Universitas Muhammadiyah Jakarta menjadi salah satu cohost pada Asia Pasific Conference 2 dengan tema Sustainable Development in Indo-Pasific. Dalam hal ini Cecep Effendi Mphil. Phd., dosen Program Studi Ilmu Politik FISIP UMJ menjadi salah satu keynote speaker.
Jumat (19/08/22), mengusung program Pengembangan Usaha Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal dengan mengadopsi konsep sociopreneur. Kelompok Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) dari Himpunan Mahasiswa Kesejahteraan Sosial (HMKS) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univeristas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan. Pelatihan digelar bagi pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Hambaro, Nanggung, Kabupaten Bogor.
Tim PPK Ormawa yang diketuai oleh Akbar Mukti Laksana dan dibimbing oleh Muhammad Sahrul, S.Sos., M.Si. (Kaprodi Kesejahteraan Sosial) terus berkomitmen melakukan pengembangan potensi usaha mikro masyarakat Desa Hambaro. Melalui tema yang bertajuk Penguatan Kapasitas dan Pemetaan Potensi Sumber Daya Alam dan Budaya Masyarakat, Tim PPK Ormawa HMKS UMJ ingin mendorong masyarakat Desa Hambaro dalam mengembangkan potensi usaha UMKM yang dimilikiinya dengan memaksimalkan potensi Sumber Daya Alam dan nilai budaya.
Menghadirkan Ketua Muhammadiyah Center of Entrepreneurship & Business Incubator Asosiation, yakni Dr. Endang Rudiatin, M.Si., sebagai narasumber, pelatihan disambut baik dan antusias oleh pelaku UMKM Desa Hambaro. Endang menuturkan, bahwa Desa Hambaro memiliki potensi Sumber Daya Alam yang sangat bagus. Hal itu diperkuat dengan keinginan masyarakatnya dalam mengembangkan usaha mikro yang dimiliki. “Ini sudah ada kemauan dan potensi alamnya sangat mendukung. Kemudian perlu dibantu oleh Pemerintah Daerah ataupun UMJ sebagai perguruan tinggi untuk membantu bagaimana mereka bisa mengelola usahanya dengan baik,” ungkap Endang.
Lebih lanjut, dalam penyampaian materinya ia menjelaskan bagaimana pentingnya digital marketing dalam memasarkan produk yang dimiliki oleh masyarakat Hambaro. Masyarakat harus diperkenalkan dengan teknik pemasaran yang kekinian agar jangkauan pembelinya lebih luas. Di sela-sela penyampaian materi, ia banyak memberikan video pelaku usaha mikro yang berhasil mengembangkan usahanya sebagai contoh yang dapat diikuti.
Diakui oleh Wahyu yang merupakan peserta dalam kegiatan pelatihan kewirausahaan, bahwa masyarakat Desa Hambaro memiliki banyak potensi. Namun masyarakat tidak memiliki pemahaman untuk mengembangkan usaha mikronya. Maka dari itu, ia sangat mengapresiasi dengan diselenggarakannya kegiatan pelatihan kewirausahaan oleh mahasiswa PPK Ormawa HMKS UMJ. “Sebetulnya warga masyarakat Hambaro memiliki banyak potensi. Namun, mereka bingung untuk bagaimana memulainya. Dengan adanya mahasiswa UMJ, sudah sangat membantu untuk membangkitkan potensi yang ada di wilayah ini, dengan beraneka ragam usaha makanan yang dimiliki terutama jenis keripik antara lain pisang, terong, pepaya, singkong dan lainnya,” jelas Wahyu.
Wahyu menyampaikan harapannya bahwa kegiatan pembinaan ini dapat berjalan secara berkelanjutan. Hal itu agar masyarakat yang berwirausaha bisa didampingi terlebih dahulu, sebelum mereka secara mandiri melanjutkannya.
Akbar, Ketua tim PPK Ormawa menjelaskan bagaimana tindak lanjut yang ingin dicapai, bahwa pelaku usaha yang diikut sertakan dalam pelatihan kewirausahaan bisa berjalan lancar dalam melakukan pengembangan usaha mikro yang dimilikinya. “Pelaku usaha yang kami ikut sertakan dalam kegiatan ini bisa berjalan lancar, mulai dari surat izin, mengerti tentang digital marketing, dan pemasaran, mereka bisa memiliki jangkauan yang lebih luas,” ungkap Akbar.
Setelah kegiatan pelatihan ini, Tim PPK Ormawa akan menyelenggarakan bazar yang menjual berbagai macam produk masyarakat Desa Hambaro pada Oktober mendatang (FZ/KSU).
Jumat (19/08), Program Studi Magister Ilmu Politik memggelar International Seminar Palestine Issues: Perspective Social, Cultural and Humanitarian. Bertempat di Aula Kasman Singodimedjo, Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, seminar digelar secara hibrid.
Menghadirkan Zuhair Al-Shun (Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Dr. Hidayat Nur Wahid (Wakil Ketua MPR), Muslim Imran (Ketua Palestine Cultural Organization Malaysia) sebagai pembicara, konferensi juga turut dihadiri oleh Rektor UMJ, Dr. Ma’mun Murod, M.Si. Hadir pula sebagai penanggap Dr. Ryantori (Ketua Indonesian Society for Middle East Studies) Dr. Asep Setiawan (Ketua Program Studi Magister Ilmu Politik) dan Dr. Muhammad Yusuf (Diplomat Madya Timur Tengah Kementerian Luar Negeri).
Pada kesempatan tersebut, Rektor UMJ, Dr. Ma’mun Murod, M.Si., menyampaikan bahwa Indonesia harus memiliki ketegasan dalam mengambil posisi dan sikap di politik internasional. “Indonesia harus tegas karena tahun depan akan ada turnamen tingkat dunia dimana Israel masuk dalam tim yang akan bermain,” seraya menambahkan bahwa ketegasan Indonesia akan berhadapan dengan negara-negara Barat pendukung Israel seperti terjadi dalam Piala Dunia di Qatar. Israel hadir dengan nama “Occupied Palestinian Territories.”
Hidayat Nur Wahid juga menyampaikan hal senada. “Indonesia perlu secara tegas menyatakan Israel sebagai negara yang menjalankan sistem apartheid, dengan target agar Israel diperiksa Mahkamah Pidana Internasional. Apartheid yang pernah diterapkan sebagai sistem diskriminasi rasialis di Afrika Selatan telah ditetapkan di dalam Pasal 7 Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional sebagai kejahatan HAM,” kata Dr Hidayat Nurwahid.
Menurut Wakil Ketua MPR, Israel telah terbukti melakukan kejahatan apartheid terhadap bangsa Palestina, sebagaimana dinyatakan oleh pemerintah Afrika Selatan, lembaga-lembaga HAM di Palestina, Israel, dan lembaga-lembaga HAM internasional seperti Human Rights Watch dan Amnesty Internasional.
Ketua PCOM, Muslim Imran menjelaskan tindakan Israel yang memberlakukan sistem apartheid. “Pendudukan ini juga telah berkembang menjadi sistem apartheid penuh di mana satu kelompok orang (Zionis Yahudi Israel) berusaha untuk mendominasi orang lain (Arab Palestina) atau melenyapkan mereka sama sekali,” katanya.
Selanjutnya ditegaskan bahwa, “Hanya karena perlawanan Palestina dan Arab, pendudukan ekspansionis ini relatif terkendali. Jika tidak, Israel bisa menjadi kekuatan regional utama yang melakukan kejahatan yang lebih besar.”
Manurut Muslim Imran, meskipun berulang kali menegaskan sebagai negara yang menganut demokrasi dan menyangkal adanya apartheid, Israel telah menjadi sistem Apartheid formal di bawah kepemimpinan elit politik Zionis sayap kanan yang chauvinistik yang telah memerintah Israel sejak 2000.
Sementara itu Dubes Palestina Zuhari Al menekankan perlunya mengakhiri konflik ini karena bangsa Palestina sudah menderita sangat lama. Pendudukan Israel terhadap Palestina adalah ilegal. Palestina akan teguh untuk mencapai kemerdekaan.
Wakil Ketua MPR juga menyatakan bahwa bangsa Indonesia konsisten menyuarakan hak-hak rakyat Palestina, termasuk mendorong berdirinya negara Palestina yang merdeka, demokratis, sejahtera, dan hidup berdampingan secara damai dengan Israel di bawah prinsip “two-state solution“. (DN/KSU)
Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat, Tangerang Selatan
Telp. 021 – 7423273, 7445658
Fax. 021 – 74709730