Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Prof. Dr. Ma’mun Murod Al-Barbasy, M.Si., mengirim 10 mahasiswa UMJ untuk berkuliah ke Cina dan Korea Selatan di Ruang Rapat Lantai 3, Gedung Muhammadiyah Civilization Center, Selasa (27/08/2024).
Kerja sama tersebut, ditandatangani oleh Rektor UMJ Prof. Dr. Ma’mun Murod Al-Barbasy, M.Si. dan Director of Smart Governance and Policy at INHA University Prof. Seung Hwan Myeong, MA., M.P.A., Ph.D.
Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kolaborasi internasional dari berbagai aspek. Hal ini ditunjukkan melalui keikutsertaan empat dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP UMJ) pada kegiatan bertajuk “International Training Program for Smart Governance and Policy Capacity Building” di INHA University, Korea Selatan, pada 24 Juni hingga 3 Juli 2024.
Keempat dosen tersebut yakni Prof. Dr Evi Satispi, SP.,M.Si, Dr. Lusi Andriyani.,S.IP.,M.Si, Dr. Izzatusholekha.,S.Sos.,M.Si dan Dr. Maya Puspita Dewi.,S.Sos.,M.Si. Tidak hanya itu, kegiatan training juga diikuti 42 orang yang merupakan perwakilan dari Kemendagri, Kementrian Keuangan, Politeknik STIA LAN Jakarta, STAN, Universitas Islam Riau, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, serta peserta dari luar negeri seperti Negara Kazakhstan dan Mongolia.
Dekan FISIP UMJ Prof. Dr. Evi Satispi, M.Si., menyatakan bahwa kerja sama yang disepakati keduanya meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ia berharap kolaborasi akan dapat terus berlanjut di masa mendatang, maka dari itulah perjanjian kerja sama sangat diperlukan.
Evi didampingi oleh Wakil Dekan I Drs. Moh. Amin Tohari, M.Si., Kepala Kantor Kerja Sama dan Urusan Internasional (KKUI) Endang Zakaria, MH., Kaprodi dan dosen di lingkungan FISIP UMJ menerima Director Center for Security Cenvergence and eGovernance (CSCeG) Inha University Myeong Seung Hwan, Ph.D., serta dua dosen yaitu Changhoon Jung, Ph.D., dan Kim Hyeonsoo, Ph.D.
Media Korea Selatan Hadapi Tantangan karena Akses Digital Semakin Dominan massa di Korea Selatan menghadapi tantangan perubahan karena publik tidak lagi hanya mengakses saluran media konvensional seperti penyiaran, surat kabar dan radio untuk mendapatkan berita. Publik di Korea Selatan juga menggunakan saluran digital yang unik yakni portal berita melalui platform digital. Baca juga : Strategi Korea Selatan di Indo-Pasifik
Adanya perubahan kebiasaan akses publik terhadap media ini diutarakan Prof. Seongcheol Kim dari School of Media and Communication, Korea University kepada Dr. Asep Setiawan, dosen Program Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam wawancara khusus di Seoul, hari Kamis (25/5).
Korea Selatan akan meningkatkan keterlibatan dan kerjasamanya dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Demikian menurut dosen Magister Ilmu Politik dan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Asep Setiawan, yang hadir dalam pertemuan dengan Direktur Jenderal Bidang Strategi Kementerian Luar Negeri Korea Selatan Woo Jung-Yeop di Seoul hari Senin (22/5).
Asep yang juga anggota Dewan Pers hadir bersama tokoh media dari sejumlah negara, seperti dari Ceko, Bahrain, Denmark, Kroasia, Bahrain, Vietnam dan Kenya. Pertemuan ini adalah bagian dari kunjungan sejumlah wakil bidang media massa ke Korea Selatan.
Korea Selatan menjadi negara maju karena pendidikan, ini merupakan konsekuensi pertumbuhan ekonomi dari sumber daya manusia yang didampingi dengan investasi terhadap penelitian dan pengembangan, serta pemanfaatan sistem digital. Hal tersebut disampaikan oleh President of the Korea Local Government Municipal Police Institute Prof. Young-Hoon AHN, Ph.D., dalam Kuliah Umum dengan tema “South Korean Political System”, yang digelar oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (FISIP UMJ) secara hybrid di Auditorium FISIP UMJ serta zoom meetings, Senin (14/11).
Walaupun Korea Selatan sudah menjadi negara maju, Young-Hoon mengutarakan bahwa ada beberapa polemik yang dihadapi yaitu masalah sosial yang muncul, keterbatasan pertumbuhan di bawah paradigma masyarakat industri yang ada, tantangan global, dan ketidakstabilan politik di semenanjung Korea menghadapi ancaman nuklir Korea Utara. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa demokrasi di Korea Selatan dan negara lain mengalami kemunduran dikarenakan pemilihan umum yang dilaksanakan tidak menghasilkan pemimpin yang baik sehingga timbul demonstrasi, contohnya di Seoul yang hampir setiap minggu terjadi.
Dengan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan politik tersebut. Young-Hoon mengatakan salah satu solusi yang tepat adalah adanya layanan e-government yang lebih disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berfungsi sebagai, “meningkatkan partisipasi warga negara dan kekuatan mengatur diri sendiri, kemudian bekerja sama, berbagi, dan menghilangkan hambatan dalam masyarakat yang terbuka dan transparan melalui informasi,” ungkap Young-Hoon.
Selain Young-Hoon, agenda dihadiri oleh Debbie Affianty Lubis, M.Si., Director of Laboratory of Indonesian and Global Studies (LIGS), serta Cecep Effendi, Ph.D., Dosen FISIP UMJ. Kegiatan ini dimoderatori oleh Akademisi FISIP UMJ Ali Noer Zaman, MA. dan diikuti juga oleh kurang lebih 50 (lima puluh) sivitas academika di ruang lingkup fakultas.
Selaras dengan Young-Hoon, Cecep Effendi mengungkapkan bahwa Korea Selatan adalah negara kecil, yang tidak memiliki sumber daya alam melimpah, dan memiliki sejarah kelam seperti Indonesia. Oleh karena itu, sumber daya manusia dikembangkan dengan baik oleh pemerintah Korea Selatan dan atas kesadaran masyarakatnya juga untuk meningkatkan perekonomian dan memajukan negara. “Indonesia harus banyak belajar dari Korea Selatan, salah satunya adalah dalam hal pendidikannya,” ujarnya.
Menyinggung politik perempuan di Korea Selatan dan Indonesia, menurut Cecep permasalahannya adalah kuota yang tersedia tidak secara nyata diajukan dalam pemilihan umum. “Di samping pentingnya kuota bagi calon perempuan, yang menjadi urgensi adalah untuk memberi pemahaman pemilih agar proses perempuan dalam pemilihan umum dapat didukung. Karena perempuan terpilih di kursi DPR/DPRD itu penting,” tutur Cecep.
Debbie Affianty Lubis menjelaskan alasan sistem politik Korea Selatan menjadi materi dalam Kuliah Umum. Menurutnya, Korea Selatan dekat dengan Indonesia dalam hal teknologi, budaya, bahkan makanan. “Kita ingin tahu mengapa Korea Selatan bisa go internasional. Kita mau Indonesia bisa juga dari sisi budaya, intelektual, apapun itu untuk kemajuan bangsa. Setelah ditelaah, ternyata politik sistem di Korea Selatan itu memajukan dan membuka seluas-luasnya untuk siapapun yang ingin maju di bidang pendidikan, riset dan pengembang, serta perkembangan IT (Information and Technology). Kita sebagai bangsa Indonesia punya modal banyak untuk memajukan negara seperti tingkat penduduk, produk intelektual, makanan, budaya, dan keanekaragaman etnis di Indonesia,” jelas Debbie.
Foto bersama setelah agenda Kuliah Umum, di Auditorium FISIP UMJ, Senin (14/11).
Kuliah Umum FISIP UMJ dengan LIGS akan diselenggarakan secara rutin dari berbagai negara, sehingga mahasiswa dapat memiliki wawasan lebih luas untuk menghargai keberagaman dan dapat mengambil hikmah dari negara yang sudah lebih maju. Lebih lanjut, dari kegiatan seperti ini UMJ akan lebih banyak bekerja sama dengan universitas di luar negeri, dalam hal riset, penulisan, atau publikasi ilmiah. (QF/KSU)
