Penulis: FISIP UMJ

Menakar Efektivitas Kampanye dan Pemasaran Digital Pada Pemilu 2024

Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) menggelar Webinar Nasional bertajuk “Strategi Digitalisasi Pemasaran dan Kampanye Politik Pada Pemilu 2024”, Jumat (29/7/2021).

Webinar yang digelar secara hybrid ini menghadirkan beberapa nasumber, antara lain Hendri Satrio (Pakar Komunikasi Politik/Founder Lembaga Survei KedaiKOPI), Mardani Ali Sera (Poltisi PKS/Anggota DPR RI), Pilar Saga Ichsan (Politisi Muda Golkar/Wakil Walikota Tangerang Selatan), dan Trisno Muldani (Perwakilan Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi UMJ).

Sementara itu sebagai pengantar, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik UMJ, Dr. Evi Satispi, M.Si dan Dr. Aminah Swarnawati, M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi FISIP UMJ. Serta, Peneliti BRIN dan juga pengajar Marketing Politik UMJ, Prof. Siti Zuhro.

Dalam pengantarnya, Dr. Aminah Swarnawati, M.Si mengatakan bahwa digitalisasi merupakan sebuah keniscayaan di Era digital. Mengingat segmen pasar hari ini adalah milenial dan gen Z, sehingga dalam menyambut pemiliu mendatang, para politisi maupun partai politik harus bisa beradaptasi.

“Karena mereka (milenial dan gen-z) merupakan digital native, sedangkan generasi sebelumnya merupakan digital immigrant. sehingga kata kuncinya ialah adaptasi dan kolaborasi,” tuturnya.

Aminah menambahkan, media konvensional mungkin penting sebagai media pemasaran politik, namun masyarakat selaku pengguna saat ini telah lebih banyak yang bergeser ke digital. Sehingga pemasaran politik di media digital menjadi penting untuk didiskusikan.

Sementara itu, Dekan FISIP UMJ, Dr Evi Statispi, M.Si menyatakan bahwa fenomena serba elektronik seharusnya menjadi dasar untuk menggunakan instrument digital dalam pelaksanaan pemilu mendatang. Penyelenggara pemilu dalam hal ini didorong melakukan inovasi-inovasi dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Evi berpesan kepada mahasiswa agar berperan aktif dalam mensosialisasikan cara memilih pemimpin yang baik.

“Mudah-mudahan dengan strategi yang baik, yang dilaksanakan dengan cara baik, tidak akan ada lagi praktik curang dalam pemilu, sehingga dapat menghasilkan terpilihnya pemimpin yang baik,” tandasnya.

Dalam paparan yang merupakan hasil diskusi mahasiswa, Trisno Muldani menyoroti tingginya biaya kampanye yang dilakukan oleh partai politik di Pemilu 2019 lalu, di mana tiga partai teratas ialah oleh Perindo, PSI, dan Hanura. Mereka lebih banyak mengalokasikan biaya kampanye tersebut untuk membayar iklan di media konvensional, seperti televisi, media massa maupun baliho.

“Padahal dari sisi perolehan suara justru berbanding terbalik. Justru partai yang belanja iklan politik itu mendapatkan suara sedikit, dan partai yang sudah mapanlah yang memperoleh suara yang tinggi di DPR,” ujar Trisno.

Trisno melanjutkan, saat ini seharusnya media digital lebih dipilih sebagai instrumen pemasaran dan kampanye politik. Karena ada empat kelebihan di dalamnya, yakni dari sisi target pasar, biaya, waktu, dan komunikasi, media digital jauh lebih unggul dibanding media konvensional.

“Sehingga, anggaran kampanye yang tinggi, bisa dialokasikan untuk hal yang lebih krusial misalnya pendidikan politik untuk masyarakat, agar meningkatkan jumlah pemilih rasional,” tuturnya.

Namun patut digaris bawahi, lanjut Trisno, penggunaan media sosial juga jangan sampai menumbuhkan lebih banyak kampanye-kampanye digital yang berisi hoaks dan kampanye hitam.

“Karenanya, penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU maupun Bawaslu harus memperhatikan hal ini, jangan sampai kondisi keterbelahan di tahun 2019 lalu terjadi kembali di Pemilu mendatang” tegasnya.

Lebih lanjut, Trisno mendorong e-voting dilaksanakan pada pemilu mendatang. Karana berdasarkan data, pengguna internet di Indonesia saat ini sudah mencapai 220 juta, dan 60 persennya merupakan pemilih milenial. Sehingga, e-voting menurut Trisno menjadi alternatif untuk menjadikan pemilu mendatang lebih efektif, efisien, dan jujur.

“Karena jika mengaca pada pandemi lalu, masyarakat dipaksa menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, dan mereka dapat menggunakannya. Selain itu untuk mengisi bensin, masyarakat juga dipaksa untuk memakai aplikasi. Jadi kenapa tidak, masyarakat juga diajak untuk mengikuti pemilu secara e-voting,” demikian Trisno.

Realitas Berdasarkan Survei dan Fakta Lapangan

Lain halnya dengan Pengamat Politik Hendri Satrio, yang menyebut bahwa aktivitas di media sosial tidak berbanding lurus dengan elektabilitas partai politik maupun politisi. Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh KedaiKOPI, bahwa media yang paling dipercaya masyarakat saat ini masih dipegang oleh media konvensional seperti televisi, sementara media sosial menjadi media paling tidak dipercaya oleh publik.

“Bahkan, suka atau tidak suka, selain TV, yang bisa diandalkan dan efektif ialah baliho-baliho. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan media digital, selain tentunya harus dilihat dulu ceruk pemilihnya” kata Hendri.

Terkait pemilih pemula, Hendri juga mengungkap bahwa anak-anak muda yang memenuhi media sosial saat ini masih belum menjadi pemilih yang independen. Hal ini berdasarkan data, di mana pilihan politik mereka masih terpengaruh oleh orang lain.

“Anak-anak yang baru mencoblos di 2024, pada saat memilih dipengaruhi pilihan orang lain, misalnya orang tua mereka,” kata Hendri Satrio.

Efektivitas kampanye di media sosial sebenarnya dirasakan betul oleh Politisi PKS Mardani Ali Sera. Ia mengungkapkan, pengalamannya di pemilu legislatif 2019 lalu, ia lebih banyak membuat e-spanduk dan e-flyer ketimbang mencetak baliho-baliho konvensional.

“Digitalisasi menjadi cara mudah untuk mempengaruhi audiens. Lewat media sosial yang saya punya, saya dengan mudah menjangkau orang di daerah saya, dan juga lebih efektif,” ujar dia.

Meski demikian, Mardani menegaskan bahwa ‘pasukan darat’ juga tidak bisa dikesampingkan. Karena, kata dia, suka saja tidak cukup, karena harus bisa memastikan mereka yang suka itu harus juga memilih.

Senada dengan Mardani, kampanye digital juga dimanfaatkan oleh Politisi Muda Golkar yang juga Wakil Walikota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan. Menurutnya, kampanye digital bisa menjangkau dengan mudah pemilih yang menggunakan media sosial.

“Pengalaman di Tangerang Selatan, dimana sebagian besar telah menggunakan media sosial, itu kami maksimalkan untuk meraup suara. Namun tetap harus dengan strategi, karena media sosial menyesuaikan dengan karakteristik, usia, pendidikan, akan berbeda” ungkap Pilar.

Namun terlepas dari itu semua, Peneliti BRIN dan Pengajar di Magister Ilmu Komunikasi UMJ, Prof. Siti Zuhro menegaskan, yang terpenting dalam menyambut pemilu mendatang ialah pembenahan pola kampanye partai politik. Menurutnya, Parpol harus berbenah dan memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.

Terkait digitalisasi, Siti Zuhro menuturkan, fenomena ini juga harus menjadi perhatian partai politik. Karena hal ini merupakan salah satu upaya agar publik merasakan kehadiran partai politik.

“Karena bagi partai politik kampanye merupakan hal yang terus menerus diadakan. Partai harus mempu adaptif, inovatif dan menghadapi kebaruan, sebab jika tidak, animo masyarakat akan menurun,” demikian Prof. Siti Zuhro.

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr. Ma’mun Murod M.Si hari Kamis (28/7) menandatangani dokumen memo kesepahaman (Memorandum of Understanding) dengan Palestinian Cultural Organization Malaysia (PCOM) sebuah NGO Palestina yang berkantor di Kuala Lumpur Malaysia. Hadir dalam penandatanganan MOU itu secara virtual Ketua PCOM Muslim Imran.

Penandatanganan MOU antara UMJ disusul kemudian dengan penandatanganan Memorandum of Agreement (MOA) antara Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMJ Dr. Evi Satispi M.Si dengan PCOM yang diwakili Muslim Imran.

Sebagai bentuk awal kegiatan antara UMJ dengan PCOM, Program Studi Magister Ilmu Politik dan Program Studi Ilmu Politik merencanakan kegiatan seminar internasional pada bulan Agustus 2022. Oleh karena itulah maka satu dokumen lagi ditandangani antara Kaprodi Magister Ilmu Politik Dr. Asep Setiawan bersama Kaprodi Ilmu Politik Dr. Usni dengan Ketua PCOM Muslim Imran.

Dengan semua dokumen ditandatangani mulai dari MOU, MOA dan Agreement of Implementation maka UMJ memulai babak baru kerjasama dengan NGO Palestina di Malaysia dalam hal kegiatan akademik seperti seminar dan workshop yang dapat menghasilkan karya ilmiah.

Seminar Internasional  sebagai tindak lanjut penandatanganan kerjasama ini adalah International Seminar: Palestine Issues: Perspective Social, Cultural and Humanitarian. Acara seminar dijadwalkan pada bulan Agustus 2022 antara lain dihadiri Muslim Imran.

Dalam sambutannya, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr. Ma’mun Murod menyatakan mendukung adanya kerjasama antara UMJ dengan PCOM yang berkantor di Kuala Lumpur Malaysia. Dalam kesempatan ini Rektor UMJ mengajak Muslim Imran agar ada mahasiswa Palestina yang ikut belajar di kampus UMJ.

Sementara itu Dekan FISIP UMJ Evi Satispi juga berharap dengan kerjasama ini selain menghasilkan sejumlah kegiatan ilmiah tetapi juga mengundang mahasiswa baru asal Palestina. Setelah MOU dan MOA ini, Dekan FISIP berharap ada kegiatan yang bermanfaat untuk FISIP UMJ dan juga PCOM.

Muslim Imran juga senang adanya kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Diharapkan adanya kerjasama ini dapat meningkatkan saling pengertian antara bangsa Palestina dan Indonesia.

            Dalam dokumen Agreement of Implementation ini disebutkan bahwa tujuan kerjasama ini adalah untuk mengukuhkan kerjasama dalam pengembangan dan diseminasi riset ilmiah dan kebijakan melalui seminar internasional untuk memperkuat publikasi dan kampanye isu terkait Palestina. Diharapkan melalui seminar ini hasilnya dapat dikirim ke berbagai jurnal baik nasional maupun internasional. ***

Nara hubung:

1. Kepala Kantor Kerjasama Internasional UMJ Endang Zakaria 081210777647
2. Kaprodi Magister Ilmu Politik Dr. Asep Setiawan 08567980840

REKTOR Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Dr. Ma’mun Murod, M.Si. Rabu (27/7) melantik Prof. Dr. Azhari Aziz Samudra, M.Si sebagai Ketua Program Studi Doktor Administrasi Publik FISIP UMJ.

Dalam sambutannya Ma’mun Murod menyampaikan apresiasi atas berdirinya Program Studi (Prodi) Doktor Administrasi Publik. “Terbentuknya Prodi Doktor di FISIP UMJ memberikan harapan besar kepada semua ketua prodi di lingkungan UMJ untuk dapat mengembangkan UMJ melalui program-program unggulan di prodi masing-masing,” jelasnya.

Sedangkan Azhari menyatakan bahwa Doktor Administrasi Publik akan diarahkan pada konsentrasi kebijakan bencana (mitigasi) dan resiko-resikonya. “Dimana, calon mahasiswa diharapkan memenuhi harapan kebutuhan kebijakan publik di masa mendatang,” ungkap Azhari. Di sisi lain, Dekan FISIP UMJ Dr. Evi Satispi, M.Si menyampaikan bahwa Program Studi Doktor merupakan harapan besar bagi FISIP UMJ. “Program Studi Doktor diharapkan dapat menjadi center of excellent administrasi publik yang berorientasi pada pemecahan masalah kontemporer,” jelasnya. “Program Doktor Administrasi Publik ini dibentuk atas dasar keinginan yang kuat dari dosen Administrasi Publik khususnya dan dosen FISIP UMJ secara umum yang telah membantu sampai dengan dilantiknya Ketua Prodi Doktor Administrasi Publik,” lanjut Evi. Sementara Prof. Dr. H. Agus Suradika, M.Pd., selaku Sekretaris BPH UMJ menyatakan Ketua Prodi Doktor yang merupakan guru besar harus menjadi pemantik dosen lainnya. “Sehingga dapat menciptakan akselerasi yang unggul dan semakin meningkatnya guru besar di UMJ akan mengembangkan dosen pada pemenuhan Catur Dharma,” ujar Agus. (RO/OL-15)

Sumber: https://mediaindonesia.com/humaniora/510183/azhari-aziz-jabat-ketua-prodi-doktor-administrasi-publik-fisip-umj

Universitas Muhammadiyah Jakarta memiliki komitmen dalam menyelenggarakan kampus inklusif. Lebih dari 20 tahun, UMJ telah menerima penyandang disabilitas untuk menempuh pendidikan. Saat ini (tahun ajaran 2021/2022) mahasiswa penyandang disabilitas berjumlah 24 orang, tersebar di lima fakultas, diantaranya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Kesadaran untuk memberikan pendidikan sebagai hak bagi seluruh bangsa tidak terkecuali penyandang disabilitas sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, telah dimiliki UMJ sejak lama. Atas dasar kemanusiaan dan ajaran agama Islam, UMJ berkomitmen untuk menjadi kampus inklusif yang membuka akses pendidikan bagi siapapun tanpa terkecuali.

Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Rektor IV (Bidang Kemahasiswaan dan AIK), Dr. Septa Candra, SH., MH., yang ditemui di Gedung Muhammadiyah Civilization Center pada Selasa (20/07). “Penerimaan mahasiswa baru penyandang disabilitas berangkat dari bahwa pendidikan adalah hak semua warga negara. Selain itu UMJ kampusnya luas dengan banyak pilihan program studi, sangat memungkinkan sekali bagi disabilitas untuk mengikuti program studi di UMJ dengan keterbatasan. Ada sarana teknologi yang bisa membantu sarana pembelajaran.”

Lebih lanjut, Septa juga menjelaskan bahwa banyaknya fakultas dan program studi menarik minat penyandang disabilitas untuk menempuh program studi yang bisa diikuti oleh disabilitas. Hal tersebut juga menjadi dorongan besar bagi UMJ untuk membuka akses bagi penyandang disabilitas. “Mereka masih mungkin bisa mengikuti perkuliahan beberapa prodi,” ungkap Septa.

Seiring dengan berkembangnya jumlah mahasiswa disabilitas di UMJ, Septa menjelaskan bahwa komitmen UMJ dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif semakin serius. Selaras dengan program yang dicanangkan pemerintah terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan memberikan beasiswa bagi penyandang disabilitas. Septa berharap keberadaan UMJ bisa memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat termasuk penyandang disabilitas. “Kita akan terus memberikan ruang untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa disabilitas, bahkan dengan mitra kerja sama baik pemerintah maupun swasta,” kata Septa.

Septa berharap pelayanan, fasilitas dan aksesibilitas bagi mahasiswa penyandang disabilitas semakin berkembang. “Kami akan selalu komitmen untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif di UMJ agar keberadaan UMJ benar-benar memberikan dampak dan mencerahkan bagi masyarakat. Kami berharap ke depannya semakin banyak jumlah mahasiswa disabilitas yang mengikuti pendidikan di UMJ dan UMJ juga bisa memberikan pelayanan yang terbaik, bisa memberikan beasiswa dan bisa memberikan kenyamanan bagi mahasiswa disabilitas,” tegas Septa.

Komitmen UMJ dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif juga diwujudkan dalam bentuk kemudahan akses komunikasi dan kebebasan berekspresi. Pada 2018 lalu, Disabled Care Community, sebuah komunitas mahasiswa penyandang disabilitas resmi didirikan di UMJ sebagai wadah pengembangan mahasiswa disabilitas. Tidak hanya sebatas komunitas, DCC telah banyak berkontribusi baik di dalam maupun luar kampus. Pengurus dan anggota DCC memberikan pendampingan bagi calon mahasiswa baru penyandang disabilitas untuk memilih program studi, melakukan proses administrasi, hingga resmi terdaftar sebagai mahasiswa di UMJ.

Ketua Pembina DCC, Dr. Usni, S.IP., M.Si., menjelaskan bahwa berdirinya DCC adalah untuk medorong potensi mahasiswa disabilitas. “Potensi disabilitas itu yang kami rancang, sehingga setelah mereka lulus dapat bergabung di tengah masyarakat, itu yang dirancang di DCC,” ungkap Usni saat ditemui di Gedung FISIP UMJ, Selasa (20/07).

Selain itu, Usni juga menjelaskan bahwa keberadaan mahasiswa disabilitas juga didukung oleh relawan. Melalui DCC, para relawan direkrut untuk mendampingi mahasiswa dalam melakukan beberapa aktivitas seperti ujian, urusan administrasi, dll.

Universitas Muhammadiyah Jakarta menjadi satu-satunya PTMA di wilayah Jabodetabek yang membuka akses pendidikan bagi penyandang disabilitas. Saat ini jumlah perguruan tinggi di Indonesia yang menerima calon mahasiswa penyandang disabilitas jumlahnya masih 181 perguruan tinggi. Oleh karenanya UMJ terus berupaya untuk terus melakukan perbaikan dan perkembangan terkait pelayanan dan fasilitas bagi mahasiswa disabilitas. (DN/KSU)

Sumber : https://umj.ac.id/berita-universitas/2022/07/komitmen-umj-dalam-menyelenggarakan-pendidikan-inklusif/

Mahasiswa Konsentrasi Public Relations, Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UMJ pada Sabtu (16/7) sukses menyelenggarakan “Bintaro Latte Fest” di Serona Coffee Bintaro, Kota Tangerang Selatan. Event tersebut merupakan praktik dari Mata Kuliah Event Management yang diampu oleh Dr. Sa’diyah El-Adawiyah, S.Sos., M.Si.

Bintaro Latte Fest ini digagas oleh kelompok kecil dari kelas Event Management yang terdiri dari Dita Najla Khairunnisa, Firdo Ridwan Firdaus, Hilal, Maulidina Putri Nur, dan Norma Al Khaeriyah.

Latar belakang Dita dkk. mengusung acara ini adalah keanekaragaman kopi di Indonesia yang menjadi daya tarik tersendiri bagi anak muda dalam beberapa tahun terakhir. Bintaro Latte Fest merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengasah kemampuan barista sekaligus menumbuhkan mental kompetisi antar barista coffee shop khususnya di wilayah Jabodetabek dan menambah wawasan barista tentang perkembangan industri kopi di Indonesia.

Event ini terdiri dari Exhibition, Latte Art Competition, Talk show, dan Fun Brew. Dalam acara ini Dita dkk. juga bekerjasama dengan beberapa sponsor, salah satunya yaitu Serona Coffee Bintaro selaku penyedia tempat acara dan juga Conti Indonesia yang merupakan salah satu distributor alat-alat kopi di Indonesia serta didukung oleh komunitas anak berkebutuhan khusus.

Acara utama dari event ini adalah Latte Art Competition di ikuti oleh sekitar 43 peserta dan memiliki 4 babak, di mana babak 1 (satu) dan 2 (dua) dilakukan secara online melalu media sosial Instagram Bintaro Latte Fest (@bintarolattefest) dan pada babak 3 (tiga) dan 4 (empat) dilakukan secara langsung di Serona Coffee Bintaro.

Tidak hanya mampu menggaet sponsor event ini juga mengundang juri yang berprestasi internasional. “Pada kegiatan ini kami melibatkan beberapa juri terbaik di bidang latte art, salah satu juri artis kita yaitu Robby Filrian yang pernah meraih Juara Latte Art Competition International”, ungkap Dita selaku salah satu panitia dari kelas event management.

“Harapan kami semoga event ini masih bisa tetap berjalan setiap tahunnya, meskipun kelas Event Management sudah selesai dan juga memiliki persiapan yang lebih matang untuk acara yang lebih sukses”, pungkas Dita.

Dr. Sa’diyah El-Adawiyah, S.Sos., M.Si., juga turut hadir pada kesempatan tersebut. “Saya lihat antusiasnya tinggi dan saya lihat bagus banget acara ini yang dikemas oleh mahasiswa apalagi teman-teman banyak yang supporting sponsonya dan kedepannya saya dengar dari mahasiswa akan ada kelanjutannya Insya Allah,” ucap Ela selaku dosen pengampu mata kuliah Event Management.

Sumber : https://umj.ac.id/berita-universitas/2022/07/mahasiswa-prodi-ilmu-komunikasi-sukses-gelar-event-bintaro-latte-fest/

Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhmmadiyah Cirendeu (PC IMM Cirendeu) melaksanakan Pembukaan dan Stadium General (SG) Darul Arqam Madya Nasional (DAMNAS) pada Selasa (12/7/2022) di Auditorium Kasman Singodimedjo FISIP UMJ sebagai langkah awal untuk mereposisi Gerakan intelektual mahasiswa.

DAMNAS PC IMM Cirendeu bertemakan “Reposisi Gerakan Intelektual : Mewujudkan Politik IMM Berkemajuan”. Latar belakang diambilnya tema tersebut disampaikan oleh Ketua Pelaksana, Yatino dalam laporannya. Yatino mengatakan bahwa DAMNAS PC IMM Cirendeu ini akan mencoba menalaah secara komprehensif bagaimana gerakan dan dinamika politik dalam ikatan maupun tingkat negara. Dinamika yang terjadi akan dikomparasikan dengan gerakan intelektual, khas IMM, sehingga menghasilkan politik IMM yang berkemajuan.

Wakil Rektor IV UMJ, Dr. Septa Candra, S.H, M.H., yang turut hadir dalam acara tersebut berpesan kepada seluruh peserta untuk dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan sungguh-sungguh. Bermula dari sungguh-sungguh nantinya akan membuahkan pemikiran untuk kemajuan gerakan persyarikatan maupun bangsa. “Peserta diharapkan dapat mengikuti kegiatan dengan baik kemudian bisa melahirkan kader IMM yang militan sesuai dengan temanya, reposisi gerakan dari IMM itu sendiri dalam rangka mewujudkan gerakan intelektual yang berbasis pada persyarikatan IMM yang berkemajuan”, jelas Septa.

Sedangkan Ketua Umum IMM Cabang Cirendeu, Dicky Mulya Ramadhani, S.AP menjelaskan bahwa reposisi gerakan intelektual IMM, di dalamnya merupakan pengembangan dari buah pemikiran Antonio Gramsci, Intelektual Organik. “Harapannya kader mampu menjalankan gerakan fungsinya sebagai gerakan yang transformatif untuk perubahan sosial dan mampu berdiaspora untuk kader umat, persyarikatan, dan bangsa dalam kontekstualisasi politik”, jelas Dicky.

Dicky pun menjelaskan bahwa perlu kader ikut andil dalam berkegiatan pada segala aspek yang ada. “IMM perlu ikut andil berkegiatan pada aspek sosial, politik, dan ekonomi untuk kedepan nanti. Memberikan kontribusi dan gagasan untuk persyarikatan dan bangsa”, ucap Dicky.

Selaras dengan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, hal tersebut sangat relevan dengan tujuan pelaksanaan DAMNAS IMM Cirendeu untuk mengurai permasalahan tersebut dan mencoba mencari solusi gerakan untuk dapat mendukung perencanaan tersebut.

Dengan adanya pengaderan ini, diharapkan mampu menciptakan mahasiswa, terkhusus mahasiswa UMJ, yang peduli terhadap kondisi bangsa dan persyarikatan, mampu menciptakan gagasan-gagasan konstruktif untuk membangun, menciptakan pemimpin masa depan yang siap berkontribusi nyata untuk persyarikatan, menyongsong sumber daya mahasiswa yang unggul, dan memberikan sumbangsih gagasan untuk problematika yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat. Selain itu juga untuk menciptakan mahasiswa unggul sehingga menyongsong UMJ dengan akreditasi unggul. (JD/KSU)

Sumber : https://umj.ac.id/berita-universitas/2022/07/pembukaan-dan-stadium-general-damnas-sebagai-reposisi-gerakan-intelektual-mahasiswa/

Kelompok Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) dari Himpunan Mahasiswa Kesejahteraan Sosial (HMKS) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) telah berhasil melewati seleksi penilaian tahap 2 (dua). Kelompok tersebut mewakili UMJ dan akan menerima pendanaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tenologi Pendidikan Tinggi. Informasi yang diumumkan pada Rabu (15/06), menjadi kabar baik bagi UMJ khususnya Program Studi Kesejahteraan Sosial dan HMKS FISIP UMJ.

Mengusung program Pengembangan Usaha Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal pada Kelompok Usaha Desa Masyarakat Desa Hambaro, kelompok PPK Ormawa yang diketuai oleh Akbar Mukti Laksana dan dibimbing oleh Muhammad Sahrul, S.Sos., M.Si., Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial, melakukan kolaborasi program lintas program studi dengan mengadopsi konsep sociopreneur.

Hambaro adalah sebuah desa yang terletak di Kabupaten Bogor. Akbar mengaku, lokasi ini dijadikan sasaran program karena terdapat tempat rehabilitasi bagi Orang Dengan Ganguan Jiwa (ODGJ) yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat setempat. Rumah rehabilitasi tersebut menggunakan konsep sociopeneur. Oleh karenanya menjadi potensi besar bagi masyarakat Desa Hambaro untuk lebih mengembangkan perekonomian. Potensi ini yang menjadi daya tarik bagi kelompok PPK Ormawa HMKS dalam menyusun program. Menurut Akbar, konsep sociopreneur dapat diadopsi oleh masyarakat setempat agar tidak hanya bisa mengembangkan usaha pribadi tapi juga dapat berkontribusi dalam menyelesaikan masalah sosial.

Mulai Juli 2022, Kelompok PPK Ormawa HMKS FISIP UMJ akan melakukan tahapan pembinaan usaha masyarakat Desa Hambaro. “Masyarakat sangat antusias. Kami mencoba untuk melakukan pembinaan dan pelatihan, sebab masyarakat membutuhkan kemampuan untuk manajemen dalam mengelola usaha. Selain itu kami gunakan konsep sociopreneur agar nantinya masyarakat bisa turut kontribusi untuk pengembangan ekonomi bukan untuk dirinya sendiri tapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan,” ungkap Akbar saat ditemui di Gedung FISIP UMJ, Selasa (21/06).

Kelompok PPK Ormawa HMKS berencana untuk melakukan kolaborasi dengan pemerintah dan perguruan tinggi dalam pelaksanaan program. “Kami akan bermitra dengan dinas terkait misalnya UMKM dan Dinas Sosial. Selain itu juga bermitra dengan Perguruan Tinggi berkaitan dengan kajian dan riset. Kami berharap juga program kami bisa berkelanjutan, misalnya daerah Hambaro dijadikan lokasi pengabdian masyarakat bagi mahasiswa dan dosen,” kata Akbar.

Pada kesempatan tersebut Akbar juga mewakili kelompok PPK Ormawa HMKS menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu dan mendukung dalam proses penyusunan program mulai dari prodi hingga universitas. “Mudah-mudahan organisasi kemahasiswaan UMJ bisa lebih banyak yang lolos di tahun depan. Semoga tujuan dari program kami bisa tercapai,” kata Akbar.

Program tersebut dilakukan dengan melibatkan mahasiswa lintas program studi. Dosen pembimbing sekaligus Ketua Prodi Kesejahteraan Sosial, Muhammad Sahrul, S.Sos., M.Si., mengatakan, “bukan hanya mahasiswa Kesos (Kesejahteraan Sosial), ada beberapa prodi lain, ada dari Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik, Manajemen, dan Fakultas Pertanian. Satu kelompok kolaborasi dengan mahasiswa lintas prodi, karena memang program berkaitan dengan gabungan dari disiplin keilmuan tadi”, ungkap Sahrul.

Ia juga mengungkapkan rasa syukurnya atas prestasi yang diraih mahasiswa melalui PPK Ormawa, “selama ini menjadi satu harapan bersama bahwa mahasiswa harus bisa menunjukkan prestasi yang sepadan dengan dinamika dan perkembangan hari ini, terutama di era MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka). Mahasiswa sudah menjadi objek yang sangat penting. Tidak hanya kegiatan akademik tapi non-akademik mahasiswa juga sudah menjadi bagian penting dalam pencapaian peningkatan akreditasi”.

Menurut Sahrul, dukungan kampus UMJ terhadap mahasiswa yang turut serta dalam PPK Ormawa sangat tinggi. “Semua bersinergi dan iberikhtiar untuk ini (PPK Ormawa). Tentu selain itu, dukungan-dukungan yang sifatnya menunjang proses. Kami sudah diskusi dengan Wakil Rektor IV (Dr. Septa Candra, SH., MH.), beliau mendukung. Mulai dari fasilitasi akomodasi, tidak hanya memfasilitasi mobilitas tapi perangkat-perangkat yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan program ini tentu prodi, fakultas, dan universitas memiliki nafas yang sama. Mendukung program ini berhasil”, ujar Sahrul.

Prestasi sejenis diharapkan bisa terus bermunculan, sebab akan menjadi portofolio bagi mahasiswa. Sahrul mengatakan bahwa kampus akan terus mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam program-program penelitian dan pengabdian masyarakat. “Kami berharap nantinya mahasiswa Prodi Kesos dan secara umum mahasiswa UMJ bisa mengikuti berbagai program, agar bisa memperkaya portofolio. Semoga mahasiswa bisa lebih meningkatkan prestasi dan memiliki daya saing dengan mahasiswa dari kampus lain,” jelasnya.(DN/KSU)

Sumber : https://umj.ac.id/berita-universitas/2022/06/mengusung-konsep-sociopreneur-hkms-fisip-umj-meraih-pendanaan-ppk-ormawa-2022/

Dalam rangka meningkatkan soft skill dan hard skill mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, Program Studi Ilmu Adminitrasi Publik FISIP UMJ menggelar Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Pengaduan bagi mahasiswa dan dosen. Kegiatan tersebut dilakukan 3 sesi, Rabu (29/06), Sabtu (02/07), dan Senin (04/07) di Gedung FISIP UMJ.

Rangkaian kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Dekan FISIP UMJ, Dr. Evi Satispi, M.Si. Pada kesempatan tersebut, Evi menyatakan bahwa kegiatan ini adalah sebuah upaya dalam peningkatan soft skill dan hard skill mahasiswa, khususnya di lingkungan UMJ. Evi juga menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu strategi Prodi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMJ agar mahasiswa lebih siap dalam menghadapi kompetisi yang sesungguhnya di lapangan pekerjaan. Hal ini sebagai langkah awal dan komitmen UMJ untuk mencapai akreditasi unggul.

Hadir pula Wakil Ketua Ombudsman RI, Bapak Bobby Hamzar Rafinus yang bekesempatan memberikan keynote speech. Bobby menyampaikan tentang bagaimana membangun kepercayaan publik dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas. Bobby menegaskan bahwa penyelenggara layanan diwajibkan memiliki unit pengelolaan pengaduan yang dilengkapi dengan pejabat pengelola, mekanisme pengelolaan, dan prosedur pengaduan serta standar waktu penyelesaian pengaduan. Hal ini akan menunjukan keseriusan dalam pengelolaan pengaduan sehingga terkelola dengan baik. Bobby menambahkan, unit pengelolaan pengaduan juga harus diurus dengan sebaik-baiknya, salah satu caranya dengan melakukan registrasi dan pelaporan secara berkala sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

Lembaga pengaduan harus terus menerima laporan-laporan dari masyarakat. Dengan adanya pengaduan yang diterima, maka akan ada saran yang diterima oleh unit penyelenggara untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mempertahankan citra. Inovasi-inovasi dibutuhkan dalam mengelola unit pengaduan sehingga penerimaan laporan menajadi penting karena akan menunjang inovasi dalam mengelola. Dengan begitu peningkatan kualitas layanan akan terjadi, minat pengguna layanan akan bertambah.

Pada hari kedua, Sabtu (02/07), peserta diberikan penguatan kemampuan dalam mengelola pengaduan. Penguatan kemampuan tersebut meliputi, mekanisme pengaduan, mengidentifikasi jenis-jenis pengaduan, role play dalam menerima pengaduan, dan keahlian dalam menerima pengaduan (Listening, Sumarizing, dan Deep Questioning) serta kemampuan reframing dalam menerima pengaduan. Kemampuan yang diajarkan ini nantinya akan menjadi bekal untuk mahasiswa untuk meningkatkan kualitas lembaga pelayanan publik.

Pada akhir rangkaian kegiatan peserta diberi kesempatan untuk mempraktikan dari muatan materi pelatihan. Sesi ini langsung dimentori Ombudsman RI. Pengajaran yang diberikan berupa praktek pengelolaan pengaduan sehingga peserta pelatihan memahami tidak hanya dari segi teori, tapi juga praktik. Peserta diharapkan dapat berhadapan dengan dunia pekerjaan dan mampu menghasilkan inovasi-inovasi untuk memajukan unit pelayanan publik. (JD)

Sumber : https://umj.ac.id/berita-universitas/2022/07/prodi-administrasi-publik-fisip-umj-menggelar-pendidikan-dan-pelatihan-pengelolaan-pengaduan-untuk-dosen-dan-mahasiswa/

Senin, (4/7/22) bertempat di Ruang Rapat Ki Hajar Dewantara Lt. 2 Kantor Lembaga Layananan Pendidikan Tinggi Wilayah III. Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) memenuhi undangan penyerahan SK Mendikbudristek RI Nomor:  452/E/O/2022 tentang Izin Pembukaan Program Studi Administrasi Publik Program Doktor pada Universitas Muhammadiyah Jakarta, di Jakarta yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah.

Penyerahan SK ini dihadiri oleh Wakil Rektor I, Dr. Muhammad Hadi, S.Kp., M.Kep., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMJ Dr. Evi Satispi, M.Si, dan Wadek II Djoni Gunanto, S.Ip., M.Si.

Sejak SK ini diterima, UMJ sudah dapat menerima mahasiswa baru jenjang program doktor mulai semester ganjil 2022-2023 ajaran baru. Pada acara ini hadir para pejabat di lingkungan LLDikti Wilayah III dan dalam arahannya kepala LLDikti Wilayah III Dr. Ir. Paristianti Nurwardani, MP menyampaikan beberapa hal.

Paristianti mengapresiasi berdirinya Program Doktor Administrasi Publik di UMJ dan mendorong Program Studi Magister (S2) yang berakreditasi B untuk bisa mengajukan program doktoral sesuai dengan arahan sekretaris umum PP Muhammadiyah Prof, Dr. Abdul Mu’ti, M.Pd. “Hal tersebut bisa diwujudkan dengan melakukan kolaborasi SDM terutama guru besar dari 172 Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah agar bisa saling memajukan”, ungkapnya.

Kedua LLDikti berkomitmen dan mendukung kerja-kerja yang berkaitan dengan pengajaran, pemprosesan jabatan fungsional dan pendirian program studi di wilayah III serta hal lainnya secara cepat dalam memberikan pelayanan. Terakhir Kepala LLDikti berpesan semoga izin pendirian program doktor ini dapat berkontribusi meningkatkan SDM di masyarakat yang berkontribusi untuk kemajuan bangsa.

Dekan FISIP UMJ pada kesempatan tersebut, turut menyampaikan rasa syukur dan berterima kasih kepada LLDikti Wilayah III dan Direktur Kelembagaan Kemenristekdikti RI yang telah membantu dalam proses penyelesaian izin pendirian Program Doktor Administrasi Publik di UMJ, harapannya program studi ini dapat menjaring mahasiswa yang lanjut studi program doktor menjadi pusat keunggulan (center of excellent) Administrasi Publik yang berorientasi pada pemecahan masalah kontemporer.

Sumber : https://umj.ac.id/berita-universitas/2022/07/umj-terima-sk-izin-pembukaan-program-doktor-administrasi-publik/