Kategori
Berita Kampus

UMJ Tanda Tangani MOU dengan Palestinian Cultural Organization Malaysia

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr. Ma’mun Murod M.Si hari Kamis (28/7) menandatangani dokumen memo kesepahaman (Memorandum of Understanding) dengan Palestinian Cultural Organization Malaysia (PCOM) sebuah NGO Palestina yang berkantor di Kuala Lumpur Malaysia. Hadir dalam penandatanganan MOU itu secara virtual Ketua PCOM Muslim Imran.

Penandatanganan MOU antara UMJ disusul kemudian dengan penandatanganan Memorandum of Agreement (MOA) antara Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMJ Dr. Evi Satispi M.Si dengan PCOM yang diwakili Muslim Imran.

Sebagai bentuk awal kegiatan antara UMJ dengan PCOM, Program Studi Magister Ilmu Politik dan Program Studi Ilmu Politik merencanakan kegiatan seminar internasional pada bulan Agustus 2022. Oleh karena itulah maka satu dokumen lagi ditandangani antara Kaprodi Magister Ilmu Politik Dr. Asep Setiawan bersama Kaprodi Ilmu Politik Dr. Usni dengan Ketua PCOM Muslim Imran.

Dengan semua dokumen ditandatangani mulai dari MOU, MOA dan Agreement of Implementation maka UMJ memulai babak baru kerjasama dengan NGO Palestina di Malaysia dalam hal kegiatan akademik seperti seminar dan workshop yang dapat menghasilkan karya ilmiah.

Seminar Internasional  sebagai tindak lanjut penandatanganan kerjasama ini adalah International Seminar: Palestine Issues: Perspective Social, Cultural and Humanitarian. Acara seminar dijadwalkan pada bulan Agustus 2022 antara lain dihadiri Muslim Imran.

Dalam sambutannya, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr. Ma’mun Murod menyatakan mendukung adanya kerjasama antara UMJ dengan PCOM yang berkantor di Kuala Lumpur Malaysia. Dalam kesempatan ini Rektor UMJ mengajak Muslim Imran agar ada mahasiswa Palestina yang ikut belajar di kampus UMJ.

Sementara itu Dekan FISIP UMJ Evi Satispi juga berharap dengan kerjasama ini selain menghasilkan sejumlah kegiatan ilmiah tetapi juga mengundang mahasiswa baru asal Palestina. Setelah MOU dan MOA ini, Dekan FISIP berharap ada kegiatan yang bermanfaat untuk FISIP UMJ dan juga PCOM.

Muslim Imran juga senang adanya kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Diharapkan adanya kerjasama ini dapat meningkatkan saling pengertian antara bangsa Palestina dan Indonesia.

            Dalam dokumen Agreement of Implementation ini disebutkan bahwa tujuan kerjasama ini adalah untuk mengukuhkan kerjasama dalam pengembangan dan diseminasi riset ilmiah dan kebijakan melalui seminar internasional untuk memperkuat publikasi dan kampanye isu terkait Palestina. Diharapkan melalui seminar ini hasilnya dapat dikirim ke berbagai jurnal baik nasional maupun internasional. ***

Nara hubung:

  1. Kepala Kantor Kerjasama Internasional UMJ Endang Zakaria 081210777647
  2. Kaprodi Magister Ilmu Politik Dr. Asep Setiawan 08567980840
Kategori
Berita Kampus

Prof. Dr. Azhari Aziz Samudra, M.Si. Jabat Ketua Prodi Doktor Administrasi Publik FISIP UMJ

REKTOR Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Dr. Ma’mun Murod, M.Si. Rabu (27/7) melantik Prof. Dr. Azhari Aziz Samudra, M.Si sebagai Ketua Program Studi Doktor Administrasi Publik FISIP UMJ.

Dalam sambutannya Ma’mun Murod menyampaikan apresiasi atas berdirinya Program Studi (Prodi) Doktor Administrasi Publik. “Terbentuknya Prodi Doktor di FISIP UMJ memberikan harapan besar kepada semua ketua prodi di lingkungan UMJ untuk dapat mengembangkan UMJ melalui program-program unggulan di prodi masing-masing,” jelasnya.

Sedangkan Azhari menyatakan bahwa Doktor Administrasi Publik akan diarahkan pada konsentrasi kebijakan bencana (mitigasi) dan resiko-resikonya. “Dimana, calon mahasiswa diharapkan memenuhi harapan kebutuhan kebijakan publik di masa mendatang,” ungkap Azhari. Di sisi lain, Dekan FISIP UMJ Dr. Evi Satispi, M.Si menyampaikan bahwa Program Studi Doktor merupakan harapan besar bagi FISIP UMJ. “Program Studi Doktor diharapkan dapat menjadi center of excellent administrasi publik yang berorientasi pada pemecahan masalah kontemporer,” jelasnya. “Program Doktor Administrasi Publik ini dibentuk atas dasar keinginan yang kuat dari dosen Administrasi Publik khususnya dan dosen FISIP UMJ secara umum yang telah membantu sampai dengan dilantiknya Ketua Prodi Doktor Administrasi Publik,” lanjut Evi. Sementara Prof. Dr. H. Agus Suradika, M.Pd., selaku Sekretaris BPH UMJ menyatakan Ketua Prodi Doktor yang merupakan guru besar harus menjadi pemantik dosen lainnya. “Sehingga dapat menciptakan akselerasi yang unggul dan semakin meningkatnya guru besar di UMJ akan mengembangkan dosen pada pemenuhan Catur Dharma,” ujar Agus. (RO/OL-15)

Sumber: https://mediaindonesia.com/humaniora/510183/azhari-aziz-jabat-ketua-prodi-doktor-administrasi-publik-fisip-umj

Kategori
Berita Kampus

Komitmen UMJ dalam Menyelenggarakan Pendidikan Inklusif

Universitas Muhammadiyah Jakarta memiliki komitmen dalam menyelenggarakan kampus inklusif. Lebih dari 20 tahun, UMJ telah menerima penyandang disabilitas untuk menempuh pendidikan. Saat ini (tahun ajaran 2021/2022) mahasiswa penyandang disabilitas berjumlah 24 orang, tersebar di lima fakultas, diantaranya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Kesadaran untuk memberikan pendidikan sebagai hak bagi seluruh bangsa tidak terkecuali penyandang disabilitas sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, telah dimiliki UMJ sejak lama. Atas dasar kemanusiaan dan ajaran agama Islam, UMJ berkomitmen untuk menjadi kampus inklusif yang membuka akses pendidikan bagi siapapun tanpa terkecuali.

Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Rektor IV (Bidang Kemahasiswaan dan AIK), Dr. Septa Candra, SH., MH., yang ditemui di Gedung Muhammadiyah Civilization Center pada Selasa (20/07). “Penerimaan mahasiswa baru penyandang disabilitas berangkat dari bahwa pendidikan adalah hak semua warga negara. Selain itu UMJ kampusnya luas dengan banyak pilihan program studi, sangat memungkinkan sekali bagi disabilitas untuk mengikuti program studi di UMJ dengan keterbatasan. Ada sarana teknologi yang bisa membantu sarana pembelajaran.”

Lebih lanjut, Septa juga menjelaskan bahwa banyaknya fakultas dan program studi menarik minat penyandang disabilitas untuk menempuh program studi yang bisa diikuti oleh disabilitas. Hal tersebut juga menjadi dorongan besar bagi UMJ untuk membuka akses bagi penyandang disabilitas. “Mereka masih mungkin bisa mengikuti perkuliahan beberapa prodi,” ungkap Septa.

Seiring dengan berkembangnya jumlah mahasiswa disabilitas di UMJ, Septa menjelaskan bahwa komitmen UMJ dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif semakin serius. Selaras dengan program yang dicanangkan pemerintah terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan memberikan beasiswa bagi penyandang disabilitas. Septa berharap keberadaan UMJ bisa memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat termasuk penyandang disabilitas. “Kita akan terus memberikan ruang untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa disabilitas, bahkan dengan mitra kerja sama baik pemerintah maupun swasta,” kata Septa.

Septa berharap pelayanan, fasilitas dan aksesibilitas bagi mahasiswa penyandang disabilitas semakin berkembang. “Kami akan selalu komitmen untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif di UMJ agar keberadaan UMJ benar-benar memberikan dampak dan mencerahkan bagi masyarakat. Kami berharap ke depannya semakin banyak jumlah mahasiswa disabilitas yang mengikuti pendidikan di UMJ dan UMJ juga bisa memberikan pelayanan yang terbaik, bisa memberikan beasiswa dan bisa memberikan kenyamanan bagi mahasiswa disabilitas,” tegas Septa.

Komitmen UMJ dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif juga diwujudkan dalam bentuk kemudahan akses komunikasi dan kebebasan berekspresi. Pada 2018 lalu, Disabled Care Community, sebuah komunitas mahasiswa penyandang disabilitas resmi didirikan di UMJ sebagai wadah pengembangan mahasiswa disabilitas. Tidak hanya sebatas komunitas, DCC telah banyak berkontribusi baik di dalam maupun luar kampus. Pengurus dan anggota DCC memberikan pendampingan bagi calon mahasiswa baru penyandang disabilitas untuk memilih program studi, melakukan proses administrasi, hingga resmi terdaftar sebagai mahasiswa di UMJ.

Ketua Pembina DCC, Dr. Usni, S.IP., M.Si., menjelaskan bahwa berdirinya DCC adalah untuk medorong potensi mahasiswa disabilitas. “Potensi disabilitas itu yang kami rancang, sehingga setelah mereka lulus dapat bergabung di tengah masyarakat, itu yang dirancang di DCC,” ungkap Usni saat ditemui di Gedung FISIP UMJ, Selasa (20/07).

Selain itu, Usni juga menjelaskan bahwa keberadaan mahasiswa disabilitas juga didukung oleh relawan. Melalui DCC, para relawan direkrut untuk mendampingi mahasiswa dalam melakukan beberapa aktivitas seperti ujian, urusan administrasi, dll.

Universitas Muhammadiyah Jakarta menjadi satu-satunya PTMA di wilayah Jabodetabek yang membuka akses pendidikan bagi penyandang disabilitas. Saat ini jumlah perguruan tinggi di Indonesia yang menerima calon mahasiswa penyandang disabilitas jumlahnya masih 181 perguruan tinggi. Oleh karenanya UMJ terus berupaya untuk terus melakukan perbaikan dan perkembangan terkait pelayanan dan fasilitas bagi mahasiswa disabilitas. (DN/KSU)

Sumber : https://umj.ac.id/berita-universitas/2022/07/komitmen-umj-dalam-menyelenggarakan-pendidikan-inklusif/

Kategori
Berita Kampus

Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Sukses Gelar Event Bintaro Latte Fest

Mahasiswa Konsentrasi Public Relations, Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UMJ pada Sabtu (16/7) sukses menyelenggarakan “Bintaro Latte Fest” di Serona Coffee Bintaro, Kota Tangerang Selatan. Event tersebut merupakan praktik dari Mata Kuliah Event Management yang diampu oleh Dr. Sa’diyah El-Adawiyah, S.Sos., M.Si.

Bintaro Latte Fest ini digagas oleh kelompok kecil dari kelas Event Management yang terdiri dari Dita Najla Khairunnisa, Firdo Ridwan Firdaus, Hilal, Maulidina Putri Nur, dan Norma Al Khaeriyah.

Latar belakang Dita dkk. mengusung acara ini adalah keanekaragaman kopi di Indonesia yang menjadi daya tarik tersendiri bagi anak muda dalam beberapa tahun terakhir. Bintaro Latte Fest merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengasah kemampuan barista sekaligus menumbuhkan mental kompetisi antar barista coffee shop khususnya di wilayah Jabodetabek dan menambah wawasan barista tentang perkembangan industri kopi di Indonesia.

Event ini terdiri dari Exhibition, Latte Art Competition, Talk show, dan Fun Brew. Dalam acara ini Dita dkk. juga bekerjasama dengan beberapa sponsor, salah satunya yaitu Serona Coffee Bintaro selaku penyedia tempat acara dan juga Conti Indonesia yang merupakan salah satu distributor alat-alat kopi di Indonesia serta didukung oleh komunitas anak berkebutuhan khusus.

Acara utama dari event ini adalah Latte Art Competition di ikuti oleh sekitar 43 peserta dan memiliki 4 babak, di mana babak 1 (satu) dan 2 (dua) dilakukan secara online melalu media sosial Instagram Bintaro Latte Fest (@bintarolattefest) dan pada babak 3 (tiga) dan 4 (empat) dilakukan secara langsung di Serona Coffee Bintaro.

Tidak hanya mampu menggaet sponsor event ini juga mengundang juri yang berprestasi internasional. “Pada kegiatan ini kami melibatkan beberapa juri terbaik di bidang latte art, salah satu juri artis kita yaitu Robby Filrian yang pernah meraih Juara Latte Art Competition International”, ungkap Dita selaku salah satu panitia dari kelas event management.

“Harapan kami semoga event ini masih bisa tetap berjalan setiap tahunnya, meskipun kelas Event Management sudah selesai dan juga memiliki persiapan yang lebih matang untuk acara yang lebih sukses”, pungkas Dita.

Dr. Sa’diyah El-Adawiyah, S.Sos., M.Si., juga turut hadir pada kesempatan tersebut. “Saya lihat antusiasnya tinggi dan saya lihat bagus banget acara ini yang dikemas oleh mahasiswa apalagi teman-teman banyak yang supporting sponsonya dan kedepannya saya dengar dari mahasiswa akan ada kelanjutannya Insya Allah,” ucap Ela selaku dosen pengampu mata kuliah Event Management.

Sumber : https://umj.ac.id/berita-universitas/2022/07/mahasiswa-prodi-ilmu-komunikasi-sukses-gelar-event-bintaro-latte-fest/

Kategori
Agenda Kampus

Pengajian Rutin FISIP UMJ : Pernikahan Beda Agama Bertentangan dengan Cita-cita Luhur Pernikahan dalam Islam

Pernikahan beda agama menjadi fenomena yang terjadi saat ini. Banyak orang yang melakukan pernikahan beda agama atas dasar cinta dan hak asasi manusia. Hal tersebut menjadi bahasan menarik bagi sivitas akademika FISIP UMJ pada pengajian rutin AIK (Al-Islam dan Kemuhammadiyahan) yang digelar secara hybrid di gedung FISIP UMJ, Jumat (15/07).

Dr. Evi Satispi, M.Si., Dekan FISIP UMJ, menyampaikan pada pengantar pengajian, bahwa sebagai orang tua sekaligus pendidik harus memiliki pendekatan pendidikan keluarga untuk mendidik anak-anak agar terhindar dari hal-hal yang menyimpang dari agama. Berkaitan dengan pernikahan beda agama, dekan FISIP UMJ yang hadir secara daring mengingatkan posisi pemerintah yang perlu menjadi perhatian, “lebih berbahaya lagi ketika ada regulasi dari pemerintah (tentang pernikahan beda agama),” lanjut Evi.

Pernikahan beda agama yang marak terjadi dianggap sebagai wujud dari hak asasi manusia yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) mencatat, sejak 2005 sebanyak 1.425 pasangan beda agama menikah di Indonesia. Angka tersebut bisa jadi bertambah jika masyarakat menormalisasi fenomena tersebut.

Dr. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag yang hadir sebagai narasumber pada kajian rutin tersebut, menyampaikan bahwa agama Islam mengatur segala hal termasuk pernikahan. Hak asasi manusia yang digunakan untuk memperbolehkan pernikahan beda agama tidak berstandar pada Al Quran dan sunnah. Islam menghormati dan mengatur hak-hak manusia, bersumber pada Al Quran dan sunnah.

Pernikahan beda agama tegas dilarang oleh ajaran agama Islam karena akan bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam. Tujuan utama pernikahan adalah terwujudnya sakinah dalam keluarga yang dapat dicapai salah satunya dengan kafaa fiddin (kufu). Selain itu pernikahan akan berkaitan dengan hak-hak lainnya, seperti hak waris, hak perwalian, dsb., yang tidak akan bisa jika pernikahan dilakukan dengan perbedaan agama. Pernikahan beda agama juga akan membuka lebar terjadinya pemurtadan yang sangat bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam, yakni menjaga fitrah agama setiap orang karena setiap manusia lahir dalam keadaan bertauhid.

Disamping larangan pernikahan beda agama, sebagian ada juga yang menyatakan pernikahan beda agama diperbolehkan atau mubah yakni pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab. Namun menurut Oneng, hal tersebut tidak dapat dibenarkan sepenuhnya melainkan perlu ada kajian lebih mendalam. Oneng menyampaikan bahwa membedakan ahli kitab dan kafir serta membandingkan ahli kitab zaman terdahulu dengan saat ini diperlukan dalam mengambil sikap terkait pernikahan beda agama.

“Keluarga adalah institusi yang sangat penting dalam merealisasikan nilai-nilai agama,” tegas Oneng. Oleh karenanya pernikahan beda agama akan bertentangan dengan cita-cita luhur pernikahan dalam Islam. (DN)

Sumber : https://umj.ac.id/berita-universitas/2022/07/pernikahan-beda-agama-bertentangan-dengan-cita-cita-luhur-pernikahan-dalam-islam/

Kategori
Berita Kampus

Pembukaan dan Stadium General DAMNAS Sebagai Reposisi Gerakan Intelektual Mahasiswa

Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhmmadiyah Cirendeu (PC IMM Cirendeu) melaksanakan Pembukaan dan Stadium General (SG) Darul Arqam Madya Nasional (DAMNAS) pada Selasa (12/7/2022) di Auditorium Kasman Singodimedjo FISIP UMJ sebagai langkah awal untuk mereposisi Gerakan intelektual mahasiswa.

DAMNAS PC IMM Cirendeu bertemakan “Reposisi Gerakan Intelektual : Mewujudkan Politik IMM Berkemajuan”. Latar belakang diambilnya tema tersebut disampaikan oleh Ketua Pelaksana, Yatino dalam laporannya. Yatino mengatakan bahwa DAMNAS PC IMM Cirendeu ini akan mencoba menalaah secara komprehensif bagaimana gerakan dan dinamika politik dalam ikatan maupun tingkat negara. Dinamika yang terjadi akan dikomparasikan dengan gerakan intelektual, khas IMM, sehingga menghasilkan politik IMM yang berkemajuan.

Wakil Rektor IV UMJ, Dr. Septa Candra, S.H, M.H., yang turut hadir dalam acara tersebut berpesan kepada seluruh peserta untuk dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan sungguh-sungguh. Bermula dari sungguh-sungguh nantinya akan membuahkan pemikiran untuk kemajuan gerakan persyarikatan maupun bangsa. “Peserta diharapkan dapat mengikuti kegiatan dengan baik kemudian bisa melahirkan kader IMM yang militan sesuai dengan temanya, reposisi gerakan dari IMM itu sendiri dalam rangka mewujudkan gerakan intelektual yang berbasis pada persyarikatan IMM yang berkemajuan”, jelas Septa.

Sedangkan Ketua Umum IMM Cabang Cirendeu, Dicky Mulya Ramadhani, S.AP menjelaskan bahwa reposisi gerakan intelektual IMM, di dalamnya merupakan pengembangan dari buah pemikiran Antonio Gramsci, Intelektual Organik. “Harapannya kader mampu menjalankan gerakan fungsinya sebagai gerakan yang transformatif untuk perubahan sosial dan mampu berdiaspora untuk kader umat, persyarikatan, dan bangsa dalam kontekstualisasi politik”, jelas Dicky.

Dicky pun menjelaskan bahwa perlu kader ikut andil dalam berkegiatan pada segala aspek yang ada. “IMM perlu ikut andil berkegiatan pada aspek sosial, politik, dan ekonomi untuk kedepan nanti. Memberikan kontribusi dan gagasan untuk persyarikatan dan bangsa”, ucap Dicky.

Selaras dengan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, hal tersebut sangat relevan dengan tujuan pelaksanaan DAMNAS IMM Cirendeu untuk mengurai permasalahan tersebut dan mencoba mencari solusi gerakan untuk dapat mendukung perencanaan tersebut.

Dengan adanya pengaderan ini, diharapkan mampu menciptakan mahasiswa, terkhusus mahasiswa UMJ, yang peduli terhadap kondisi bangsa dan persyarikatan, mampu menciptakan gagasan-gagasan konstruktif untuk membangun, menciptakan pemimpin masa depan yang siap berkontribusi nyata untuk persyarikatan, menyongsong sumber daya mahasiswa yang unggul, dan memberikan sumbangsih gagasan untuk problematika yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat. Selain itu juga untuk menciptakan mahasiswa unggul sehingga menyongsong UMJ dengan akreditasi unggul. (JD/KSU)

Sumber : https://umj.ac.id/berita-universitas/2022/07/pembukaan-dan-stadium-general-damnas-sebagai-reposisi-gerakan-intelektual-mahasiswa/

Kategori
Berita Kampus

Mengusung Konsep Sociopreneur, HKMS FISIP UMJ Meraih Pendanaan PPK Ormawa 2022

Kelompok Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) dari Himpunan Mahasiswa Kesejahteraan Sosial (HMKS) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) telah berhasil melewati seleksi penilaian tahap 2 (dua). Kelompok tersebut mewakili UMJ dan akan menerima pendanaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tenologi Pendidikan Tinggi. Informasi yang diumumkan pada Rabu (15/06), menjadi kabar baik bagi UMJ khususnya Program Studi Kesejahteraan Sosial dan HMKS FISIP UMJ.

Mengusung program Pengembangan Usaha Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal pada Kelompok Usaha Desa Masyarakat Desa Hambaro, kelompok PPK Ormawa yang diketuai oleh Akbar Mukti Laksana dan dibimbing oleh Muhammad Sahrul, S.Sos., M.Si., Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial, melakukan kolaborasi program lintas program studi dengan mengadopsi konsep sociopreneur.

Hambaro adalah sebuah desa yang terletak di Kabupaten Bogor. Akbar mengaku, lokasi ini dijadikan sasaran program karena terdapat tempat rehabilitasi bagi Orang Dengan Ganguan Jiwa (ODGJ) yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat setempat. Rumah rehabilitasi tersebut menggunakan konsep sociopeneur. Oleh karenanya menjadi potensi besar bagi masyarakat Desa Hambaro untuk lebih mengembangkan perekonomian. Potensi ini yang menjadi daya tarik bagi kelompok PPK Ormawa HMKS dalam menyusun program. Menurut Akbar, konsep sociopreneur dapat diadopsi oleh masyarakat setempat agar tidak hanya bisa mengembangkan usaha pribadi tapi juga dapat berkontribusi dalam menyelesaikan masalah sosial.

Mulai Juli 2022, Kelompok PPK Ormawa HMKS FISIP UMJ akan melakukan tahapan pembinaan usaha masyarakat Desa Hambaro. “Masyarakat sangat antusias. Kami mencoba untuk melakukan pembinaan dan pelatihan, sebab masyarakat membutuhkan kemampuan untuk manajemen dalam mengelola usaha. Selain itu kami gunakan konsep sociopreneur agar nantinya masyarakat bisa turut kontribusi untuk pengembangan ekonomi bukan untuk dirinya sendiri tapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan,” ungkap Akbar saat ditemui di Gedung FISIP UMJ, Selasa (21/06).

Kelompok PPK Ormawa HMKS berencana untuk melakukan kolaborasi dengan pemerintah dan perguruan tinggi dalam pelaksanaan program. “Kami akan bermitra dengan dinas terkait misalnya UMKM dan Dinas Sosial. Selain itu juga bermitra dengan Perguruan Tinggi berkaitan dengan kajian dan riset. Kami berharap juga program kami bisa berkelanjutan, misalnya daerah Hambaro dijadikan lokasi pengabdian masyarakat bagi mahasiswa dan dosen,” kata Akbar.

Pada kesempatan tersebut Akbar juga mewakili kelompok PPK Ormawa HMKS menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu dan mendukung dalam proses penyusunan program mulai dari prodi hingga universitas. “Mudah-mudahan organisasi kemahasiswaan UMJ bisa lebih banyak yang lolos di tahun depan. Semoga tujuan dari program kami bisa tercapai,” kata Akbar.

Program tersebut dilakukan dengan melibatkan mahasiswa lintas program studi. Dosen pembimbing sekaligus Ketua Prodi Kesejahteraan Sosial, Muhammad Sahrul, S.Sos., M.Si., mengatakan, “bukan hanya mahasiswa Kesos (Kesejahteraan Sosial), ada beberapa prodi lain, ada dari Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik, Manajemen, dan Fakultas Pertanian. Satu kelompok kolaborasi dengan mahasiswa lintas prodi, karena memang program berkaitan dengan gabungan dari disiplin keilmuan tadi”, ungkap Sahrul.

Ia juga mengungkapkan rasa syukurnya atas prestasi yang diraih mahasiswa melalui PPK Ormawa, “selama ini menjadi satu harapan bersama bahwa mahasiswa harus bisa menunjukkan prestasi yang sepadan dengan dinamika dan perkembangan hari ini, terutama di era MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka). Mahasiswa sudah menjadi objek yang sangat penting. Tidak hanya kegiatan akademik tapi non-akademik mahasiswa juga sudah menjadi bagian penting dalam pencapaian peningkatan akreditasi”.

Menurut Sahrul, dukungan kampus UMJ terhadap mahasiswa yang turut serta dalam PPK Ormawa sangat tinggi. “Semua bersinergi dan iberikhtiar untuk ini (PPK Ormawa). Tentu selain itu, dukungan-dukungan yang sifatnya menunjang proses. Kami sudah diskusi dengan Wakil Rektor IV (Dr. Septa Candra, SH., MH.), beliau mendukung. Mulai dari fasilitasi akomodasi, tidak hanya memfasilitasi mobilitas tapi perangkat-perangkat yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan program ini tentu prodi, fakultas, dan universitas memiliki nafas yang sama. Mendukung program ini berhasil”, ujar Sahrul.

Prestasi sejenis diharapkan bisa terus bermunculan, sebab akan menjadi portofolio bagi mahasiswa. Sahrul mengatakan bahwa kampus akan terus mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam program-program penelitian dan pengabdian masyarakat. “Kami berharap nantinya mahasiswa Prodi Kesos dan secara umum mahasiswa UMJ bisa mengikuti berbagai program, agar bisa memperkaya portofolio. Semoga mahasiswa bisa lebih meningkatkan prestasi dan memiliki daya saing dengan mahasiswa dari kampus lain,” jelasnya.(DN/KSU)

Sumber : https://umj.ac.id/berita-universitas/2022/06/mengusung-konsep-sociopreneur-hkms-fisip-umj-meraih-pendanaan-ppk-ormawa-2022/

Kategori
Berita Kampus

Prodi Administrasi Publik Menggelar Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Pengaduan untuk Dosen dan Mahasiswa

Dalam rangka meningkatkan soft skill dan hard skill mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, Program Studi Ilmu Adminitrasi Publik FISIP UMJ menggelar Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Pengaduan bagi mahasiswa dan dosen. Kegiatan tersebut dilakukan 3 sesi, Rabu (29/06), Sabtu (02/07), dan Senin (04/07) di Gedung FISIP UMJ.

Rangkaian kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Dekan FISIP UMJ, Dr. Evi Satispi, M.Si. Pada kesempatan tersebut, Evi menyatakan bahwa kegiatan ini adalah sebuah upaya dalam peningkatan soft skill dan hard skill mahasiswa, khususnya di lingkungan UMJ. Evi juga menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu strategi Prodi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMJ agar mahasiswa lebih siap dalam menghadapi kompetisi yang sesungguhnya di lapangan pekerjaan. Hal ini sebagai langkah awal dan komitmen UMJ untuk mencapai akreditasi unggul.

Hadir pula Wakil Ketua Ombudsman RI, Bapak Bobby Hamzar Rafinus yang bekesempatan memberikan keynote speech. Bobby menyampaikan tentang bagaimana membangun kepercayaan publik dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas. Bobby menegaskan bahwa penyelenggara layanan diwajibkan memiliki unit pengelolaan pengaduan yang dilengkapi dengan pejabat pengelola, mekanisme pengelolaan, dan prosedur pengaduan serta standar waktu penyelesaian pengaduan. Hal ini akan menunjukan keseriusan dalam pengelolaan pengaduan sehingga terkelola dengan baik. Bobby menambahkan, unit pengelolaan pengaduan juga harus diurus dengan sebaik-baiknya, salah satu caranya dengan melakukan registrasi dan pelaporan secara berkala sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

Lembaga pengaduan harus terus menerima laporan-laporan dari masyarakat. Dengan adanya pengaduan yang diterima, maka akan ada saran yang diterima oleh unit penyelenggara untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mempertahankan citra. Inovasi-inovasi dibutuhkan dalam mengelola unit pengaduan sehingga penerimaan laporan menajadi penting karena akan menunjang inovasi dalam mengelola. Dengan begitu peningkatan kualitas layanan akan terjadi, minat pengguna layanan akan bertambah.

Pada hari kedua, Sabtu (02/07), peserta diberikan penguatan kemampuan dalam mengelola pengaduan. Penguatan kemampuan tersebut meliputi, mekanisme pengaduan, mengidentifikasi jenis-jenis pengaduan, role play dalam menerima pengaduan, dan keahlian dalam menerima pengaduan (Listening, Sumarizing, dan Deep Questioning) serta kemampuan reframing dalam menerima pengaduan. Kemampuan yang diajarkan ini nantinya akan menjadi bekal untuk mahasiswa untuk meningkatkan kualitas lembaga pelayanan publik.

Pada akhir rangkaian kegiatan peserta diberi kesempatan untuk mempraktikan dari muatan materi pelatihan. Sesi ini langsung dimentori Ombudsman RI. Pengajaran yang diberikan berupa praktek pengelolaan pengaduan sehingga peserta pelatihan memahami tidak hanya dari segi teori, tapi juga praktik. Peserta diharapkan dapat berhadapan dengan dunia pekerjaan dan mampu menghasilkan inovasi-inovasi untuk memajukan unit pelayanan publik. (JD)

Sumber : https://umj.ac.id/berita-universitas/2022/07/prodi-administrasi-publik-fisip-umj-menggelar-pendidikan-dan-pelatihan-pengelolaan-pengaduan-untuk-dosen-dan-mahasiswa/

Kategori
Berita Kampus

UMJ Terima SK Izin Pembukaan Program Doktor Administrasi Publik

Senin, (4/7/22) bertempat di Ruang Rapat Ki Hajar Dewantara Lt. 2 Kantor Lembaga Layananan Pendidikan Tinggi Wilayah III. Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) memenuhi undangan penyerahan SK Mendikbudristek RI Nomor:  452/E/O/2022 tentang Izin Pembukaan Program Studi Administrasi Publik Program Doktor pada Universitas Muhammadiyah Jakarta, di Jakarta yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah.

Penyerahan SK ini dihadiri oleh Wakil Rektor I, Dr. Muhammad Hadi, S.Kp., M.Kep., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMJ Dr. Evi Satispi, M.Si, dan Wadek II Djoni Gunanto, S.Ip., M.Si.

Sejak SK ini diterima, UMJ sudah dapat menerima mahasiswa baru jenjang program doktor mulai semester ganjil 2022-2023 ajaran baru. Pada acara ini hadir para pejabat di lingkungan LLDikti Wilayah III dan dalam arahannya kepala LLDikti Wilayah III Dr. Ir. Paristianti Nurwardani, MP menyampaikan beberapa hal.

Paristianti mengapresiasi berdirinya Program Doktor Administrasi Publik di UMJ dan mendorong Program Studi Magister (S2) yang berakreditasi B untuk bisa mengajukan program doktoral sesuai dengan arahan sekretaris umum PP Muhammadiyah Prof, Dr. Abdul Mu’ti, M.Pd. “Hal tersebut bisa diwujudkan dengan melakukan kolaborasi SDM terutama guru besar dari 172 Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah agar bisa saling memajukan”, ungkapnya.

Kedua LLDikti berkomitmen dan mendukung kerja-kerja yang berkaitan dengan pengajaran, pemprosesan jabatan fungsional dan pendirian program studi di wilayah III serta hal lainnya secara cepat dalam memberikan pelayanan. Terakhir Kepala LLDikti berpesan semoga izin pendirian program doktor ini dapat berkontribusi meningkatkan SDM di masyarakat yang berkontribusi untuk kemajuan bangsa.

Dekan FISIP UMJ pada kesempatan tersebut, turut menyampaikan rasa syukur dan berterima kasih kepada LLDikti Wilayah III dan Direktur Kelembagaan Kemenristekdikti RI yang telah membantu dalam proses penyelesaian izin pendirian Program Doktor Administrasi Publik di UMJ, harapannya program studi ini dapat menjaring mahasiswa yang lanjut studi program doktor menjadi pusat keunggulan (center of excellent) Administrasi Publik yang berorientasi pada pemecahan masalah kontemporer.

Sumber : https://umj.ac.id/berita-universitas/2022/07/umj-terima-sk-izin-pembukaan-program-doktor-administrasi-publik/

Kategori
Berita Kampus

MIPOL UMJ Menggelar Webinar Meneguhkan Peran dan Fungsi Parpol Sebagai Pilar Demokrasi

Magister Ilmu Politik (MIPOL) FISIP UMJ menggelar webinar yang mengangkat tema Reformasi Partai Politik, Meneguhkan Kembali Perannya sebagai Pilar Demokrasi. Webinar digelar pada Kamis (30/06), dengan menghadirkan akademisi, praktisi dan mahasiswa, yakni, Habib Aboe Bakar Al Habsyi, SE. (Sekjen PKS 2020-2025), Zulfikar Arse Sadikin, S.IP., M.Si. (anggota DPR RI Fraksi Golkar), Chusnul Mar’iyah, Ph.D. (dosen Magister Ilmu Politik UMJ), dan Iqbal Hafsari, S.Pd. (mahasiswa Magister Ilmu Politik UMJ).

Tema tersebut diangkat dengan melihat kondisi politik Indonesia kekinian berkaitan dengan peran dan fungsi partai politik. Menurut Dr. Asep Setiawan, MA., Ketua Prodi Magister Ilmu Politik, peran dan fungsi partai politik yang telah diatur dalam UUD belum berjalan dengan baik. Asep juga menegaskan bahwa partai politik sebagai bagian dari infrastruktur politik bisa melahirkan kader-kader yang tangguh, berwawasan global dan visioner, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat kehadirannya.

Berkaitan dengan peran dan fungsi partai politik, keempat narasumber memberikan pandangannya masing-masing terkait peran partai politik. Habib Aboe Bakar mengawali diskusi dengan mengingatkan kembali alasan dibentuknya partai politik. Sebagai wadah untuk menyatukan berbagai kelompok masyarakat yang memiliki visi dan misi yang sama agar pikiran dan orientasinya dapat dikonsolidasikan. Menurut Aboe Bakar, partai politik memainkan peran yang sangat penting dalam sistem politik, yakni sebagai penghubung antara pemerintah dengan warga negara.

Aboe Bakar mengkritisi peran parpol yang tidak dapat memainkan peran yang sebenarnya. “Dalam konteks kekinian, peneguhan peran parpol menuju demokrasi menjelang pilpres ini dapat dilakukan dengan memperbanyak jumlah capres yang berkontestasi di 2024,” tegas Aboe Bakar.

Peran parpol yang dinilai belum dimainkan dengan sebenarnya dibenarkan oleh Chusnul Mar’iyah, Ph.D. Dosen Magister Ilmu Politik FISIP UMJ ini memberikan gambaran yang sangat komprehensif terkait dengan kondisi politik kepolitikan kontemporer. Selama menjelaskan bahan diskusi, Chusnul berulang kali memberikan pertanyaan reflektif sekaligus otokritik tentang berbagai hal menyangkut kondisi kepolitikan kontemporer. Lebih spesifik Chusnul mempertanyakan posisi parpol sebagai respon atas pernyataan Aboe Bakar yang menilai bahwa parpol berperan penting sebagai jembatan (channeling) antara rakyat dan pemerintah.

Chusnul memaparkan dengan gamblang kondisi partai politik yang tidak bisa menjadi jembatan untuk menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Menurutnya, Indonesia telah menjual kedaulatannya. Oleh karenanya Chusnul mencoba mengajak untuk merumuskan demokrasi ala Indonesia. “Kita bisa coba merumuskan demokrasi ala Indonesia. Demokrasi bukan ayat Al-Quran yang tidak bisa diubah. Ini bisa jadi ijtihad dalam membangun bagaimana demokrasi ala Indonesia,” ungkap Chusnul.

Chusnul melihat adanya elitis dalam tubuh negara Indonesia melalui parpol-parpol yang berkuasa, “fungsi parpol tidak dijelaskan dengan baik. Rakyat berpikir sendiri dan mengurusi hidupnya sendiri.”
Tidak berjalannya fungsi parpol sebagaimana mestinya dilihat oleh Zulfikar Arse Sadikin sebagai dampak dari beberapa faktor, yakni, modernisasi perpecahan elit, dan intervensi negara. Modernisasi yang dimaksud adalah lahirnya parpol dilandasi adanya keinginan orang yang melahirkannya ingin kehidupan yg lebih baik, ada seperangkat nilai yag ingin diwujudkan melalui partai. Sedangkan perpecahan elit dan intevensi negara adalah faktor yang dinilai Zulfikar sebagai faktor yang menyebabkan hilangnya peran dan fungsi parpol.

Zulfikar menyebut bahwa harus ada upaya untuk mengembalikan peran dan fungsi parpol kembali ke peran dan fungsi yang sebenar-benarnya. “Yang perlu kita lakukan adalah mnegembalikan partai pada aspek modernisasi. Jadi parpol bukan hanya infrastruktur, tapi juga suprastruktur. Di konstitusi kita hampir semuanya melibatkan parpol. Ketika kita kembali pada modernisasi, artinya ada cita-cita yang ingin kita wujudkan melalui parpol itu, ada seperangkat nilai yang mengikat kita, yang mau kita hadirkan” tegas Zulfikar.

Terakhir, Iqbal Hafsari, S.Pd., salah satu mahasiswa Magister Ilmu Politik FISIP UMJ turut menyampaikan terkait dengan problema parpol. Menurutnya, partai politik di era kekinian belum cukup memberikan kepuasan bagi masyarakat. Sisi kepercayaan publik pada parpol juga menjadi catatan penting bahwa parpol belum mengagregasi kepentingan rakyat. Hal tersebut dilihat oleh Iqbal melalui kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh pejabat publik. Iqbal menegaskan bahwa peran dan fungsi parpol baru terlihat sebatas pencalonan legislatif. dan eksekutif.

Melihat pentingnya peran dan fungsi parpol bagi kelangsungan hidup orang banyak, maka perlu ada ikhtiar dan ijtihad untuk meneguhkan kembali fungsi dan perannya. (DN/KSU)

Sumber : https://umj.ac.id/berita-universitas/2022/06/mipol-umj-menggelar-webinar-meneguhkan-peran-dan-fungsi-parpol-sebagai-pilar-demokrasi/