Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) menyelenggarakan Hari Bermuhammadiyah II yang bertajuk Menyongsong Muktamar Muhammadiyah Ke-48: Tajdid Politik untuk Indonesia Beradab dan Bermartabat. Agenda ini digelar di Masjid At-Taqwa Gedung Cendekia Center UMJ, pada Sabtu (6/8/2022) yang dihadiri oleh sivitas akademika, warga Muhammadiyah sekitar Jabodetabek, dan Ortom Muhammadiyah.
Rangkaian acara Hari Bermuhammadiyah II salah satunya diisi dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara UMJ dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kedua belah pihak bekerja sama dalam lingkup peningkatan sumber daya manusia, pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan, penelitian, penerbitan dan publikasi ilmiah, studi jaminan kesehatan nasional oleh kedua belah pihak.
Dr. Ma’mun Murod, M.Si. (Rektor UMJ) mewakili UMJ dan Dr. Andi Afdal, MBA, AAK. (Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum BPJS Kesehatan) mewakili BPJS Kesehatan melakukan penandatanganan, dan disaksikan oleh Prof. Dr. KH. Abdul Mu’ti, M.Ed. (Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah) dan Dr. Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H. (Wakil Rektor III UMJ).
Dr. Andi Afdal, MBA, AA., selaku Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum BPJS Kesehatan mengatakan, bahwa MoU ini sebagai bentuk mempererat hubungan dengan UMJ agar bermanfaat khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. “Kerja sama ini sangat penting dari kampus (UMJ) untuk perbaikan BPJS Kesehatan, karena teman-teman (mahasiswa) memiliki kompetensi akademik dan penelitian yang bagus. Ini akan bermanfaat luar biasa untuk BPJS Kesehatan dan pembangunan kesehatan di tengah masyarakat”, tutur Andi.
Lebih lanjut, Andi berharap kerja sama ini menjadi perbaikan untuk setiap kondisi demografi di Indonesia. “Kami (BPJS Kesehatan) berharap cukup besar, ya. Terutama Muhammadiyah (UMJ) yang memiliki jaringan luas untuk membantu bukan hanya di kota besar, tetapi untuk daerah pedalaman juga, misalnya daerah Timur. Ini menjadi perbaikan untuk setiap kondisi demografi di Indonesia yang berbeda-beda”, tutup Andi.
Penandatanganan MoU tersebut selaras dengan maksud tajuk Hari Bermuhammadiyah II, yaitu sebagai bentuk donasi pemikiran dan semangat humanisasi dan liberasi Muhammadiyah dalam konteks kehidupan keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal serta upaya untuk mewujudkan sistem politik yang kompatibel dengan kepentingan nasional. (QF/KSU)
Sabtu (06/08), bersamaan dengan rangkaian acara Hari Bermuhammadiyah II yang dihadiri oleh jajaran pimpinan universitas, dosen, dan tenaga kependidikan, UMJ resmi meluncurkan program Youth Leader Scholarship (YLS). Program beasiswa yang ditujukan bagi calon pemimpin muda masa depan untuk mengembangkan potensi dan kapasitas di UMJ.
Sebagai salah satu amal usaha, UMJ turut bertanggung jawab dalam mensyiarkan agama Islam dan dakwah Muhammadiyah. Bersamaan dengan Hari Bermuhammadiyah II, peluncuran YLS semakin menambah esensi dakwah Muhammadiyah. Program YLS merupakan wujud pengejawantahan syiar dakwah Muhammadiyah, sebab YLS dirancang untuk menciptakan calon pemimpin muda masa depan demi memenuhi kebutuhan umat. Melalui program ini diharapkan dapat menghasilkan pemimpin muda Indonesia yang cerdas baik intelektual, spiritual maupun sosial.
Program YLS akan mewadahi siswa/i lulusan SMA/MS/SMK/sederajat, yang pernah menjadi Ketua/Sekretaris Organisasi Siswa Intra Sekolah atau Ketua/Sekretaris Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Potensi kepemimpinan yang dimiliki oleh para siswa tersebut perlu difasilitasi salah satunya dengan memberikan beasiswa untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi.
Tidak hanya sekedar mendapatkan beasiswa, penerima YLS akan difasilitasi dalam kegiatan pengembangan kompetensi diantaranya kelas kepemimpinan, keterlibatan dalam organisasi kemahasiswaan, keterlibatan dalam riset dan pengabdian masyarakat, dan kelas pengembangan soft skill dan hard skill.
Program YLS diresmikan secara simbolis oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. KH. Abdul Mu’ti, M.Ed. “Atas nama PP Muhammadiyah dan hamba Allah yang telah menjadi donatur untuk Youth Leader Scholarship, selaku ketua BPH UMJ, pada hari ini secara resmi kita luncurkan Program YLS. Mudah-mudahan program ini bisa menjadi salah satu program unggulan UMJ dan salah satu komitmen UMJ untuk melahirkan kader pemimpin bangsa yang berkualitas,” ungkap Mu’ti kemudian dilanjutkan dengan menabuh bedug sebagai simbolis peresmian program YLS.
Penabuhan bedug kemudian dilanjutkan dengan Rektor UMJ, Dr. Ma’mun Murod, M.Si., Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan, Dr. Andi Afdal, MBA, AAK., dan Direktur Risk and Compliance Bank Mega Syariah, Marjana yang juga turut hadir dan terlibat dalam Hari Bermuhammadiyah II yang digelar di Masjid At-Taqwa Gedung Cendekia UMJ.
Tahun akademik 2022/2023, UMJ akan menerima 25 siswa bergabung menjadi bagian dari YLS. Pendaftaran dapat dilakukan melalui laman https://s.umj.ac.id/YLS sampai tanggal 31 Agustus 2022.
Rektor UMJ, Dr. Ma’mun Murod, M.Si., saat ditemui di sela kegiatan mengatakan, “model pemberian beasiswa yang terbilang baru. Ditujukan untuk siswa yang punya kelebihan khusus sebagai aktivis, baik ketua atau sekretaris OSIS dan IPM kalau di (sekolah) Muhammadiyah. Nanti aktivis ini akan berkembang menjadi leader di masa depan. Tentu mereka akan dididik menjadi leader. Juga akan diberikan pelatihan lainnya yang bisa menopang untuk menjadi leader.”
Ma’mun mengajak kepada seluruh siswa lulusan SMA/MA/SMK bergabung dalam program YLS untuk menjadi pemimpin muda masa depan untuk mencapai Indonesia yang maju. (DN/KSU)
Tim Indonesia berhasil menjadi juara umum dalam ajang 19th World Pencak Silat Championship 2022 yang digelar di Melaka International Trade Centre (MITC) Malaysia pada (25-31/08/2022). Kejuaran itu diikuti lebih dari 500 pesilat dari 40 negara.
Indonesia berhasil meraih total 11 (sebelas) medali emas, 9 (sembilan) perak, dan 8 (delapan) perunggu. Dalam kejuaran tersebut, Indonesia mengirimkan 37 pesilat untuk tampil, salah satunya berasal dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) yang turut menyumbangkan raihan medali perunggu yakni Riana Oktavia, mahasiswi Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Riana berhasil menyabet medali perunggu kategori regu putri bersama Riva Hijriah dan Eny Tri Susilowati. Pada kejuaran tersebut terdapat dua kategori yaitu tanding dan seni. Dalam kategori seni ada beberapa bagian seperti seni tunggal, seni ganda, seni beregu, dan seni solo creative.
“Untuk saya sendiri, kemarin saya megikuti World Pencak Silat Championship 2022 berada di nomor beregu putri,”ujar Riana.
Perjalanan Riana untuk bisa membawa medali dari kejuaraan tersebut tidak mudah. Ia menuturkan bahwa untuk bisa mengikuti pertandingan membutuhkan waktu dan proses yang lama. Ia dituntut untuk melakukan latihan pagi dan sore, tidak lupa menambah porsi latihan individu.
“Kita harus menambah latihan individu seperti memantapkan teknik atau strategi yang kita punya untuk melumpuhkan lawan di gelanggang. Teknik itu harus selalu diasah agar kita selalu terbiasa saat bertemu lawan di gelanggang dan bisa menjadi bekal kita untuk kemenangan,” sambung Riana.
Raihan tersebut tidak lantas membuat Riana puas, ia menyampaikan bahwa masih memiliki target dan harapan yang ingin dicapai yakni menorehkan kembali kemenangan untuk Indonesia. “Membanggakan negara sendiri di kancah dunia dengan event-event besar selanjutnya yang ada di depan sana”.
Wakil Rektor IV UMJ , Dr. Septa Candra, S.H, M.H., mengapresiasi raihan prestasi yang didapatkan oleh Riana yang telah mendapatkan raihan medali perunggu pada kejuaran pencak silat dunia.
“Setiap prestasi mahasiswa itu harus dihargai. Mottonya, tiada hari tanpa prestasi dan tiada prestasi tanpa apresiasi, karena kita akan apresiasi supaya mahasiswa terpacu untuk menciptakan prestasi sesuai minat, bakat, penalaran, sampai kreativitas,” ucap Septa. (FZ)
Menakar Efektivitas Kampanye dan Pemasaran Digital Pada Pemilu 2024
Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) menggelar Webinar Nasional bertajuk “Strategi Digitalisasi Pemasaran dan Kampanye Politik Pada Pemilu 2024”, Jumat (29/7/2021).
Webinar yang digelar secara hybrid ini menghadirkan beberapa nasumber, antara lain Hendri Satrio (Pakar Komunikasi Politik/Founder Lembaga Survei KedaiKOPI), Mardani Ali Sera (Poltisi PKS/Anggota DPR RI), Pilar Saga Ichsan (Politisi Muda Golkar/Wakil Walikota Tangerang Selatan), dan Trisno Muldani (Perwakilan Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi UMJ).
Sementara itu sebagai pengantar, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik UMJ, Dr. Evi Satispi, M.Si dan Dr. Aminah Swarnawati, M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi FISIP UMJ. Serta, Peneliti BRIN dan juga pengajar Marketing Politik UMJ, Prof. Siti Zuhro.
Dalam pengantarnya, Dr. Aminah Swarnawati, M.Si mengatakan bahwa digitalisasi merupakan sebuah keniscayaan di Era digital. Mengingat segmen pasar hari ini adalah milenial dan gen Z, sehingga dalam menyambut pemiliu mendatang, para politisi maupun partai politik harus bisa beradaptasi.
“Karena mereka (milenial dan gen-z) merupakan digital native, sedangkan generasi sebelumnya merupakan digital immigrant. sehingga kata kuncinya ialah adaptasi dan kolaborasi,” tuturnya.
Aminah menambahkan, media konvensional mungkin penting sebagai media pemasaran politik, namun masyarakat selaku pengguna saat ini telah lebih banyak yang bergeser ke digital. Sehingga pemasaran politik di media digital menjadi penting untuk didiskusikan.
Sementara itu, Dekan FISIP UMJ, Dr Evi Statispi, M.Si menyatakan bahwa fenomena serba elektronik seharusnya menjadi dasar untuk menggunakan instrument digital dalam pelaksanaan pemilu mendatang. Penyelenggara pemilu dalam hal ini didorong melakukan inovasi-inovasi dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Evi berpesan kepada mahasiswa agar berperan aktif dalam mensosialisasikan cara memilih pemimpin yang baik.
“Mudah-mudahan dengan strategi yang baik, yang dilaksanakan dengan cara baik, tidak akan ada lagi praktik curang dalam pemilu, sehingga dapat menghasilkan terpilihnya pemimpin yang baik,” tandasnya.
Dalam paparan yang merupakan hasil diskusi mahasiswa, Trisno Muldani menyoroti tingginya biaya kampanye yang dilakukan oleh partai politik di Pemilu 2019 lalu, di mana tiga partai teratas ialah oleh Perindo, PSI, dan Hanura. Mereka lebih banyak mengalokasikan biaya kampanye tersebut untuk membayar iklan di media konvensional, seperti televisi, media massa maupun baliho.
“Padahal dari sisi perolehan suara justru berbanding terbalik. Justru partai yang belanja iklan politik itu mendapatkan suara sedikit, dan partai yang sudah mapanlah yang memperoleh suara yang tinggi di DPR,” ujar Trisno.
Trisno melanjutkan, saat ini seharusnya media digital lebih dipilih sebagai instrumen pemasaran dan kampanye politik. Karena ada empat kelebihan di dalamnya, yakni dari sisi target pasar, biaya, waktu, dan komunikasi, media digital jauh lebih unggul dibanding media konvensional.
“Sehingga, anggaran kampanye yang tinggi, bisa dialokasikan untuk hal yang lebih krusial misalnya pendidikan politik untuk masyarakat, agar meningkatkan jumlah pemilih rasional,” tuturnya.
Namun patut digaris bawahi, lanjut Trisno, penggunaan media sosial juga jangan sampai menumbuhkan lebih banyak kampanye-kampanye digital yang berisi hoaks dan kampanye hitam.
“Karenanya, penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU maupun Bawaslu harus memperhatikan hal ini, jangan sampai kondisi keterbelahan di tahun 2019 lalu terjadi kembali di Pemilu mendatang” tegasnya.
Lebih lanjut, Trisno mendorong e-voting dilaksanakan pada pemilu mendatang. Karana berdasarkan data, pengguna internet di Indonesia saat ini sudah mencapai 220 juta, dan 60 persennya merupakan pemilih milenial. Sehingga, e-voting menurut Trisno menjadi alternatif untuk menjadikan pemilu mendatang lebih efektif, efisien, dan jujur.
“Karena jika mengaca pada pandemi lalu, masyarakat dipaksa menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, dan mereka dapat menggunakannya. Selain itu untuk mengisi bensin, masyarakat juga dipaksa untuk memakai aplikasi. Jadi kenapa tidak, masyarakat juga diajak untuk mengikuti pemilu secara e-voting,” demikian Trisno.
Realitas Berdasarkan Survei dan Fakta Lapangan
Lain halnya dengan Pengamat Politik Hendri Satrio, yang menyebut bahwa aktivitas di media sosial tidak berbanding lurus dengan elektabilitas partai politik maupun politisi. Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh KedaiKOPI, bahwa media yang paling dipercaya masyarakat saat ini masih dipegang oleh media konvensional seperti televisi, sementara media sosial menjadi media paling tidak dipercaya oleh publik.
“Bahkan, suka atau tidak suka, selain TV, yang bisa diandalkan dan efektif ialah baliho-baliho. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan media digital, selain tentunya harus dilihat dulu ceruk pemilihnya” kata Hendri.
Terkait pemilih pemula, Hendri juga mengungkap bahwa anak-anak muda yang memenuhi media sosial saat ini masih belum menjadi pemilih yang independen. Hal ini berdasarkan data, di mana pilihan politik mereka masih terpengaruh oleh orang lain.
“Anak-anak yang baru mencoblos di 2024, pada saat memilih dipengaruhi pilihan orang lain, misalnya orang tua mereka,” kata Hendri Satrio.
Efektivitas kampanye di media sosial sebenarnya dirasakan betul oleh Politisi PKS Mardani Ali Sera. Ia mengungkapkan, pengalamannya di pemilu legislatif 2019 lalu, ia lebih banyak membuat e-spanduk dan e-flyer ketimbang mencetak baliho-baliho konvensional.
“Digitalisasi menjadi cara mudah untuk mempengaruhi audiens. Lewat media sosial yang saya punya, saya dengan mudah menjangkau orang di daerah saya, dan juga lebih efektif,” ujar dia.
Meski demikian, Mardani menegaskan bahwa ‘pasukan darat’ juga tidak bisa dikesampingkan. Karena, kata dia, suka saja tidak cukup, karena harus bisa memastikan mereka yang suka itu harus juga memilih.
Senada dengan Mardani, kampanye digital juga dimanfaatkan oleh Politisi Muda Golkar yang juga Wakil Walikota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan. Menurutnya, kampanye digital bisa menjangkau dengan mudah pemilih yang menggunakan media sosial.
“Pengalaman di Tangerang Selatan, dimana sebagian besar telah menggunakan media sosial, itu kami maksimalkan untuk meraup suara. Namun tetap harus dengan strategi, karena media sosial menyesuaikan dengan karakteristik, usia, pendidikan, akan berbeda” ungkap Pilar.
Namun terlepas dari itu semua, Peneliti BRIN dan Pengajar di Magister Ilmu Komunikasi UMJ, Prof. Siti Zuhro menegaskan, yang terpenting dalam menyambut pemilu mendatang ialah pembenahan pola kampanye partai politik. Menurutnya, Parpol harus berbenah dan memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.
Terkait digitalisasi, Siti Zuhro menuturkan, fenomena ini juga harus menjadi perhatian partai politik. Karena hal ini merupakan salah satu upaya agar publik merasakan kehadiran partai politik.
“Karena bagi partai politik kampanye merupakan hal yang terus menerus diadakan. Partai harus mempu adaptif, inovatif dan menghadapi kebaruan, sebab jika tidak, animo masyarakat akan menurun,” demikian Prof. Siti Zuhro.
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr. Ma’mun Murod M.Si hari Kamis (28/7) menandatangani dokumen memo kesepahaman (Memorandum of Understanding) dengan Palestinian Cultural Organization Malaysia (PCOM) sebuah NGO Palestina yang berkantor di Kuala Lumpur Malaysia. Hadir dalam penandatanganan MOU itu secara virtual Ketua PCOM Muslim Imran.
Penandatanganan MOU antara UMJ disusul kemudian dengan penandatanganan Memorandum of Agreement (MOA) antara Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMJ Dr. Evi Satispi M.Si dengan PCOM yang diwakili Muslim Imran.
Sebagai bentuk awal kegiatan antara UMJ dengan PCOM, Program Studi Magister Ilmu Politik dan Program Studi Ilmu Politik merencanakan kegiatan seminar internasional pada bulan Agustus 2022. Oleh karena itulah maka satu dokumen lagi ditandangani antara Kaprodi Magister Ilmu Politik Dr. Asep Setiawan bersama Kaprodi Ilmu Politik Dr. Usni dengan Ketua PCOM Muslim Imran.
Dengan semua dokumen ditandatangani mulai dari MOU, MOA dan Agreement of Implementation maka UMJ memulai babak baru kerjasama dengan NGO Palestina di Malaysia dalam hal kegiatan akademik seperti seminar dan workshop yang dapat menghasilkan karya ilmiah.
Seminar Internasional sebagai tindak lanjut penandatanganan kerjasama ini adalah International Seminar: Palestine Issues: Perspective Social, Cultural and Humanitarian. Acara seminar dijadwalkan pada bulan Agustus 2022 antara lain dihadiri Muslim Imran.
Dalam sambutannya, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr. Ma’mun Murod menyatakan mendukung adanya kerjasama antara UMJ dengan PCOM yang berkantor di Kuala Lumpur Malaysia. Dalam kesempatan ini Rektor UMJ mengajak Muslim Imran agar ada mahasiswa Palestina yang ikut belajar di kampus UMJ.
Sementara itu Dekan FISIP UMJ Evi Satispi juga berharap dengan kerjasama ini selain menghasilkan sejumlah kegiatan ilmiah tetapi juga mengundang mahasiswa baru asal Palestina. Setelah MOU dan MOA ini, Dekan FISIP berharap ada kegiatan yang bermanfaat untuk FISIP UMJ dan juga PCOM.
Muslim Imran juga senang adanya kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Diharapkan adanya kerjasama ini dapat meningkatkan saling pengertian antara bangsa Palestina dan Indonesia.
Dalam dokumen Agreement of Implementation ini disebutkan bahwa tujuan kerjasama ini adalah untuk mengukuhkan kerjasama dalam pengembangan dan diseminasi riset ilmiah dan kebijakan melalui seminar internasional untuk memperkuat publikasi dan kampanye isu terkait Palestina. Diharapkan melalui seminar ini hasilnya dapat dikirim ke berbagai jurnal baik nasional maupun internasional. ***
Nara hubung:
Kepala Kantor Kerjasama Internasional UMJ Endang Zakaria 081210777647
Kaprodi Magister Ilmu Politik Dr. Asep Setiawan 08567980840
REKTOR Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Dr. Ma’mun Murod, M.Si. Rabu (27/7) melantik Prof. Dr. Azhari Aziz Samudra, M.Si sebagai Ketua Program Studi Doktor Administrasi Publik FISIP UMJ.
Dalam sambutannya Ma’mun Murod menyampaikan apresiasi atas berdirinya Program Studi (Prodi) Doktor Administrasi Publik. “Terbentuknya Prodi Doktor di FISIP UMJ memberikan harapan besar kepada semua ketua prodi di lingkungan UMJ untuk dapat mengembangkan UMJ melalui program-program unggulan di prodi masing-masing,” jelasnya.
Sedangkan Azhari menyatakan bahwa Doktor Administrasi Publik akan diarahkan pada konsentrasi kebijakan bencana (mitigasi) dan resiko-resikonya. “Dimana, calon mahasiswa diharapkan memenuhi harapan kebutuhan kebijakan publik di masa mendatang,” ungkap Azhari. Di sisi lain, Dekan FISIP UMJ Dr. Evi Satispi, M.Si menyampaikan bahwa Program Studi Doktor merupakan harapan besar bagi FISIP UMJ. “Program Studi Doktor diharapkan dapat menjadi center of excellent administrasi publik yang berorientasi pada pemecahan masalah kontemporer,” jelasnya. “Program Doktor Administrasi Publik ini dibentuk atas dasar keinginan yang kuat dari dosen Administrasi Publik khususnya dan dosen FISIP UMJ secara umum yang telah membantu sampai dengan dilantiknya Ketua Prodi Doktor Administrasi Publik,” lanjut Evi. Sementara Prof. Dr. H. Agus Suradika, M.Pd., selaku Sekretaris BPH UMJ menyatakan Ketua Prodi Doktor yang merupakan guru besar harus menjadi pemantik dosen lainnya. “Sehingga dapat menciptakan akselerasi yang unggul dan semakin meningkatnya guru besar di UMJ akan mengembangkan dosen pada pemenuhan Catur Dharma,” ujar Agus. (RO/OL-15)
Universitas Muhammadiyah Jakarta memiliki komitmen dalam menyelenggarakan kampus inklusif. Lebih dari 20 tahun, UMJ telah menerima penyandang disabilitas untuk menempuh pendidikan. Saat ini (tahun ajaran 2021/2022) mahasiswa penyandang disabilitas berjumlah 24 orang, tersebar di lima fakultas, diantaranya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Kesadaran untuk memberikan pendidikan sebagai hak bagi seluruh bangsa tidak terkecuali penyandang disabilitas sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, telah dimiliki UMJ sejak lama. Atas dasar kemanusiaan dan ajaran agama Islam, UMJ berkomitmen untuk menjadi kampus inklusif yang membuka akses pendidikan bagi siapapun tanpa terkecuali.
Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Rektor IV (Bidang Kemahasiswaan dan AIK), Dr. Septa Candra, SH., MH., yang ditemui di Gedung Muhammadiyah Civilization Center pada Selasa (20/07). “Penerimaan mahasiswa baru penyandang disabilitas berangkat dari bahwa pendidikan adalah hak semua warga negara. Selain itu UMJ kampusnya luas dengan banyak pilihan program studi, sangat memungkinkan sekali bagi disabilitas untuk mengikuti program studi di UMJ dengan keterbatasan. Ada sarana teknologi yang bisa membantu sarana pembelajaran.”
Lebih lanjut, Septa juga menjelaskan bahwa banyaknya fakultas dan program studi menarik minat penyandang disabilitas untuk menempuh program studi yang bisa diikuti oleh disabilitas. Hal tersebut juga menjadi dorongan besar bagi UMJ untuk membuka akses bagi penyandang disabilitas. “Mereka masih mungkin bisa mengikuti perkuliahan beberapa prodi,” ungkap Septa.
Seiring dengan berkembangnya jumlah mahasiswa disabilitas di UMJ, Septa menjelaskan bahwa komitmen UMJ dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif semakin serius. Selaras dengan program yang dicanangkan pemerintah terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan memberikan beasiswa bagi penyandang disabilitas. Septa berharap keberadaan UMJ bisa memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat termasuk penyandang disabilitas. “Kita akan terus memberikan ruang untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa disabilitas, bahkan dengan mitra kerja sama baik pemerintah maupun swasta,” kata Septa.
Septa berharap pelayanan, fasilitas dan aksesibilitas bagi mahasiswa penyandang disabilitas semakin berkembang. “Kami akan selalu komitmen untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif di UMJ agar keberadaan UMJ benar-benar memberikan dampak dan mencerahkan bagi masyarakat. Kami berharap ke depannya semakin banyak jumlah mahasiswa disabilitas yang mengikuti pendidikan di UMJ dan UMJ juga bisa memberikan pelayanan yang terbaik, bisa memberikan beasiswa dan bisa memberikan kenyamanan bagi mahasiswa disabilitas,” tegas Septa.
Komitmen UMJ dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif juga diwujudkan dalam bentuk kemudahan akses komunikasi dan kebebasan berekspresi. Pada 2018 lalu, Disabled Care Community, sebuah komunitas mahasiswa penyandang disabilitas resmi didirikan di UMJ sebagai wadah pengembangan mahasiswa disabilitas. Tidak hanya sebatas komunitas, DCC telah banyak berkontribusi baik di dalam maupun luar kampus. Pengurus dan anggota DCC memberikan pendampingan bagi calon mahasiswa baru penyandang disabilitas untuk memilih program studi, melakukan proses administrasi, hingga resmi terdaftar sebagai mahasiswa di UMJ.
Ketua Pembina DCC, Dr. Usni, S.IP., M.Si., menjelaskan bahwa berdirinya DCC adalah untuk medorong potensi mahasiswa disabilitas. “Potensi disabilitas itu yang kami rancang, sehingga setelah mereka lulus dapat bergabung di tengah masyarakat, itu yang dirancang di DCC,” ungkap Usni saat ditemui di Gedung FISIP UMJ, Selasa (20/07).
Selain itu, Usni juga menjelaskan bahwa keberadaan mahasiswa disabilitas juga didukung oleh relawan. Melalui DCC, para relawan direkrut untuk mendampingi mahasiswa dalam melakukan beberapa aktivitas seperti ujian, urusan administrasi, dll.
Universitas Muhammadiyah Jakarta menjadi satu-satunya PTMA di wilayah Jabodetabek yang membuka akses pendidikan bagi penyandang disabilitas. Saat ini jumlah perguruan tinggi di Indonesia yang menerima calon mahasiswa penyandang disabilitas jumlahnya masih 181 perguruan tinggi. Oleh karenanya UMJ terus berupaya untuk terus melakukan perbaikan dan perkembangan terkait pelayanan dan fasilitas bagi mahasiswa disabilitas. (DN/KSU)
Mahasiswa Konsentrasi Public Relations, Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UMJ pada Sabtu (16/7) sukses menyelenggarakan “Bintaro Latte Fest” di Serona Coffee Bintaro, Kota Tangerang Selatan. Event tersebut merupakan praktik dari Mata Kuliah Event Management yang diampu oleh Dr. Sa’diyah El-Adawiyah, S.Sos., M.Si.
Bintaro Latte Fest ini digagas oleh kelompok kecil dari kelas Event Management yang terdiri dari Dita Najla Khairunnisa, Firdo Ridwan Firdaus, Hilal, Maulidina Putri Nur, dan Norma Al Khaeriyah.
Latar belakang Dita dkk. mengusung acara ini adalah keanekaragaman kopi di Indonesia yang menjadi daya tarik tersendiri bagi anak muda dalam beberapa tahun terakhir. Bintaro Latte Fest merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengasah kemampuan barista sekaligus menumbuhkan mental kompetisi antar barista coffee shop khususnya di wilayah Jabodetabek dan menambah wawasan barista tentang perkembangan industri kopi di Indonesia.
Event ini terdiri dari Exhibition, Latte Art Competition, Talk show, dan Fun Brew. Dalam acara ini Dita dkk. juga bekerjasama dengan beberapa sponsor, salah satunya yaitu Serona Coffee Bintaro selaku penyedia tempat acara dan juga Conti Indonesia yang merupakan salah satu distributor alat-alat kopi di Indonesia serta didukung oleh komunitas anak berkebutuhan khusus.
Acara utama dari event ini adalah Latte Art Competition di ikuti oleh sekitar 43 peserta dan memiliki 4 babak, di mana babak 1 (satu) dan 2 (dua) dilakukan secara online melalu media sosial Instagram Bintaro Latte Fest (@bintarolattefest) dan pada babak 3 (tiga) dan 4 (empat) dilakukan secara langsung di Serona Coffee Bintaro.
Tidak hanya mampu menggaet sponsor event ini juga mengundang juri yang berprestasi internasional. “Pada kegiatan ini kami melibatkan beberapa juri terbaik di bidang latte art, salah satu juri artis kita yaitu Robby Filrian yang pernah meraih Juara Latte Art Competition International”, ungkap Dita selaku salah satu panitia dari kelas event management.
“Harapan kami semoga event ini masih bisa tetap berjalan setiap tahunnya, meskipun kelas Event Management sudah selesai dan juga memiliki persiapan yang lebih matang untuk acara yang lebih sukses”, pungkas Dita.
Dr. Sa’diyah El-Adawiyah, S.Sos., M.Si., juga turut hadir pada kesempatan tersebut. “Saya lihat antusiasnya tinggi dan saya lihat bagus banget acara ini yang dikemas oleh mahasiswa apalagi teman-teman banyak yang supporting sponsonya dan kedepannya saya dengar dari mahasiswa akan ada kelanjutannya Insya Allah,” ucap Ela selaku dosen pengampu mata kuliah Event Management.
Pernikahan beda agama menjadi fenomena yang terjadi saat ini. Banyak orang yang melakukan pernikahan beda agama atas dasar cinta dan hak asasi manusia. Hal tersebut menjadi bahasan menarik bagi sivitas akademika FISIP UMJ pada pengajian rutin AIK (Al-Islam dan Kemuhammadiyahan) yang digelar secara hybrid di gedung FISIP UMJ, Jumat (15/07).
Dr. Evi Satispi, M.Si., Dekan FISIP UMJ, menyampaikan pada pengantar pengajian, bahwa sebagai orang tua sekaligus pendidik harus memiliki pendekatan pendidikan keluarga untuk mendidik anak-anak agar terhindar dari hal-hal yang menyimpang dari agama. Berkaitan dengan pernikahan beda agama, dekan FISIP UMJ yang hadir secara daring mengingatkan posisi pemerintah yang perlu menjadi perhatian, “lebih berbahaya lagi ketika ada regulasi dari pemerintah (tentang pernikahan beda agama),” lanjut Evi.
Pernikahan beda agama yang marak terjadi dianggap sebagai wujud dari hak asasi manusia yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) mencatat, sejak 2005 sebanyak 1.425 pasangan beda agama menikah di Indonesia. Angka tersebut bisa jadi bertambah jika masyarakat menormalisasi fenomena tersebut.
Dr. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag yang hadir sebagai narasumber pada kajian rutin tersebut, menyampaikan bahwa agama Islam mengatur segala hal termasuk pernikahan. Hak asasi manusia yang digunakan untuk memperbolehkan pernikahan beda agama tidak berstandar pada Al Quran dan sunnah. Islam menghormati dan mengatur hak-hak manusia, bersumber pada Al Quran dan sunnah.
Pernikahan beda agama tegas dilarang oleh ajaran agama Islam karena akan bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam. Tujuan utama pernikahan adalah terwujudnya sakinah dalam keluarga yang dapat dicapai salah satunya dengan kafaa fiddin (kufu). Selain itu pernikahan akan berkaitan dengan hak-hak lainnya, seperti hak waris, hak perwalian, dsb., yang tidak akan bisa jika pernikahan dilakukan dengan perbedaan agama. Pernikahan beda agama juga akan membuka lebar terjadinya pemurtadan yang sangat bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam, yakni menjaga fitrah agama setiap orang karena setiap manusia lahir dalam keadaan bertauhid.
Disamping larangan pernikahan beda agama, sebagian ada juga yang menyatakan pernikahan beda agama diperbolehkan atau mubah yakni pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab. Namun menurut Oneng, hal tersebut tidak dapat dibenarkan sepenuhnya melainkan perlu ada kajian lebih mendalam. Oneng menyampaikan bahwa membedakan ahli kitab dan kafir serta membandingkan ahli kitab zaman terdahulu dengan saat ini diperlukan dalam mengambil sikap terkait pernikahan beda agama.
“Keluarga adalah institusi yang sangat penting dalam merealisasikan nilai-nilai agama,” tegas Oneng. Oleh karenanya pernikahan beda agama akan bertentangan dengan cita-cita luhur pernikahan dalam Islam. (DN)
