Untuk meningkatkan dan memperkuat kerjasama internasional yang saat ini menjadi keniscayaan di dunia pendididikan tinggi, Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) menjalin kerjasama dengan Guangxi Minzu University (GXMZU) di Provinsi Guangxi – China. Dalam upaya itu, Rektor UMJ, Prof. Dr. Ma’mun Murod, M.Si melakukan pertemuan kerjasama dengan Rektor GXMZU, Prof. Dr. Xie Shangguo, Kamis (31/8/2023) di Guangxi. Dalam pertemuan yang dilakukan di ruang Rektor GXMZU tersebut, Rektor UMJ didampingi oleh Kepala Kantor Kerjasama dan Urusan Internasional (KKUI) UMJ, Endang Zakaria. Sementara Rektor GXMZU didampingi oleh Direktur International Office, Dr. Feng, dan Dekan Internasional Education, Prof. Couh Yen Senh.
Rektor UMJ, Prof. Dr. Ma’mun Murod, menawarkan kepada Rektor GXMZU agar mengirim mahasiswanya ke UMJ untuk berbagai kegiatan internasional, seperti penelitian bersama, summer camp, short course, transfer credit, dan pertukaran dosen. Ma’mun menawarkan beasiswa bagi mahasiswa GXMZU untuk kuliah di UMJ. “UMJ sangat terbuka terhadap pergaulan internasional. Bagi mahasiswa internasional yang ingin kuliah di UMJ, baik level S1, S2, maupun S3, UMJ akan memberikan beasiswa sebagai bentuk apresiasi,” jelas Ma’mun.
Rektor YPI, Prof. Ni Yonghong, yang menyambut langsung rombongan, dalam sambutannya menyampaikan bahwa YPI sangat terbuka dalam kerja sama dengan sekolah dan perguruan tinggi dari berbagai negara, terutama dalam pengembangan teknologi dan penerimaan mahasiswa internasional. Ni Yonghong mengatakan bahwa YPI siap memberikan pelatihan pada perguruan tinggi lain dalam bidang teknologi, terutama teknologi terapan.
Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) melalui Wakil Rektor I menyatakan kesiapan menerima mahasiswa dari Kenya. Hal ini disampaikannya saat menanggapi kegiatan Penyerahan Beasiswa dan Kemanusiaan Muhammadiyah Senin (14/06/2023) di Aula Masjid At-Tanwir PP Muhammadiyah.
Hadi tegas menyampaikan seusai menyimak pernyataan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. Haedar Nashir, M.Si., bahwa mahasiswa Kenya yang mendapat beasiswa akan disebar di sejumlah PTMA (Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah).
Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) resmi menjalin kerjasama dengan 40 sekolah di Thailand yang tergabung dalam Integrated Islamic School Network. Memorandum of Understanding (MoU) kerjasama tersebut telah ditandatangani oleh Rektor UMJ, Dr. Ma’mun Murod M.Si., di Aula Sekolah Sangkhom Wittaya School, Songkhla, Thailand, pada Senin (07/08/2023).
PPada kesempatan itu Ma’mun menyampaikan kegembiraannya atas terjalinnya kesepakatan ini. Diungkapkannya bahwa kerjasama ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2017, namun saat ini semakin berkembang dengan melibatkan lebih banyak sekolah lagi. Bahkan bukan hanya melibatkan sekolah Islam saja, tetapi juga melibatkan beberapa sekolah Budha.
Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) melakukan penandatanganan beberapa Memorandum of Understanding (MoU) dengan Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu), SMA Muhammadiyah 3 Jakarta, dan Rumah Zakat Indonesia. Kegiatan ini dilakukan dalam gelaran Hari Bermuhammadiyah 6 yang bertajuk “Menebar Islam dengan Gembira Dari Muhammadiyah untuk Ummat” pada Sabtu, (05/08/2023) di Masjid At-Taqwa UMJ.
Lembar MoU dengan Lazismu diwakilii oleh Wakil Rektor I UMJ Dr. Muhammad Hadi, S.KM., M.Kep., yang didampingi oleh Wakil Rektor III Dr. Rini Fatma Kartika, S.Ag., MH. Wakil Rektor IV Dr. Septa Candra, SH., MH., dan Dekan FAI UMJ, Dr. Sopa, M.Ag.,. Dilanjutkan penandatangan kerja sama dengan SMA Muhammadiyah 3 Jakarta oleh Kepala Sekolah Achmad Saifudin, S.Pd., dan penandatangan kerja sama dengan Rumah Zakat diwakili oleh Ahmad Sobirin dan Dekan FAI UMJ Dr. Sopa, M.Ag.
MoU ditandatangani oleh Rektor UMJ Dr. Ma’mun Murod, M.Si., dan Rektor UNIMUDA Sorong Dr. Rustamadji, M.Si. Rustamadji menyampaikan bahwa kerja sama dilakukan dalam rangka rencana pendirian Program Studi Magister Ilmu Manajemen UNIMUDA. “Kali ini MoU ini sangat strategis karena kami akan membuka Program Magister Ilmu Manajemen. Prodi ini di seluruh tanah Papua belum ada,” ungkap Rustamadji.
Turut hadir menerima kunjungan akademik, Sekretaris SPS Prof. Dr. Herwina Bahar, M.Ag didampingi Kaprodi S3 Manajemen Pendidikan Islam Dr. Saiful Bahri, Lc, M.A dan Kaprodi S2 Teknologi Pendidikan, Dr. Ahmad Suryadi, M.Pd. Pertemuan berlangsung dengan suasana santai tapi berbobot karena mendiskusikan beberapa hal serius tentang diskursus integrasi Islam dan Sains, yang di Malaysia berkembang dengan diksi integrasi dan keseimbangan antara wahyu dan akal.
Program Studi Magister Ilmu Politik dan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mummadiyah Jakarta (FISIP UMJ) menandatangi Memorandum of Agreement (MoA) dengan Program Studi Pemikiran Politik Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Acara ini digelar di ruang rapat FISIP UMJ, Jum’at, (16/06/2023).
“Kita perlu bersinergi dalam mengembangkan ilmu. Melalui kerja sama ini kita dapat berkolaborasi dalam bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat. Diskusi publik yang hari ini kita adakan merupakan langkah awal dari kerja sama,” ujar Wakil Dekan I FISIP, Drs. H. Moh. Amin Tohari, M.Si. dalam sambutannya.
Ketua Advisory Board ASEAN IPR, Artauli RMP Tobing, menjelaskan bahwa kegiatan University Tour diadakan untuk mengenalkan ASEAN IPR dan isu-isu prioritas yang menjadi kajian ASEAN IPR pada masyarakat Indonesia. UMJ akan menjadi perguruan tinggi pertama di Indonesia yang dikunjungi University Tour ASEAN IPR pada tahun 2023.
Program studi Ilmu Administrasi Publik menghadirkan Bapak Ahmad Hanafi (Direktur Indonesian Parliamentary Center) dan Bapak Bejo Untung (Direktur Eksekutif di Pusat Telaah dan Informasi Regional) sebagai pembicara dan Ibu Dini Gandini, S.IP., M.A. sebagai moderator dalam kegiatan Kuliah Umum dan Penandatangan Kerja Sama pada Jum’at, 23 Desember 2022. Kegiatan ini dibuka untuk umum bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta terkhusus untuk mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik dan bertema “Teori dan Praktek Kebijakan Berbasis Bukti”
Materi yang pertama disampaikan oleh Bapak Ahmad Hanafi yang membahas tentang pemantauan legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), terutama yang berkaitan dengan RKHUP, perlindungan data pribadi, dan masyarakat adat. Menurut beliau, proses legislasi di Indonesia pada saat ini sudah cukup mapan dibandingkan dengan beberapa negara di Asia Tenggara. Proses ini dirumuskan oleh DPR dengan diawasi oleh Pemerintah, dimana posisi DPR dan pemerintah setara. Jika salah satunya tidak setuju, maka UU belum dapat disahkan. Selain itu, dalam proses pembentukan UU, pemerintah juga membuka kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi di ruang formal. Proses selanjutnya adalah pembahasan tingkat satu dan dua. Pembahasannya bersifat kajian ilmiah terbuka dan penyusunan draft. Pada pembahasan tingkat satu terjadi proses pemantauan implementasi kebijakan untuk mengetahui isu, tema dan isi, sehingga pemantauan ini menjadi jembatan untuk masyarakat menyampaikan suaranya.
Materi kedua disampaikan oleh Bapak Bejo Untung, membahas tentang ‘Kebijakan Berbasis Bukti dan Prakteknya’. Menurut beliau, setiap lapisan masyarakat dapat berargumentasi dan berkontestasi berbasis bukti. Kebijakan dalam tatanan demokratis merupakan suatu proses pembuatan instrument yang diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Kebijakan sebagai instrument ketika disepakati bersifat otoritatif mengikat semua pihak. Pemerintah dan DPR adalah partisipan dalam crafting sebuah kebijakan. Kebijakan berisi partisipan, tindakan dan arena. Namun, arena satu terbentuk belum tentu compatable dengan arena lainnya karena karakteristik yang berbeda.
Beliau juga berpendapat bahwa regulasi tidak hanya mengatur sumber daya publik, melainkan mengatur hal lain, baik alam, akses, keuangan, dan sumberdaya dapat dioptimalkan dengan baik. Untuk mendukung proses kebijakan dibutuhkan riset studi dan observasi. Riset dan studi menggali informasi dan fakta yang bermunculan di masyarakat. Selain itu, diskusi dibutuhkan sebagai upaya membangun aliansi dan koalisi yang bergerak untuk mengetahui permasalahan dan dapat direkomendasikan ke pemerintah.
Kuliah umum ini diikuti oleh 145 orang yang berasal dari berbagai kalangan, seperti akademisi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) dan di luar dari UMJ. Antusiasme para peserta terhadap kegiatan ini dapat dilihat pada saat sesi tanya-jawab kepada kedua pemateri kuliah umum ini.
Di akhir acara, terdapat penyerahan sertifikat untuk narasumber, penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Rektor Universitas Muhammdiyah Jakarta, yakni Dr. Ma’mun Murod, M.Si dengan IPC (Indonesian Parliamentary Center), penandatanganan IA Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang diwakilkan oleh Ibu Nida Handayani, S.IP., M.Si. dengan IPC dan Pattiro, serta sesi foto bersama.
Dengan adanya kuliah umum ini diharapkan menjadi wadah bagi para akademisi dan mahasiswa dalam menambah pengetahuan dan membangun relasi antara organisasi publik yang ada di Indonesia.
