Tag: RUU

Kategori
Berita Kampus

Muhammadiyah Siap Kawal Pemilu dan RUU Kontroversial

Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Hukum dan HAM (MHH) siap mengawal proses Pemilu dan berbagai RUU kontroversial. Hal ini disampaikan oleh Dewan Pakar MHH PP Muhammadiyah, Dr. Septa Candra, MH., berkaitan dengan Regional Meeting se-Sumatera dan Kalbar yang dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Rabu hingga Kamis (05-06/07/2023).

“Muhammadiyah akan mengawal proses Pemilu agar tercipta sistem politik demokratis dan berkeadaban sesuai dengan cita-cita luhur bangsa dan negara,” ungkap Septa saat dimintai keterangan pada Kamis (06/07/2023).

Baca selengkapnya di : https://umj.ac.id/kabar-kampus/2023/07/muhammadiyah-siap-kawal-pemilu-dan-ruu-kontroversial/

Kategori
Berita Kampus

RUU Kesehatan Tuai Penolakan

Salah satu isu terhadap adanya penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang saat ini sedang dibahas oleh DPR dan pemerintah justru berpotensi menghambat kebutuhan terhadap pelindungan hukum yang lebih jelas dan kuat untuk dokter, perawat, bidan, apoteker dan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan pelayanan. Hal ini disampaikan Ketua Umum DPP Himpunan Advokat Spesialis Rumah Sakit (HASRS) Dr. Muhammad Luthfie Hakim, S.H., M.H. dalam sambutannya.

DPP Himpunan Advokat Spesialis Rumah Sakit (HASRS) dan Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) berkolaborasi dengan DPN Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI), dan DPP Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI), serta didukung oleh Altea Care, RS. Mitra Keluarga Group, RS. National Hospital, Asia Stemcell Center dan Kortex akan mengangkat masalah di atas dalam Serial Webinar Nasional Hukum Kesehatan Ke-11 dengan tema “RUU Kesehatan: Transformasi Kesehatan Atau Sentralisasi Kekuasaan?” secara daring Live di Youtube Kitras.id pada, Kamis (22/06/2023).

Baca selengkapnya di : https://umj.ac.id/kabar-kampus/2023/06/ruu-kesehatan-tuai-penolakan/

Kategori
Berita Kampus

Septa Chandra: DPR Harus Dukung Pemerintah Mengesahkan RUU Perampasan Aset

Pemerintah sebagai inisiator dalam pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset seharusnya didukung oleh DPR karena RUU tersebut memberikan kepastian hukum dan dasar hukum mekanisme perampasan aset pelaku kejahatan yang efektif dan efisien. Pernyataan ini disampaikan Wakil Rektor IV Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Dr. Septa Chandra, SH., MH., saat menjadi narasumber secara daring dalam program DIALEKTIKA TvMu yang bertajuk RUU Perampasan Aset: “Menanti Titah Para Dewa”, Minggu (09/04/2023).

Baca selengkapnya di : https://umj.ac.id/kabar-kampus/2023/04/septa-chandra-dpr-harus-dukung-pemerintah-mengesahkan-ruu-perampasan-aset/

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat, Tangerang Selatan

Telp. 021 – 7423273, 7445658

Fax. 021 – 74709730

Informasi dan Layanan lainnya

Follow us

Facebook Instagram Youtube Twitter
Contact Us