Merupakan Program Studi Pascasarjana pertama di lingkungan Fakultas. Program studi ini didirikan pada tahun 2000 dengan konsentrasi Otonomi Daerah, Pengembangan Masyarakat, dan Kebijakan Publik.

Visi

“Menjadikan Program Studi Magister Administrasi Publik sebagai pusat unggulan (center of excellence) Administrasi Publik secara terkemuka, modern dan Islami Nasional dan Regional pada 2025”

Misi

1. Menyelenggarakan proses pembelajaran Administrasi Publik yang unggul berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini sesuai dengan nilai-nilai dalam ajaran Islam.

2. Mengembangkan kurikulum Otonomi Daerah, Pengembangan Masyarakat, dan Kebijakan Publik dengan berbasis nilai-nilai ajaran Islam sehingga diperoleh lulusan yang berintegritas sesuai dengan kebutuhan pasar.

3. Melakukan  penelitian   dan   pengkajian   tentang   masalah-masalah kontemporer dalam Otonomi Daerah, Pengembangan Masyarakat, dan Kebijakan Publik.

4. Mengembangkan pelaksanaan pengabdian  kepada  masyarakat  melalui kerjasama dengan Asosiasi Program Studi, Asosiasi Penelitian, Muhammadiyah dan organisasi kemasyarakatan lainnya untuk mengatasi masalah-masalah sosial dan politik.

Tujuan

1. Menghasilkan Lulusan  Magister  Administrasi Publik yang unggul  dalam kajian Otonomi Daerah, Pengembangan Masyarakat, dan Kebijakan Publik berbasis teknologi informasi yang Islami, serta memiliki kemampuan analisis, sintesis dan praktis dalam bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Masyarakat.
2. Menghasilkan Lulusan Magister Administrasi Publik yang mampu menjawab kebutuhan stakeholder sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam serta  memberikan  kontribusi  pemikiran dalam berbagai  persoalan  yang dihadapi masyarakat di bidang Otonomi Daerah, Pengembangan Masyarakat dan Kebijakan Publik.
3. Menghasilkan Lulusanb Magister Administrasi Publik yang mampu dalam melakukan penelitian dan pengkajian masalah Otonomi Daerah, Pengembangan Masyarakat,  dan  Kebijakan  Publik  sesuai  dengan  nilai- nilai Al Islam dan Kemuhammadiyahan.
4. Menghasilkan Lulusan Magister Administrasi Publik yang mampu menyelesaikan masalah secara mandiri atau melalui jalur networking asosiasi yang telah terbentuk dan institusi lainnya.
5.