Selasa , 22 Januari 2019

STUDI LAPANGAN MAHASISWA PRODI ADMINISTRASI PUBLIK KE DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA.

Jakarta – Kamis 13 Desember 2018,  Mahasiswa Program studi Administrasi Publik  FISIP UMJ yang mengprogram mata kuliah Keuangan Sektor Publik mengadakan studi lapangan ke Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Studi Lapangan tersebut  merupakan salah satu kegiatan dalam rencana pembelajaran semester (RPS). Studi lapangan tersebut didampingin oleh dosen pengampu mata kuliah Keuangan Sektor Publik, yakni : Bapak Muh. Khoirul Anwar, S.Sos, M.Si dan Ibu Dini Gandini Purbaningrum, SIP, MA. Kegiatan Studi lapangan ini menghadirkan  dua narasumber yaitu Ibu Sari Arta dan Bapak Febrian Alyusuar selaku Kepala Sub Direktorat Pengembangan Usaha BUMDes. Studi Lapangan ini tentunya bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana penggunaan dana desa dan implementasi BUMDesa di Indonesia. Para peserta merupakan mahasiswa angkatan 2017 program studi Administrasi Publik yang terdiri dari dua kelas yang berjumlah 80 orang.

Kegiatan Studi lapangan ini diawali dengan sambutan dari Bapak M.Khoirul Anwar, S.Sos, M.Si selaku dosen pengampu mata kuliah, lalu dilanjutkan dengan sambutan dari Ibu Sari Arta sekaligus membuka forum diskusi dengan memberikan data-data keberhasilan BUMDes dan jumlah desa di seluruh Indonesia yang sudah menerapkan BUMDes. Ada 41.505 desa dari 74.957 desa yang telah mendirikan BUMDes yang artinya sudah lebih dari 50%  dari jumlah desa di seluruh Indonesia. Kemendes juga telah menjalin kerjasama dengan lembaga lain dan berbagai perguruan tinggi di Indonesia mengenai sosialisasi BUMDes dalam bentuk pembekalan sebelum melakukan KKN bagi mahasiswa yang ingin terjun ke lapangan yaitu desa-desa di seluruh Indonesia. Menurutnya, dengan membangun desa maka diharapkan nantinya negara Indonesia yang sangat luas wilayahnya akan bergerak menjadi negara maju.

Setelah itu, pemaparan selanjutnya tentang bagaimana implementasi Badan Usaha Milik Desa oleh Bapak Febrian Alyusuar. Beliau memperkenalkan kepada mahasiswa tentang apa itu BUMDes yang merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat. Setelah dijelaskan dengan sangat baik dan rinci, beliau juga memberikan contoh-contoh desa yang telah melaksanakan BUMDesa dengan baik. Tidak hanya keberhasilan BUMDes dalam rangka menggerakan ekonomi masyarakat desa saja yang di perkenalkan kepada mahasiswa, beliau juga memaparkan tentang dampak negatif BUMDes, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah, serta hambatan dari BUMDes itu sendiri juga di informasikan dengan baik oleh narasumber.

Kegiatan dalam studi lapangan ini di akhiri oleh sesi tanya jawab. Sesi ini diawali dengan pertanyaan seorang mahasiswa yang bernama Harits Kholilurrohman mengenai bagaimana pemerintah mengajak masyarakat desa berpartisipasi dalam rancangan anggaran Dana Desa khususnya untuk BUMDes di desa seluruh Indonesia. Ibu Sari Arta menjawab, perlibatan masyarakat sudah tersistem dengan baik, KEMENDES dan KEMENDAGRI telah bekerja sama dengan BPK untuk membentuk Sistem Keuangan Desa. Jika nantinya dalam pelaporan dana desa tidak sesuai dengan sistem, maka akan otomatis tertolak, artinya ada yang harus di perbaiki dalam laporan tersebut. Perlibatan masyarakat tidak dilakukan untuk mengawasi secara teknis, karena dikhawatirkan akan tidak terstruktur nantinya. Kami mempunyai SATGAS Dana Desa yang bekerja sama dengan Kejaksaan, POLRI, dan KEMENDAGRI.

Lalu pertanyaan terakhir di ajukan oleh mahasiswa yang bernama Handyka, yaitu bagaimana tanggapan KEMENDES dengan banyaknya desa di seluruh Indonesia yang belum mempunyai Perdes atau Peraturan Desa. Padahal Perdes ini merupakan badan hukum untuk mewujudkan BUMDes itu sendiri. Pertanyaan ini dijawab oleh Bapak Febrian Alyusuar, yaitu KEMENDES saat ini sedang berusaha keras untuk terus membuat Perdes bagi desa di seluruh Indonesia yang belum ada. Bahkan KEMENDES ingin memperbarui Perdes ini agar BUMDes dapat menjadi sebuah program yang wajib dilakukan pemerintah setiap tahunnya.

Check Also

International Conference On Social Work In Health And Mental Health (ISCW)

X