Kategori
Berita Kampus

Mahasiswa Ilmu Politik Selenggarakan Simulasi Sidang PBB

Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakara selenggarakan Simulasi Sidang PBB sebagai bagian dari Ujian Tengah Semester, di Gedung FISIP UMJ hari Rabu (9/11). Simulasi Sidang PBB atau disebut Model United Nations ini mengambil peristiwa Sidang Majelis Umum PBB pada September 2022.

Sebanyak 13 mahasiswa Ilmu Politik FISIP UMJ memainkan peran sebagai Presiden Sidang Umum PBB dan Sekretaris Jenderal PBB. Sedangkan perwakilan negara yang hadir antara lain Austria, Australia, Denmark, Jerman, India, Indonesia, Pakistan, Amerika Serikat, Inggris, Filipina dan Afrika Selatan. Simulasi sidang PBB ini dilakukan dengan menggunakan Bahasa Inggris.

Sebelum dimulai, Kaprodi Ilmu Politik Dr. Usni M.Si menyampaikan pesan-pesan kepada mahasiswa agar memanfaatkan simulasi ini sebagai bekal dalam karir ke depan. Hadir pada kegiatan ini 2 (dua) dosen pemangku mata kuliah Teori dan Praktik Diplomasi yaitu Dr. Asep Setiawan MA dan Sekprodi Ilmu Politik Ali Noer Zaman MA.

Pada simulasi tersebut, mulai dari Sekjen PBB sampai perwakilan berbagai negara menyampaikan pandangan tentang isu-isu penting dunia mutakhir. Sekjen PBB Antonio Guterres yang diwakili oleh Aryan mengatakan Dunia kita sedang dalam masalah besar, dimana perpecahan semakin meluas, ketimpangan semakin melebar, dan tantangan semakin sulit. Namun kita bersama-sama di tengah gejolak dunia terdapat sebuah harapan dalam benak kita.

Nabila yang berperan mewakili Indonesia yang saat itu diwakili Menlu Retno Marsudi mengatakan bahwa Indonesia memiliki keprihatinan yang sama. Dikatakan situasi di dunia saat ini sangat mengkhawatirkan. Pandemi masih ada dan ekonomi global melambat. Perang di antara bangsa-bangsa di dunia tidak lagi sebuah kemungkinan namun sudah menjadi kenyataan.

Para mahasiswa mengikuti simulasi ini dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya mempersiapkan dress code yakni pakaian forma, tetapi juga mempelajari naskah perwakilan setiap negara sampai dengan tertib saat mengikuti simulasi sidang. Simulasi sidang PBB ini baru tahap menyampaikan pandangan setiap negara dalam isu tertentu dalam hal ini sidang tahunan PBB. Diharapkan ke depannya simulasi Sidang PBB ini menghadirkan perdebatan seperti halnya dalam sidang PBB yang nyata.

Mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Teori Praktik Diplomasi ini sebelumnya berkunjung ke Pusat Kebudayaan Amerika Serikat yang disebut atamerica di Jakarta Pusat. Dalam kunjungan itu mahasiswa diajak berdiskusi mengenai masalah global climate change. Tampak para mahasiswa antusias mengikuti diskusi lingkungan ini yang diikuti salah seorang narasumber Brian Duza dari USAID, sebuah badan bantuan Amerika Serikat. (AS/FISIP).

Sumber : https://umj.ac.id/kabar-kampus/2022/11/mahasiswa-ilmu-politik-selenggarakan-simulasi-sidang-pbb/

Kategori
Berita Kampus

Penyelesaian Isu Kashmir dapat Berkaca dari Indonesia

Dosen Magister Ilmu Politik FISIP UMJ Sri Yunanto Ph.D. dalam seminar internasional hari Senin (24/10) mengatakan, Indonesia telah memiliki sejumlah cara dalam menangani masalah dalam negeri terkait pemisahan diri sekelompok orang. Pengalaman Indonesia ini dapat menjadi cermin dalam penyelesaian di negara lain seperti India di Jammu-Kashmir.

Dalam Seminar Internasional dengan topik 75 years of SufferingsThe Masterminds of Kashmir Carnage yang diselengaran Center for Southeast Asian Studies (CSEAS) Indonesia, Yunanto menjelaskan Indonesia menghadapi gerakan pemisahan diri di sejumlah wilayah. Gerakan Aceh Merdeka menghendaki merdeka dan pemisahan dari Indonesia. Namun dengan adanya tsunami, momentum ini dijadikan gerakan perdamaian sehingga tidak ada lagi upaya pemisahan melalui jalan bersenjata.

Sementara itu dalam menghadapi upaya pemisahan dari Gerakan Papua Merdeka, Indonesia bersikap tegas dengan menolak gerakan bersenjata  mereka dan tindakan meneror rakyat di Papua. Alasannya antara lain Papua telah melakukan referendum yang diselenggarakan PBB dan memutuskan tetap berada di NKRI.

Pengalaman Indonesia lainnya adalah ketika Presiden BJ Habibie mengadakan referendum di Timor Timur untuk menentukan apakah tetap Bersatu dengan Indonesia atau memisahkan diri menjadi negara merdeka. Referendum yang diawasi PBB tahun 1999 itu memutuskan  rakyat Timor Timur menginginkan merdeka dan memisahkan diri dari Indonesia. Meskipun menyakitkan dari sisi Indonesia namun hasil referendum dihormati.

Sri Yunanto menambahkan bahwa adanya masalah Jammu dan Kashmir ini adalah warisan dari Inggris seperti halnya konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel. Selain itu pernah juga konflik terjadi antara Pakistan dan Bangladesh yang sama-sama dulunya adalah jajahan Inggris yang telah ditinggalkan.


Faktor Pakistan

Seminar Internasional ini dihadiri panelis dari India yakni Letnan Jenderal (Purn) Syed Ata Hasnain yang merupakan perwira tinggi yang pernah menjadi  General Officer Commanding of the Indian Army. Utpal Kaul dari International Coordinator of Global Kashmiri Pandit Diaspora dan Dr. Anil Taploo, putra tokoh Jammu Kashmir Amar Shaheed Pandit Tikalal. Sedangkan dari Indonesia yakni Dosen Universitas Paramadina Dr. Ahmad Qisa’i dan mantan wartawan Jakarta Post Veeramalla Anjaiah. Seminar Internasional dipimpin moderator Dr. Asep Setiawan, Kepala Program Magister Ilmu Politik, Fakutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Dalam seminar yang berlangsung secara virtual ini Syed Ata Hasnain menceritakan pengalaman bagaimana pada tahun 1947 dimana Maharaja Hari Singh salah seorang penguasa di Jammu dan Kashmir meminta bantuan India untuk mencegah situasi yang memburuk di wilayah itu. Dengan langkah itu Maharaja memutuskan untuk berada di pihak India.

Sementara itu Utpal Kaul dan Anil Taploo menjelaskan pengalaman tahun 1947 dimana adanya intervensi negara tetangga India dalam kasus Jammu dan Kashmir. Akibat adanya keterlibatan negara tetangga India maka situasi menjadi berat bagi masyarakat di wilayah ini. Mantan wartawan Jakarta Post Veeramalah menyimpulkan bahwa kekacauan di Jammu dan Kashmir adalah akibat keterlibatan Pakistan. Sementara itu Dr Ahmad Qisa’i berpendapat dengan melalui pendekaan agen dan struktur banyak masalah di Kawasan Jammu dan Kashmir ini yang perlu diselesaikan. Upaya saat ini dengan mengendalikan Jammu dan Kashmir langsung oleh pemerintah New Delhi merupakan pilihan kebijakan yang masih dapat dikembangkan lagi untuk lebih baik dalam menciptakan perdamaian di Jammu-Kashmir. Namun demikian Ahmad Qisa’i mencatat bahwa angka kekerasan di Jammu dan Kashmir belakangan ini telah menurun sejak di bawah pemerintahan New Delhi bukan lagi otonomi. (AS/FISIP)

Sumber : https://umj.ac.id/kabar-kampus/2022/10/penyelesaian-isu-kashmir-dapat-berkaca-dari-indonesia/

Kategori
Agenda Kampus

Kuliah Umum & Diskusi Buku Politik Nuklir Antara Kemanusiaan & Kekuatan Militer

Prodi Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMJ menghadirkan Kuliah Umum & Diskusi Buku “Politik Nuklir Antara Kemanusiaan & Kekuatan Militer”. Kamis, 20 Oktober 2022, 14.00 – 16.00 WIB, Aula Kasman Singodimedjo FISIP UMJ

Keynote Speech :

Mohammad Khoush Heikal Azad (Duta Besar Republik Islam Iran)

Sambutan :

Dr. Ma’mun Murod, M.Si. (Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

Narasumber :

  1. Dien Wirengjurit. (Duta Besar Iran, 2012 – 2016)
  2. Abdul Kadir Jailani (Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI)
  3. Dr. Asep Setiawan, M.Si. (Kaprodi Magister Ilmu Politik FISIP UMJ)

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/86042775772?pwd=eWdMMmNqMUNnRSs5eXROUHBnQnBSQT09

Meeting ID: 860 4277 5772
Passcode: fisipumj

Kategori
Agenda Kampus

Webinar Nasional “Strategi Digitalisasi Pemasaran dan Kampanye Politik Pada Pemilu 2024”