Kategori
Kajian Ramadhan #3
Penulis: FISIP UMJ
Kategori
Kajian Ramadhan #2
FISIP Selenggarakan Kajian Ramadan Seri Kedua Bertema Hikmah Ramadan dalam Membangun Etos Kerja
FISIP UMJ kembali menggelar Kajian Ramadan seri kedua dengan tema “Hikmah Ramadan dalam Membangun Etos Kerja”, pada Kamis pagi (14/04/22). Kajian kali ini dilaksanakan secara hybrid yang disiarkan langsung dari Ruang Rapat lantai II FISIP.
Dekan FISIP, Dr. Evi Satispi, M.Si., dalam sambutannya mengatakan bahwa kajian ini merupakan seri kedua FISIP melaksanakan pengajian dalam Ramadhan. “Kita bisa silaturahmi di Ramadhan ini, dengan tema kajian yang luar biasa, bahwa kita ini adalah pegawai di UMJ, dosen adalah pendidik. Bagaimana kita selalu meningkatkan etos kerja di UMJ, bagaimana kita ikhlas yang diniatkan karena Allah agar berkah”, kata Evi.
Ia juga berharap agar FISIP sebagai fakultas tertua dapat memberi contoh kepada fakultas yang lain, menunjukkan bahwa dosen maupun tenaga kependidikan FISIP semua setia pada kampus UMJ.
Narasumber pada kajian kali ini adalah Rektor UMJ, Dr. Ma’mun Murod, M.Si yang langsung hadir di FISIP. Pada paparannya Ma’mun membuka dengan pernyataan bahwa sangat tertarik pada tema kajian terkait puasa dan etos kerja. “Jika kita berbicara tentang puasa pada surah Al Baqarah ayat 183-185 sesungguhnya sangat tepat menjadi pijakan untuk menjadikan puasa sebagai bekal dalam membangun etos kerja”, ucap Ma’mun.
“Kalau kita kaji lebih jauh dan kritis ada tiga nilai pokok terkait dengan puasa. Pertama, perlu ada sikap kritis dan peduli terhadap lingkungan; Kedua, puasa ada keterkaitan antara kesolehan pribadi dengan kesolehan sosial dan; Ketiga, puasa mengajarkan kita untuk inovatif, kreatif dan efisien”, lanjut Ma’mun.
Ma’mun juga menjelaskan bahwa Ramadan justru menjadi ujian awal untuk menguji etos kerja seseorang, jika etos kerja di bulan puasa meningkat, maka bisa dipastikan setelah puasa akan lebih produktif.
“Puasa juga mengandung banyak spirit yakni, lahirnya relasi spritual lebih dekat antara makhluk dengan Sang Khalik, spirit untuk menjadikan manusia menjaga relasi yang harmonis, melahirkan manusia untuk menempuh cara-cara yang halal di tempat ia bekerja, spirit kejujuran, melahirkan empati, kesetaraan dan saling menghormati serta profesionalisme kerja”, pungkasnya. (KSU/WD)
Kategori
Political Course
Tinjauan Kritis Demokrasi “Catatan, goresan, dan Tantangan Indonesia Pasca 24 Tahun Reformasi
Pasti banyak di antara kita yang bingung mau melanjutkan kuliah di mana. Ini juga yang dirasakan Nurul Fitralaila Tanjung, wisudawati terbaik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Wisudawati asal Sumatera ini berangkat ke Jakarta untuk menempuh studi Ilmu Politik pada 2018. Perempuan kelahiran 28 Agustus 1999 yang akrab disapa Nurul atau Tanjung, sempat drama saat hendak menentukan pilihan untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Awalnya berharap masuk kedokteran, namun ia berpikir bahwa bidang saintek bukanlah passion yang dimilikinya. Akhirnya ia memilih untuk nyebrang jurusan dari saintek ke soshum.
Pertemuan Nurul dengan UMJ tidak lepas dari saudara sepupunya yang memperkenalkan UMJ dan akhirnya menjadi kampus pilihan Nurul untuk belajar. Berangkat ke Jakarta adalah pilihannya tentu dengan dukungan orang tua. Dengan logat Sumatera yang khas, Nurul bercerita bahwa ia ingin sekolah di luar pulau Sumatera. Perjalanan Nurul dari Sumatera ke Jakarta dimudahkan oleh Allah swt. Ia mengungkapkan rasa syukurnya karena Allah telah membimbingnya dalam mengambil keputusan untuk berkuliah di UMJ.
Di tengah zaman yang semakin maju dan modern ini, Nurul sadar bahwa lingkungan dan pergaulan akan berpengaruh pada kepribadian dan karakternya. Ia bersyukur bisa berkuliah di UMJ, “Kampus islam memang tidak pernah jadi pilihan yang salah bagi saya.” Menurut Nurul, kampus UMJ punya positive vibes dan berpeluang untuk maju. Banyak potensi yang kita punya mulai dari fasilitas, dosen, dan lain-lain. Nurul merasa bahwa ia dan teman-temannya beruntung berada di lingkungan seperti ini, oleh karenanya para mahasiswa harus bisa memaksimalkan potensi diri untuk ikut mendukung kemajuan kampus.
Selama kuliah di UMJ, Nurul merasa mendapat perlakuan hangat dari orang-orang di sekitarnya. Dengan logat yang khas dan terdengar berbeda dari kebanyakan mahasiswa, Nurul diterima dengan baik dan tidak merasa seperti minoritas. Ia merasa memiliki keluarga, khsususnya di FISIP UMJ. Selain suasana kekeluargaan, suasana kampus islami juga jadi salah satu yang akan Nurul rindukan setelah lulus.
UMJ adalah tempat ia mendapat banyak teman, ilmu, pelajaran. Selama kuliah Nurul memang aktif terlibat di berbagai organisasi kampus, mulai dari himpunan sampai ortom Muhammadiyah (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah). Ia merasa terdidik dalam hal manajemen waktu dan kedisplinan. Berorganisasi juga yang menjadi wadah bagi Nurul untuk mengungkapkan pendapat, berdiskusi, dan berkarya. Kepercayaan diri Nurul semakin tumbuh dan berkembang selama empat tahun ini. Menurutnya, empat tahun terasa sangat sebentar.
Bicara soal prestasi akademik, Nurul punya arti tersendiri tentang pendidikan. Bagi Nurul, pendidikan itu ibarat cahaya. Terang, bersinar dan bahagia. Menurut Nurul, ‘’Cahaya itu bisa menerangi dan mewarnai hidup kita yang gelap dan kotor. Pendidikan itu kata yang positif relative memberikan kebahagianan. Meski cahaya yang berlebihan kadang menyilaukan mata dan menyakiti.
Jadi, sepenting apa pendidikan? Maka jawabannya, melebihi kata penting yang orang pikirkan. Artinya tidak ada ukuran kata penting dalam pendidikan karena semua yang kita lakukan adalah melalui gerak yang di pikirkan itu termasuk pendidikan. Tetapi untuk arah pendidikan mungkin baru bisa berkonotasi negatif dan positif tergantung ilmu yang di kehendaki. Mungkin pernah dengar syair arab kalau ga salah. Katanya kalau kita mau mendapatkan kebahagian di dunia harus dengan ilmu (pendidikan), kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat harus dengan ilmu (pendidikan) dan kalau kita ingin mendapatkan kebahagian di dunia dan di akhirat harus dengan ilmu (pendidikan).
Sejalan dengan arti pendidikan yang ia utarakan, Nurul memiliki banyak harapan dan target yang ingin ia capai dengan keilmuan yang ia miliki. Target tersebut diantaranya, mendapatkan pekerjaan yang sesuai, melanjutkan studi di luar negeri, sampai keinginannya untuk bergabung di NGO internasional. Namun begitu, ia juga sadar bahwa banyak kenyataan yang tidak sesuai rencana dan harapan, ‘’Insya Allah, saya siap menghadapi segala kemungkinan dan resikonya. Karena selama kita berusaha, Allah pasti mewujudkan.’’
Keberhasilan akademik Nurul bukan hanya hasil dari kerja kerasnya, namun juga peran kedua orang tuanya. Bagi Nurul, orang tua adalah segalanya. Sambil tertawa, Nurul bercerita bahwa peran orang tua selain sebagai penunjang finansial, orang tua adalah tempat pertama untuk ia mengadu dan menumpahkan semua curahan hatinya. Doa dan dukungan orang tua sangat berarti bagi Nurul. Berkat doa dan dukungan orang tua, kini Nurul berhasil menyelesaikan studinya dan meraih gelar wisudawati terbaik FISIP UMJ.
Untuk menjamin kualitas dan mutu, maka penting bagi perguruan tinggi sebagai sebuah institusi pendidikan melakukan akreditasi. Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) juga terus berupaya meningkatkan mutu dan kualitas berdasarkan standar dan kriteria yang ditetapkan oleh pihak terkait. Dari 10 fakultas dan 1 sekolah pasca sarjana, terdapat 15 Program Studi (Prodi) yang sudah terakrerditasi A, dua di antaranya sudah mencapai unggul.
Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UMJ merupakan salah satu prodi terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang berakhir tahun 2021 kemudian dijadwalkan untuk akreditasi ulang pada tahun 2022.
Pada 18 dan 19 April 2022 Prodi Ilmu Politik melaksanakan Asesmen Lapangan sebagai salah satu proses penilaian dalam pengajuan akreditasi ulang atau re-akreditasi. Asesmen ini dilakukan secara daring melalui Zoom Meeting, dengan tim asesor terdiri dari Dr. Sofa Marwah, M.Si., dari Universitas Jendral Soedirman dan Dr. Hasanuddin, M.Si., dari Universitas Riau
Rektor UMJ, Dr. Ma’mun Murod, M.Si., bersama pimpinan dan sivitas akademika FISIP UMJ hadir di Auditorium Kasman Singodimedjo FISIP UMJ untuk menyambut tim asesor. “Kami berharap sekali bahwa asesmen lapangan dilakukan secara langsung (luring),” kata Ma’mun dalam sambutannya.
Ma’mun juga menjelaskan bahwa akreditasi Prodi Ilmu Politik merupakan re-akreditasi dari beberapa prodi setelah berlaku 9 kriteria. “Saat ini UMJ mempunyai program studi A maupun unggul keseluruhan 15. Artinya untuk bisa mencapai persyaratan, minimal 17 program studi, masih kurang 2 (dua) prodi,” ungkap Ma’mun.
Menanggapi harapan Rektor UMJ, Dr. Sofa Marwah, M.Si, berharap asesmen lapangan yang dilakukan secara daring tidak mengurangi substansi dan dapat berjalan dengan baik.
Prodi lmu Politik FISIP UMJ didirikan pada 1986, dengan konsentrasi Hubungan Internasional dan Ilmu Politik. Untuk mencapai visi Prodi Ilmu Politik yakni menjadi pusat unggulan (center of excellence) kajian Ilmu politik dalam bidang Politik Indonesia dan Hubungan Internasional yang terkemuka, modern dan Islami tingkat regional (Asia) tahun 2025, Prodi Ilmu Politik diharapkan dapat memepertahankan akreditasi A. Dengan mempertahankan akreditasi, tentunya akan sangat berpengaruh pada mahasiswa dan alumni Prodi Ilmu Politik.
Dekan FISIP UMJ, Dr. Evi Satispi, M.Si., mengatakan bahwa FISIP UMJ memiliki 3 program magister dan sedang mempersiapkan Program Doktor Administrasi. “Dalam hal ini, kami selalu berusaha melakukan pengembangan agar dapat mempertahankan akreditasi. Mudah-mudahan kita bisa melakukan dengan sebaik-baiknya,” kata Evi. Ketua Prodi Ilmu Politik, Dr. Usni, M.Si., saat ditemui di sela kegiatan asesmen mengatakan “minimal Program studi Ilmu Politik dapat mempertahankan akreditasi A dan maksimal bisa mendekati unggul.” Menurut Usni, Prodi Ilmu Politik FISIP UMJ berpeluang untuk bisa mempertahankan akreditasi A. (KSU/DN)
Sumber : https://umj.ac.id/berita-universitas/2022/04/asesmen-lapangan-program-studi-ilmu-politik-universitas-muhammadiyah-jakarta/
Kategori
Kajian Ramadhan #1
Oleh : Muhamad Sulaiman
Universitas Muhammadiyah Jakarta menyelenggarakan Seminar dalam menyambut Muktamar Muhammadiyah-Aisyah ke 48 di Aula FEB (16/22). Agenda ini merupakan kegiatan rangkaian, UMJ merupakan kampus ketiga belas, dimana pelaksanaan Seminar Pra Muktamar telah dilaksakan oleh PTM yang lain. Seminar pra Muktamar ini dilaksanakan dua sesi, yang fokus bahasannya spesifik mengangkat isu tentang “Rekonstruksi Sistem Kenegaraan Indonesia” dengan menghadirkan Pembicara berlatar belakang Akademisi, Praktisi, bahkan Politisi.
Acara diawali oleh sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Mamun Murod Al-Barsy, M.Si mengatakan bahwa tema yang diangkat sesuai dengan konteks politik kekinian, merekontruksi adalah instrumen untuk merefresh kondisi politik kebangsaan saat ini yang dinilai telah gagal membawa perubahan terhadap kondisi masyarakat. Sambutan Rektor UMJ diakhiri dengan untaian harapan, hasil Seminar ini dapat dimanifestasikan dalam bentuk karya tulis berupa Buku.
Acara Seminar kemudian dibuka oleh Sekum PP Muhamadyah Prof. Abdul Mu’ti, M.Ed. Dalam sambutanya beliau sedikit mengguyon kepada Rektor UMJ yang mana Pak Rektor menginginkan Seminar ini dilaksanakan pada akhir maret nanti, namun beliau mengingatkan kepada Pak Rektor bahwa kalau akhir bulan isunya sudah tidak aktual Pak Rektor “Masyarakat disibukan dengan pemberitaan Ramadhan, salah satunya beda penetapan 1 Ramadhan antara PP Muhammadiyah dan Pemerintah” celotehan tersebut disambut hangat oleh peserta Seminar di Aula FEB. Beliau menjelaskan peran, posisi dan kedudukan Muhammadiyah dalam menyoroti situasi Kebangsaan, hasil Sidang Tanwir di Samarinda yang menghasilkan gagasan Indonesia berkemajuan, gejala distorsi, deviasi dan stagnansi perlu diuraikan oleh karena itu Seminar Pra Muktamar ini diharapkan akan mendapatkan gagasan atau usulan konstruktif pada Program Muhammadiyah dan Aisyiyah kedepan.
Kemudian agenda dilanjutkan dengan sesi penyampaian Keynote Speech oleh Mantan Hakim MK 2003-2008 dan anggota DPD 2019-2024 Prof. Jimly Ash-Shiddique, cukup banyak perspektif yang disoroti oleh Prof Jimly yaitu terjadinya Distrupsi teknologi disegala bidang, gaya kepemimpinan era kini, ekonomi, dan Demokrasi. Beliau mengaitkan Muktamar dengan situasi Pandemi, Menurutya Muktamar merupakan momentum atau sarana evaluasi serta mengkoreksi sistem ketatanegaraan dan politik saat ini. Beliau juga menambahkan bahwa Kepemimpinan yang diperlukan dalam kondisi saat ini bukan hanya cukup retorik atau pemberi wacana namun dapat menghasilkan dan menjalankan putusan termasuk putusan pelaksanaan Pemilu yang sebelumnya telah ditetapkan oleh KPU harus dilaksanakan, Bernegara menurutnya kegiatan pengambilan keputusan bukan hanya pemberi wacana. Wacana yang cukup menarik lainnya adalah pengusulan dibuatnya undang-undang konflik kepentingan agar posisi antara politisi dengan pengusaha jelas tidak buram atau abu-abu. Diakhir beliau menyebutkan bahwa kepemimpinan negara modern tidak mengandalkan sosok atau figure namun penguatan sistem yang baik akan menghasilkan kepemimpinan yang ideal.
Acara inti kemudian dipandu oleh Moderator yaitu Dr. Lusi Andriyani, M.Si. Seminar diawali oleh pemaparan kritis Titi Anggraini yang membawakan tema “Konstitusi dan Problematika Sistem Pemerintah Presidensial”. Awalan membahas mengenai Demokrasi Indonesia yang menurutnya skor Demokrasi Indonesia dalam The Economics naik namun faktor gap kesenjangan demokrasi dan gender seperti menemukan kontradiksi. Titi menuturkan ada dua poin penting, pertama Putusan MK yang memutuskan bahwa UU Omnibus LAW inkonstitusional dan adanya akomodir kepentingan yang dominan mengakibatkan stabilisasi politik untuk menjawab kenaikan indeks tersebut menjadi kontradiktif. Sorotan penundaan Pemilu menurutnya juga tidak berdasar dan jelas bertentangan dengan beberapa prinsipil negara dengan sistem presidensil. Kemudian beliau menyampaikan otokritik terhadap pelaksanaan keserentakan pemilu 2024 yang dianggap tidak memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengkoreksi partai politik.
Dr.Endang Sulastri, M.Si menyambung agenda diskusi dengan fokus membahas “Menata ulang Lembaga tambahan” menurutnya Penataan ulang menjadi satu konsern yang cukup krusial terutama dalam kaitannya dengan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan atau fungsi kelembagaan tersebut. Kelembagaan yang efektif dan efisen akan berimplikasi baik dan dapat berlaku sebaliknya. Lembaga tambahan yang ada pada saat ini hanya sekedar ada namun secara fungsi belum cukup memadai, oleh karena itu usul beliau Lembaga tambahan perlu juga mempunyai ayung hukum dibawah langsung dari undang-undang agar tidak lepas dari konstitusi dan lebih jelas.
Disambung Prof. Syarif Hidayat yang membawakan materi “Menata Ulang Desain Otonomi Daerah: Kewenangan Kesejahteraan, dan Good Governance” diawal pemaparan beliau mengkaitkan silang kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mengatasi pandemic covid berimplikasi ditengah masyarakat, mengambil contoh pembagian bansos dan kebijakan PSBB sangat merugikan masyarakat dalam banyak dimensi. Juga, beliau menyoroti beda tafsiran mengenai Desentralisasi antara Pusat dan Daerah yang mana Pusat menganggap bahwa pelaksanaan Desentralisasi di Daerah “Kebablasan” sebaliknya Pemerintah Daerah menganggap bahwa Pemerintah Pusat “Setengah hati” atas dasar itu penegasan terhadap posisi dan kedudukan Desentralisasi perlu dilakukan. Disamping itu, menurutnya pelaksanaan Desentralisasi harus dilaksanakan secara asimetris agar asas proporsional dalam menjangkau suatu daerah tertentu dapat tercapai.
Akhir penyampaian diisi oleh Dr.Phil. Ridho Al-Hamdi, MA. mengangkat pembahasan mengenai penggunaan sistem pemilu, antara sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup menurutnya masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Kemudian bila dikaitkan dengan praktik politik uang, maka sistem proporsional terbuka lebih dahsyat karena penyebarannya bukan hanya dikalangan elit saja namun melibatkan masyarakat secara langsung sebaliknya kalau proporsional tertutup edaran politik uang hanya berputar dalam lingkaran elit kekuasaan partai politik. Sistem proporsional terbuka jauh lebih relevan bila dibandingkan tertutup karena adanya pelibatan atau partisipasi masyarakat yang cukup tinggi. Penyederhanaan surat suara menjadi usulnya di akhir dalam menghadapi keserentakan pemilu yang ada.
Civitas Akademika Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP – UMJ
Merayakan Hari Pekerjaan Sosial Sedunia Tahun 2022
Jakarta, 15 Maret 2022. Dalam rangka merayakan hari pekerjaan sosial sedunia (World Social Work Day) 2022, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta menyelenggarakan kegiatan seminar yang laksanakan secara daring dengan tema “Bersama Membangun Eko-Sosial Baru: Tidak Meninggalkan Seorangpun”. Dengan menghadirkan Prof. Adi Fahrudin, PhD & Makmur Sunusi PhD, dua narasumber bekelas dunia yang juga tenaga pengajar pada program studi ilmu kesejahteraan sosial FISIP UMJ.
Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Jakarta, Muhammad Sahrul, M.Si menyampaikan bahwa merayakan hari pekerjaan sosial sedunia menjadi momentum yang cukup baik dalam rangka memasyarakatkan profesi pekerjaan sosial terutama di Indonesia, dan ini menjadi tugas bersama kita semua termasuk institusi pendidikan dibidang kesejahteraan sosial / pekerjaan sosial.
Sedangkan Dekan FISIP UMJ, Dr. Evi Satispi, M.Si, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi penyelenggraan seminar yang dilaksanakana oleh program studi ilmu kesejahteraan sosial dan ini menjadi salah satu ikhtiar dalam melakukan akselerasi kerja – kerja pengembangan program studi agar tetap menjaga kualitas serta capaian yang ada saat ini.
Perayaan hari pekerjaan sosial sedunia yang mengangkat tema “Bersama Membangun Eko-Sosial Baru: Tidak Meninggalkan Seorangpun”, dan menjadi tema global pada momentum perayaan tahun 2022 sebagai visi atas rencana aksi untuk menciptakan nilai, kebijakan, dan praktik global baru yang mengembangkan kepercayaan, keamanan, dan keyakinan serta keberlanjutan bagi semua orang. Hal demikian agar hari pekerjaan sosial sedunia 2022 ini akan menjadi kesempatan utama bagi profesi pekerjaan sosial untuk melibatkan semua jaringan pekerjaan sosial dan komunitas tempat mereka bekerja untuk memberikan kontribusi pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang memungkinkan semua orang dihormati martabatnya melalui masa depan bersama.
Dalam pemaparannya Prof. Adi Fahrudin, PhD menekankan bahwa sebagai pekerja sosial, saat ini harus membangun tekad dan kesadaran agar tidak boleh ada lagi diskriminasi, orang-orang yang terpinggirkan, maupun yang jauh tersisihkan pasca pandemi ini, hal ini harus dijadikan sebagai The New Social Agreements. Selanjutnya Makmur Sunusi, PhD menyampaikan bahwa menjadi seorang seorang pekerja sosial kelas dunia harus mau terlibat aktif dalam kancah organisasi pekerja sosial internasional, agar mampu melakukan paralel thinking yang berfokus misalnya pada development mental welfare, right base oriented, community based, sehingga kelak bisa terwujud pembangunan sosial yang mengiringi pembangunan ekonomi di Indonesia.
Pada bagian akhir seminar kedua narasumber menyampaikan, semoga hari puncak dari perayaan bulan pekerjaan sosial sedunia ini bisa menjadi ajang instrospeksi untuk seluruh pekerja sosial di Indonesia agar menjadi pekerja sosial yang mendunia, karena seorang pekerja sosial kelas dunia mampu mengubah dunia yang kita tinggali saat ini menjadi dunia yang jauh lebih baik untuk semua orang pada masa yang akan datang.
Berita lainnya: https://suaramuhammadiyah.id/2022/03/16/fisip-umj-rayakan-hari-pekerjaan-sosial-sedunia/
Di Indonesia isu manajemen SDM menjadi lebih kompleks ketika berhadapan dengan permasalahan gender, terlebih dalam masa pandemi yang berlangsung sejak awal tahun 2020. Banyak karyawan di-PHK (pemutusan hubungan kerja) atau pun dirumahkan untuk sementara (tidak di-PHK namun juga tidak mendapat gaji). Di era digital ini, mesin telah menggantikan, setidaknya sebagian, dan akan terus melakukannya dengan kecepatan yang meningkat, tugas sederhana dan berulang, atau tugas yang melibatkan penilaian rendah dan merupakan tugas rutin. Perubahan pemanfaatan teknologi ini memiliki implikasi terhadap manajemen SDM.
Namun dengan adanya perkembangan zaman yang sangat cepat hingga sampailah kita pada era yang dinamakan era disrupsi, Era disrupsi mendorong kita dalam berpikir cepat dan berorientasi pada target. Dari semula yang menggunakan sistem manual sekarang berubah menjadi sistem digital. Oleh sebab itu, sudah saatnya para pemuda menyiapkan diri semaksimal mungkin untuk menghadapi kondisi tersebut. Ilmu pengetahuan dan kemampuan terkini dengan perkembangan teknologi digital harus mampu dikuasai agar masa depan bangsa tidak tertinggal di mata internasional. Saat ini, Sumber daya manusia memang diperhadapkan pada tantangan besar, dimana mereka diharapkan mampu membuka diri terhadap persaingan yang terjadi secara cepat atau era disruptif.
Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik FISIP UMJ memiliki tanggungjawab dan peran penting dalam pembentukan SDM unggul dalam pembangunan nasional melalui salah satu kegiatan Webinar Nasional dan merupakan salah satu program kerja unggulan Departemen Kajian dan Penelitian Strategis HIMIA FISIP UMJ, Webinar Nasional dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk membuat gebrakan kembali pada generasi Z untuk meningkatkan khazanah keilmuan sebagai generasi bangsa dan juga dengan menghadirkan narasumber dari berbeda perspektif.
Webinar Nasional dengan tema “Geber Gen – Z Bersaing Dengan Kompetisi Global di Era Disruptif” dilaksanakan pada Rabu, 16 Februari 2022 yang dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom Meetings dan disiarkan langsung dan live di TvMu Channel. Acara ini di hadiri oleh 380 peserta dari berbagai anak muda se-Indonesia. Webinar Nasional tahun ini dipenuhi dengan antusias peserta dengan banyaknya partisipan dengan harapan setelah dilaksanakan kegiatan Webinar Nasional ini diharapkan anak muda sadar untuk terus meningkatkan kompetensi diri mereka masing-masing agar mereka mampu bersaing di era digital ini dan mereka mampu memberikan energi positif dan memiliki kreativitas yang tinggi di era globalisasi ini. Kita sebagai anak muda dituntut bahkan di tantang untuk memiliki kecakapan digital di era ini maka Webinar Nasional ini di harapkan bisa menjadi salah satu wadah untuk anak muda untuk terus menjadi garda terdepan untuk sebuah perubahan dan anak muda mampu berpikir futuristik sebagai mana anak bangsa seharusnya. Dengan menghadirkan narasumber dari perspektif pemerintahan, mendorong mahasiswa dan masyarakat tahu akan program serta kebijakan yang diberikan pemerintah untuk mahasiswa, agar partisipasi dari berbagai anak muda di Indonesia memberikan peningkatan dan juga memberikan dukungan agar pemerintah dapat memberikan program-program yang baik bagi anak muda penerus bangsa ini.
Kegiatan ini dimulai pada pukul 08. 00 WIB dengan agenda pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur’an, menyayikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah dan di lanjutkan dengan sambutan Ketua Pelaksana dan Pembukan Acara oleh Ketua Program Studi Administrasi Publik FISIP UMJ yaitu Dr. Izzatusolekha,M. Sos. MSi. Setelah pembukaan dilakasanakan, MC memberikan waktunya kepada moderator yang dipandu oleh bapak Abdul Rahman, S.AP, M.A., selaku dosen administrasi publik FISIP UMJ. Kemudian dilanjutkan kepada pembahasan para narasumber sebagai prolog acara Webinar Nasional ini di awali dengan Keynote Speaker oleh bapak Menteri Parawisata dan Ekonomi Kreatif Republik Inodonesia Dr H. Sandiaga Salahudin Uno, B.B.A, M.B.A. Setelah Keynote Speaker selesai dilanjutkan penyampaian materi, pada kegiatan Webinar Nasional ini kami mengambil 3 perspektif yaitu dari Pemerintahan, Aktivis dan Akademisi. Pemateri pertama disampaikan oleh Kementrian Pemuda dan Olahraga RI yang pada kesempatan hari ini di wakil oleh Kabag Humas Deputi Pengembangan Pemuda Dr. Mustadin Taggala, M.Si. Materi yang ke dua disampaikan oleh Dinno Ardiansyah sebagai Co-Founder CenntenialZ beliau menyampaikan materi dalam prespektif Aktivis. Materi ke tiga sekaligus penutup oleh Dr. Septa Chandra, S.H. MH sebagai Wakil Rektor IV UMJ beliau menyampaikan materi dalam prepektif Akademisi. Pada sesi terakhir diakhiri dengan penyampaian kesimpulan oleh moderator, kemudian pengumuman doorprize yang disampaikan oleh pembawa acara dan penutup yang dibawakan oleh pembawa acara.
Pada acara Webinar Nasional ini acara berlangsung dengan meriah dan lancar. menurut Kabag Humas Deputi Pengembangan Pemuda Dr. Mustadin Tanggala, M.Si. Topik yang dibawakan sangat menarik karena membahas generasi milenial sebagai generasi bangsa dan semua pembicara sangat menguasai materi secara keseluruhan acara berjalan dengan baik dan dapat ditingkatkan terus untuk tahun berikutnya yang lebih baik lagi.
Berita lainnya: https://telusur.co.id/detail/webinar-hima-fisip-umj-sandiaga-uno-berharap-anak-muda-mampu-kuasai-era-industri
Magister Ilmu Politik FISIP UMJ menyelenggarakan webinar dengan tema “Menakar Kesiapan Pemilu Serentak Tahun 2024 Dilihat dari Persepsi Penyelenggara Pemilu dan Partai Politik” pada Kamis (20/01/2022) siang tadi dengan menghadirkan beberapa narasumber diantaranya Ketua KPU RI Ilham Saputra,S.IP., Ketua Komisi II DPR RI Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Anggota Bawaslu Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H., dan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) Titi Anggraini, S.H., M.H.
“Kita berharap DPR RI mampu menghasilkan KPU dan BAWASLU yang punya kredibiltas dan integritas,” demikian Joni Gunanto, Wakil Dekan II FISIP UMJ saat memberikan sambutan. Menurutnya, pada pemilu serentak 2024 yang akan menjadi persoalan adalah konsentrasi pemilih lebih banyak ke pemilihan presiden. “Padahal Pileg juga menjadi penting,lanjutnya lagi. Baginya, hal ini menjadi tantangan penyelenggara agar semua pemilu dan pemilihan diposisikan sama pentingnya.
“Tidak kalah penting adalah kesiapan partai politik agar melaksanakan rekrutmen politik pada kader-kadernya. Supaya menghasilkan calon-calon yang memang layak dipilih untuk memimpin tingkat nasional maupun kabupaten/ kota,” pungkasnya.
Sedangkan Kaprodi Magister Ilmu Politik FISIP Dr. Asep Setiawan, M.Si. menyampaikan bahwa webinar ini merupakan bagian dari program studi baru yakni Magister Ilmu Politik. Prodi ini hendak menyoroti isu politik, dalam studi ini ada kekhususan yang mendalami kepemiluan dan partai politik.
Ia menilai jika integritas penyelenggara pemilu itu harga mati, tidak dapat ditawar-tawar lagi dan aspek lain yang sama pentingnya adalah penyelenggara pemilu perlu memiliki kompetensi, harus independen, dan memiliki karakter kepemimpinan.
Sebagai pembicara kunci pertama, Ketua KPU RI Ilham Saputra, S.IP. menjelaskan bagaimana pemilu 2024 bersifat serentak memerlukan kesiapan penyelenggara pemilu yang komprehensif karena akan mempunyai beban yang begitu berat. Apalagi sampai saat ini tahapan pemilu belum ditetapkan.
“Setiap pemilu punya bebannya masing-masing, memiliki situasi politiknya sendiri-sendiri. Tahun 2024 tantangannya berbeda,” tegasnya. Ia juga mengingatkan bahwa para penyelenggara pemilu 2024 nanti, saat ini, harus dilihat sebagai calon-calon yang independen dan memiliki integritas, memiliki pemahaman pemilu yang baik. “Saya melihat bagaimana lobi-lobi dilakukan saat ini berbeda dengan sebelumnya. Jangan sampai lobi-lobi ini memunculkan konsekuensi-konsekuensi atau konsensus-konsensus yang melemahkan KPU,” pesannya.
“Jangan sampai kemandirian KPU terganggu oleh dinamika politik dan tergantung dengan bagaimana mekanisme fit and proper. Saya harap jangan mengorbankan penyelenggara pemilu yang independen dan profesional yang diatur oleh konstitusi,” katanya lagi.
Ia berharap agar anggota KPU memiliki kemampuan leadership agar ketika ada masalah tidak lari dari masalah tersebut. Ilham menggarisbawahi jika persiapan-persiapan ini ditujukan agar kepercayaan masyarakat pada penyelenggara pemilu semakin baik.
Sedangkan dalam perspektif Ratna Dewi Pettalolo, Anggota Bawaslu RI, ada beberapa problem mendasar yang seharusnya dilakukan evaluasi dan revisi. Problem mendasar itu antara lain karena beberapa hal terkait kondisi kepemiluan di Indonesia dimana partai politik masih elitis sehingga tidak mewakili suara akar rumput dan ada kecenderungan membawa kepentingan elit politik. “Kompetisi cenderung pada ketokohan bukan politik gagasan,” jelasnya. Ia juga meyoroti politik transaksional yang dalam beberapa kasus menjadi money politics, hal tersebut, katanya, bersumber dari segala sesuatu ditentukan oleh ketersediaan finansial.
Di sisi lain Dewi mengungkapkan bahwa lembaga penyelenggara pemilu (KPU-Bawaslu-DKPP) semakin mandiri dan transparan. Bawaslu, sebagai lembaga pengawas semakin diperkuat secara kelembagaan dan wewenang. Juga ditopang oleh perkembangan teknologi yang memudahkan kerja penyelenggaraan meski di sisi lain ada masalah keamanan siber dan jaringan yang tidak merata.
Ia menegaskan jika masalah pemilu serentak 2024 terkait belum ditetapkannya jadwal pemungutan suara akan berdampak pada minimnya waktu persiapan penyelenggara. “Jika belum ditetapkan pada bulan Mei 2024 dan pemilu dilaksanakan pada November maka akan terjadi irisan masalah,” demikian analisisnya.
Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Ketua Komisi II DPR RI, mengatakan perlu adanya kesadaran bahwa pemilu kali ini berbeda situasinya. “Kita punya 3 jenis pemilu; presiden, legislatif dan kepala daerah yang akan dilaksanakan secara serentak. Itulah kenapa dikomisi II terus membincangkan kesiapan dan tahapannya seperti apa,” jelasnya.
“Kita berharap semua penyelenggara pemilu bisa mempersiapkan diri dengan baik. Hari-hari ini kita dalam proses mencari komisioner baru baik di KPU maupun BAWASLU tingkat pusat,” jelas Doli.
Titi Anggraini, Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) mengajukan presentasi perihal karakter pemilu Indonesia. Dalam catatannya, Indonesia menyelenggarakan pemilu serentak dalam satu hari terbesar, paling kompleks, rekapitulasi suara paling lama, batasan sumbangan dana kampanye paling tinggi, memiliki database data pemilih tersentralisasi terbesar serta menyimpan salinan hasil penghitungan dari TPS dalam database tersentralisasi terbesar di dunia.
Karakter pemilu yang akan disenggarakan di Indonesia 2024 ini, bagi Titi, dengan segala kompleksitasnya menimbulkan banyak implikasi di antaranya tumpukan beban kerja penyelenggaraan pemilu dan pemilihan 2024, konsolidasi partai dalam rekrutmen dan pencalonan pemilu/pilkada potensial tidak optimal dan kompleksitas beban penyelenggaraan harus berhadapan dengan risiko gangguan soliditas internal. (eka)
Sumber: https://www.metropolitan.id/2022/01/melihat-kesiapan-pemilu-2024-dari-sisi-penyelenggara-pemilu/