ekonomi dan politik itu bisa disebut sebagai hulu atau pangkal dari problem demokrasi di Indonesia,” ujar MMA.

Dalam presentasinya, MMA menuturkan bahwa politik dinasti memang ada yang membolehkan (pro) dan tidak membolehkan (kontra). Pihak yang pro terhadap politik dinasti berpandangan bahwa setiap warga negara mempunyai hak kebebasan untuk berpartisipasi di dalam politik, termasuk mengikuti kontestasi politik. Sedangkan pihak yang kontra berpandangan bahwa politik dinasti hanya akan mengacak-acak demokrasi. “Saya melihat bahwa yang jadi persoalan, terutama dalam konteks Indonesia, terkait dengan politik dinasti, yang terjadi di (Indonesia) kita itu justru politik dinasti yang abai dengan etika politik,” tuturnya. Dalam hemat MMA, memang politik dinasti sah-sah saja, tapi jika kerabat yang dicalonkan tidak memenuhi kualifikasi, tidak punya track record yang jelas dalam dunia politik, dan bahkan harus mengorbankan politisi yang sudah lama antre dalam pencalonan kontestasi politik itulah yang disebut abai terhadap etika politik. Pada praksisnya, berpolitik tidak boleh abai terhadap etika politik, sehingga tidak memunculkan problem-problem baru dalam tubuh demokrasi.

Argumentasi mengenai politik dinasti dan reformasi partai politik saat ini semakin diperkaya dengan adanya presentasi pandangan Ketua Komite I DPD RI, H. Fachrul Razi, S.IP., M.IP. Senator yang mewakili Aceh ini berpandangan bahwa demokrasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja atau dalam kondisi sekarat. Kondisi ini merupakan ancaman bagi Indonesia. “Permasalahannya pasca reformasi (adalah), jadi demokrasi ini ditumpangi oleh hal-hal yang di luar substansi demokrasi itu sendiri: munculnya dinasti politik, tingginya money politics, dan sebagainya. Kemudian oligarki partai yang sangat luar biasa masif. Kemudian juga tingkat pendidikan politik masyarakat yang semakin hari semakin apatis dan apolitis. Dan, ini juga menjadi perhatian kita semua,” tuturnya.

Lebih lanjut, Fachrul juga mengkritisi para kandidat kepala daerah yang tidak mengedepankan kualitas, yakni hanya mengandalkan kekuatan finansial dan popularitas, termasuk dalam hal ini adalah keterlibatan dan terjunnya para selebritis ke dalam politik praktis. “Makanya kita lihat banyak sekali di kandidat-kandidat sekarang, para selebritis-selebritis yang memang di dalam dunia artis itu sudah tidak memiliki pekerjaan lagi, akhirnya karena popularitsnya tinggi, mereka bergeser menjadi politisi-politisi karbitan. (Memang) yang memiliki kemampuan pendidikan yang baik itu tentunya dia lebih fokal dan lebih kritis, tapi (tidak demikian bagi) yang memang (hanya) karena mengandalkan wajah dan popularitas, (tapi) mau tidak mau rakyat tetap akan memilih. Dan, hari ini terbukti wajah parlemen kita itu ditunjukkan dengan wajah-wajah para selebritis-selebritis yang hanya tidak terlalu produktif ketika berada di parlemen,” Fachrul menuturkan.

Kemudian terkait pelaksanaan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada Desember 2020 di 270 daerah di Indonesia,  Komite I DPD RI menyatakan menolak penyelenggaraan Pilkada. Hal itu mengingat kondisi saat ini sedang dilanda pandemi. Kepala daerah banyak yang dinyatakan positif Covid-19. Data terakhir menunjukkan, hingga acara diskusi ini dilaksanakan, sebanyak 60 calon kepala daerah yang tersebar di 21 daerah terdeteksi positif Covid-19. Sementara jumlah kasus positif Covid-19 yang diumumkan setiap hari oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 selama bulan September 2020 rata-rata lebih dari 3.000 orang. Sementara tidak ada jaminan keselamatan bagi 105 juta jiwa yang mempunyai hak pilih. Karena pertimbangan itulah Komite I DPD RI meminta Presiden RI untuk mepertimbangkan kembali pelaksanaan Pilkada 2020, serta mengusulkan agar Pilkada 2020 ditunda pada 2021. Selain itu, refocusing anggaran Pilkada untuk penanganan Covid-19 di daerah perlu diutamakan. Maka, pemerintah, KPU, dan DPR agar duduk bersama untuk mengambil kebijakan penundaan Pilkada sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 122a UU 6/2020.

Berbagai sudut pandang dalam diskusi semakin lengkap dengan paparan materi yang disampaikan oleh Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M. Beliau merupakan peneliti senior pada Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas. Dalam pengantar presentasinya, Feri menyampaikan sudut pandang secara konstitusional dalam penyelenggaraan demokrasi—yang harus dilaksanakan atas dasar mengutamakan aspirasi rakyat. “Secara konstitusional, seluruh proses penyelenggaraan demokrasi kita harus berbasis pada semangat kedaulatan rakyat,” terangnya.

Feri melanjutkan, bahwa terdapat beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan untuk memastikan tidak adanya dominasi tunggal oleh salah satu kelompok atau keluarga tertentu dalam kontestasi politik. Feri kembali menyegarkan ingatan peserta diskusi terhadap Undang-Undang yang ada pada era reformasi, yaitu UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari KKN. Salah satu hal yang terkandung dalam UU tersebut adalah menjauhkan proses penyelenggaraan demokrasi dari nilai-nilai yang nepotis, benturan kepentingan, serta menjauhkan nilai-nilai yang mendorong semangat kekeluargaan sebagai hal yang utama dalam proses penyelenggaraan demokrasi—menjadi nilai-nilai yang memperhatikan daulat publik luas.

Dalam proses penyelenggaraan demokrasi, apabila selalu bersandar kepada prinsip-prinsip konstitusi dan nilai-nilai yang terkandung dalam undang-undang, khususnya UU Nomor 28 Tahun 1999 semestinya tidak akan pernah mengarah pada politik kekeluargaan atau politik dinasti. “Sebenarnya kalau bersandar kepada prinsip-prinsip konstitusi dan nilai-nilai yang ada di dalam undang-undang ini, maka tidak mungkin proses penyelenggaraan demokrasi kita bersandar kepada konsep yang kemudian disebut oleh Pak Ma’mun Murod, dan teman-teman, dan bahkan oleh banyak orang disebut sebagai dinasti politik,” Feri kembali menerangkan.

Diskusi diakhiri dengan closing statement yang tegas oleh Prof. Wiwieq—bahwa proses penyelenggaraan demokrasi yang disebut politik dinasti yaitu apabila calon yang dimunculkan tidak memenuhi kualifikasi, namun tetap dipaksakan untuk maju mengikuti kontestasi. Sedangkan apabila calon yang diusung, sekalipun merupakan keluarga pejabat, memenuhi kualifikasi, maka hal tersebut bukanlah politik dinasti atau nepotisme. “Disebut dinasti politik atau politik hanya nepotisme seperti itu kalau calon tadi itu tidak memenuhi kualifikasi, tapi tetap dipayungi saja, diberikan jalan tol, itu baru dinasti, itu kekerabatan, itu nepotisme. Tapi kalau yang bersangkutan memang memiliki kualifikasi, ada track record, dia memang kader, bukan ujug-ujug datang Pilkada tiba akal mencalonkan dan mendapat endorsement, itu jelas sekali bacaannya adalah kekerabatan, nepotisme,” terangnya.