Penulis: FISIP UMJ

Magister Ilmu Politik (MIPOL) FISIP UMJ menggelar webinar yang mengangkat tema Reformasi Partai Politik, Meneguhkan Kembali Perannya sebagai Pilar Demokrasi. Webinar digelar pada Kamis (30/06), dengan menghadirkan akademisi, praktisi dan mahasiswa, yakni, Habib Aboe Bakar Al Habsyi, SE. (Sekjen PKS 2020-2025), Zulfikar Arse Sadikin, S.IP., M.Si. (anggota DPR RI Fraksi Golkar), Chusnul Mar’iyah, Ph.D. (dosen Magister Ilmu Politik UMJ), dan Iqbal Hafsari, S.Pd. (mahasiswa Magister Ilmu Politik UMJ).

Tema tersebut diangkat dengan melihat kondisi politik Indonesia kekinian berkaitan dengan peran dan fungsi partai politik. Menurut Dr. Asep Setiawan, MA., Ketua Prodi Magister Ilmu Politik, peran dan fungsi partai politik yang telah diatur dalam UUD belum berjalan dengan baik. Asep juga menegaskan bahwa partai politik sebagai bagian dari infrastruktur politik bisa melahirkan kader-kader yang tangguh, berwawasan global dan visioner, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat kehadirannya.

Berkaitan dengan peran dan fungsi partai politik, keempat narasumber memberikan pandangannya masing-masing terkait peran partai politik. Habib Aboe Bakar mengawali diskusi dengan mengingatkan kembali alasan dibentuknya partai politik. Sebagai wadah untuk menyatukan berbagai kelompok masyarakat yang memiliki visi dan misi yang sama agar pikiran dan orientasinya dapat dikonsolidasikan. Menurut Aboe Bakar, partai politik memainkan peran yang sangat penting dalam sistem politik, yakni sebagai penghubung antara pemerintah dengan warga negara.

Aboe Bakar mengkritisi peran parpol yang tidak dapat memainkan peran yang sebenarnya. “Dalam konteks kekinian, peneguhan peran parpol menuju demokrasi menjelang pilpres ini dapat dilakukan dengan memperbanyak jumlah capres yang berkontestasi di 2024,” tegas Aboe Bakar.

Peran parpol yang dinilai belum dimainkan dengan sebenarnya dibenarkan oleh Chusnul Mar’iyah, Ph.D. Dosen Magister Ilmu Politik FISIP UMJ ini memberikan gambaran yang sangat komprehensif terkait dengan kondisi politik kepolitikan kontemporer. Selama menjelaskan bahan diskusi, Chusnul berulang kali memberikan pertanyaan reflektif sekaligus otokritik tentang berbagai hal menyangkut kondisi kepolitikan kontemporer. Lebih spesifik Chusnul mempertanyakan posisi parpol sebagai respon atas pernyataan Aboe Bakar yang menilai bahwa parpol berperan penting sebagai jembatan (channeling) antara rakyat dan pemerintah.

Chusnul memaparkan dengan gamblang kondisi partai politik yang tidak bisa menjadi jembatan untuk menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Menurutnya, Indonesia telah menjual kedaulatannya. Oleh karenanya Chusnul mencoba mengajak untuk merumuskan demokrasi ala Indonesia. “Kita bisa coba merumuskan demokrasi ala Indonesia. Demokrasi bukan ayat Al-Quran yang tidak bisa diubah. Ini bisa jadi ijtihad dalam membangun bagaimana demokrasi ala Indonesia,” ungkap Chusnul.

Chusnul melihat adanya elitis dalam tubuh negara Indonesia melalui parpol-parpol yang berkuasa, “fungsi parpol tidak dijelaskan dengan baik. Rakyat berpikir sendiri dan mengurusi hidupnya sendiri.”
Tidak berjalannya fungsi parpol sebagaimana mestinya dilihat oleh Zulfikar Arse Sadikin sebagai dampak dari beberapa faktor, yakni, modernisasi perpecahan elit, dan intervensi negara. Modernisasi yang dimaksud adalah lahirnya parpol dilandasi adanya keinginan orang yang melahirkannya ingin kehidupan yg lebih baik, ada seperangkat nilai yag ingin diwujudkan melalui partai. Sedangkan perpecahan elit dan intevensi negara adalah faktor yang dinilai Zulfikar sebagai faktor yang menyebabkan hilangnya peran dan fungsi parpol.

Zulfikar menyebut bahwa harus ada upaya untuk mengembalikan peran dan fungsi parpol kembali ke peran dan fungsi yang sebenar-benarnya. “Yang perlu kita lakukan adalah mnegembalikan partai pada aspek modernisasi. Jadi parpol bukan hanya infrastruktur, tapi juga suprastruktur. Di konstitusi kita hampir semuanya melibatkan parpol. Ketika kita kembali pada modernisasi, artinya ada cita-cita yang ingin kita wujudkan melalui parpol itu, ada seperangkat nilai yang mengikat kita, yang mau kita hadirkan” tegas Zulfikar.

Terakhir, Iqbal Hafsari, S.Pd., salah satu mahasiswa Magister Ilmu Politik FISIP UMJ turut menyampaikan terkait dengan problema parpol. Menurutnya, partai politik di era kekinian belum cukup memberikan kepuasan bagi masyarakat. Sisi kepercayaan publik pada parpol juga menjadi catatan penting bahwa parpol belum mengagregasi kepentingan rakyat. Hal tersebut dilihat oleh Iqbal melalui kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh pejabat publik. Iqbal menegaskan bahwa peran dan fungsi parpol baru terlihat sebatas pencalonan legislatif. dan eksekutif.

Melihat pentingnya peran dan fungsi parpol bagi kelangsungan hidup orang banyak, maka perlu ada ikhtiar dan ijtihad untuk meneguhkan kembali fungsi dan perannya. (DN/KSU)

Sumber : https://umj.ac.id/berita-universitas/2022/06/mipol-umj-menggelar-webinar-meneguhkan-peran-dan-fungsi-parpol-sebagai-pilar-demokrasi/

Jihan Septiani (Sekretaris Departemen Kastrat BEM FISIP UMJ)

Cirendeu, 30 Juni 2022, Departemen Kajian Aksi Strategis BEM FISIP UMJ menyelenggarakan Diskusi Publik secara offline di Auditorium Kasman Singodimedjo, acara ini mengangkat tema “Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2024, Apakah E-voting Menjadi Solusi?” agenda tersebut menghadirkan empat narasumber yang berkompeten diantaranya: Pakar Data Science sekaligus Dosen Universitas Islam Indonesia Dr. Ing H. Ridho Rahmadi, S.Kom., M.Sc, Ketua Asosiasi Blockchain Indonesia Asih Karnengsih, M.M., Ketua Asosiasi Indonesia Digital Empowering Communiy (IDIEC) M. Tesar Sandikapura, S.T.,M.T., dan Ketua Program Studi Ilmu Politik Dr. Usni, S.IP, M.Si.

Pada pembukaan kegiatan Ketua Pelaksana Agita Noza Damayanti berharap agenda diskusi ini dapat meningkatkan keilmuan peserta dalam mengetahui metode alternatif dalam pemilu. Kemudian Ketua Umum BEM FISIP UMJ menyebut bahwa adanya kegiatan ini berangkat dari instrumen evaluasi atas momentum Pemilu 2019 yang disebut banyak memakan korban serta pelaksanaan sistem oleh KPU yang dianggap penuh dengan kecurangan atas dasar itu BEM FISIP UMJ mencoba membuka ruang dialektika publik tentang metode e voting berbasis block chain apakah dapat menjawab segala persoalan Pemilu 2019 atau sama saja. Sambutan sekaligus pembukaan dilakukan oleh Wakil Dekan III FISIP UMJ Dr. Harmonis, M.Si. beliau berharap bahwa kegiatan diskusi ini dapat memberikan signifikansi akademis dan praktis kepada para peserta mengingat kegiatan ini disebut sebagai literasi dan transformasi digital bagi masyarakat.

Diskusi Publik ini dihadiri oleh sejumlah kalangan, baik dari mahasiswa maupun masyarakat. Tercatat sejumlah organisasi lintas kampus seperti Universitas Nasional Jakarta, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr Hamka serta Universitas Muhammadiyah Tangerang, dan internal UMJ ikut serta dalam agenda Diskusi Publik tersebut. Pembahasan pembuka diawali oleh Ketua Asosiasi blockchain Indonesia Asih Karnengsih, M.M yang membahas mengenai teknologi blockchain, menurutnya teknologi ini adalah teknologi yang dapat menyimpan atau sebagai bank data yang terkoneksi dengan kriptografi yang cara gunanya tidak lepas dari bitcoin dan cryptocurrency. Selain itu blockchain juga tidak tergantung pada pusat data atau centralize jadi pencatatan data dilakukan secara seragam, sekali transaksi dan tidak sebaliknya juga sistem ini untuk kerentanan nya terjamin karena hacker harus mampu menguasai 50%+1 jumlah komputer yang terkoneksi dalam block chain jika ingin meretas.

Senada dengan Asih, Ridho Rahmadi kemudian melengkapi bahwa e voting berbasis blockhain dianggap akan proposorsional digunakan sebab akan bersifat transparan dikarenakan enkripsi atas setiap pergerakan di sistem akan tercatat juga selain itu setiap data yang digunakan bersifat mengikat karenanya tidak ada celah untuk dapat dirubah atau dimanipulasi. Penggunaan metode ini akan menghemat dana pelaksanaan Pemilu selain itu juga akan mencegah terjadinya korban jiwa. Dalam pemilu konvensional rekapitulasi suara memerlukan waktu berminggu-minggu sedangkan block chain memangkas waktu tersebut hanya sekitar satu minggu. Tentunya dengan biaya yang tidak begitu besar seperti pada pemilu konvensional dana tersebut dapat dialokasikan untuk dapat membangun dunia Pendidikan di Indonesia termasuk pembangunan institusi pendidikan seperti Kampus.

Kemudian pembicara ketiga M Tesar menambahkan bahwa block chain ini dapat menjadi alternative dalam melihat fenomena Pemilu di masyarakat Indonesia. Menurutnya perlu kiranya metode blockchain diterapkan pada satu daerah terlebih dahulu agar dijadikan jangkauan nantinya. Industri 4.0 menggaungkan aspek digitalisasi namun justru ketika membicarakan mengenai ide ini justru melempam.  Selain itu beliau menyebut bahwa tantangan penggunaan blockchain yaitu pada sektor infrastukstur dan keahlian teknis masyarakat, tingkat kepercayaan terhadap teknologi yang masih rendah, juga pemilihan yang bergantung kepada intenet dan hardware, dan terkhir literasi digital di Indonesia masih kurang serta harus ada regulasi hubungan antara pemilu dan data elektronik Political Agreement UU ITE, data pribadi, dan Cyber Security. Harapannya Indonesia dapat beralih dan melakukan integrasi dalam pemilihan umum kedepannya.

Kesempatan terakhir diutarakan oleh Dr. usni sebagai perpektif akademis menjelaskan bahwa ide ini merupakan suatu terobosan dan perlu disepakati bersama untuk dapat menyongsong wajah baru bagi pemilu di Indonesia. Namun ada beberapa hal yang perlu disikapi secara serius yaitu terkait kepercayaan publik atas sistem, penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan data yang akan digunakan. Usni juga menambahkan tantangan e voting letaknya ada di masyarakat Indonesia karena secara realitas masyarakat Indonesia tidak siap secara literasi digital kemudian disamping itu aspek yang perlu ditekankan pada aspek kejujuran, adil, dan transparan dengan dilandasi oleh regulasi yang jelas tentunya.

Penggunaan e voting sebagai alternatif dalam pemilu tentu perlu mendapatkan atensi publik untuk di diskusikan, agar bila memang ini adalah gagasan konstruktif alternative dapat menyegarkan pelaksanaan pemilu di Indonesia.

Politik Luar Negeri Indonesia pro rakyat yang menjadi visi dari Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 diwujudkan untuk menghadirkan negara baik di dalam maupun luar negeri. Implementasi dari politik luar negeri pro rakyat ini tampak dalam program untuk melindungi WNI di luar negeri termasuk para pekerja migran. Sejumlah perangkat untuk perlindungan WNI ini diperkuat dan pelayanannya ditingkatkan sejak di dalam negeri Indonesia.

Asep Setiawan menjelaskan politik luar negeri dengan mengambil fokus kepada isu kerakyatan merupakan salah satu refleksi dari Presiden Joko Widodo. Dengan visi misi yang diangkat menghadirkan negara dalam keadaan apapun di dalam dan luar negeri maka muncul perspektif kerakyatan dalam formulasi dan implementasi politik luar negeri.

Hal itu terungkap dalam diskusi buku Politik Luar Negeri Indonesia Pro Rakyat era Joko Widodo karya Asep Setiawan, Endang Sulastri dan Sumarno, Senin (27/6/2022). Hadir dalam diskusi virtual ini Rektor Universitas Muhammadiyah Ma’mun Murod, Dubes RI untuk Singapura Suryopratomo, Kaprodi Ilmu Politik FISIP UMJ Usni dan moderator Ali Noer Zaman dari Prodi Ilmu Politik FISIP UMJ.

Mengutip Menlu Retno Marsudi, Asep menyatakan untuk masa pemerintahan 2014-2019 diplomasi Indonesia di luar negeri yang dilakukan  para diplomat Kemlu akan berhubungan dengan kepentingan rakyat.

Menurut Asep, ini menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia untuk melayani dan melindungi seluruh WNI di luar negeri dengan cara pencegahan, deteksi dini dan perlindungan secara cepat dan tepat.

Untuk implementasi inilah maka pemerintah Indonesia melakukan penataan secara organisasi di mana Badan Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) diperluas dan anggarannya diperbesar. Program perlindungan WNI di luar negeri juga diperkuat dengan layanan digital agar para pekerja migran di luar negeri dan keluarganya dapat menyelesaikan berbagai masalah yang timbul di kalangan mereka.

Implementasi politik luar negeri pro rakyat ini dapat diamati dengan studi kasus perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia di Malaysia. Dalam buku yang merupakan hasil penelitian selama dua tahun diperlihatkan bahwa pemerintah Indonesia melakukan langkah pro aktif perlindungan dan pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri.

Jumlah WNI di luar negeri yang diperkirakan sekitar tiga juta yang terdaftar, jumlahnya kemungkinan tiga kali lipat menjadi sekitar sembilan juta orang. Perlindungan WNI sebagai wujud Polugri RI yang pro rakyat juga dilakukan antara lain dalam repatriasi pekerja migran yang bermasalah, perjalanan haji umrah, perdagangan manusia dan juga penyanderaan awak kapal.

Rektor UMJ, Dr Mamun Murod menanggapi buku ini dengan mengatakan buku merupakan hasil riset serius karena mendapatkan dana dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Studi ini menarik karena yang dilakukan dalam penelitian ini turun ke lapangan sampai ke Johor dan Kuala Lumpur dimana Malaysia paling banyak menyerap tenaga kerja Indonesia. Namun dari temuan di Malaysia bahkan setingkat Universitas di Malaysia juga menggunakan pekerja ilegal asal Indonesia yang perlu diperhatikan pemerintah Indonesia. 

Mamun Murod juga menyinggung kebijakan luar negeri Jokowi seperti keberanian datang ke Afghanistan yang merupakan daerah konflik. Kemudian yang baru adalah rencana Jokowi hadir di Ukraina dan Rusia yang juga merupakan daerah konflik. Ini tidak lepas dari politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif yang tidak terkungkung blok Barat dan Timur.

Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryopratomo dalam menanggapi buku ini menjelaskan, perlindungan WNI di luar negeri bagian perhatian Presiden Joko Widodo yang perlu dilakukan perwakilan di luar negeri. Arah kebijakan luar negeri pada masa Presiden Joko Widodo juga menekankan agar 80 persen dari kegiatan diarahkan kepada hal yang memberikan manfaat yang lebih besar bagi kegiatan ekonomi dalam bentuk investasi ke Indonesia dan ekspor.

Dari pengamatannya, Dubes Suryopratomo menjelaskan, pekerja migran yang jumlahnya bisa mencapai 9 sampai 10 juta orang ini memiliki potensi luar biasa. Kalau satu bulan mengirimkan uang ke Indonesia 300 dollar AS maka sebulan sama dengan tiga milyar dollar AS. Jika dijumlahkan selama setahun dapat mencapai 36 milyar dollar AS

Dalam tanggapannya, Dubes Suryopratomo juga menjelaskan bagaimana pelayanan Kedutaan Besar RI di Singapura. Kondisi pekerja migran di Singapura jumlahnya sekitar 250.000 orang. Dari angka ini 127.000 merupakan pembantu rumah tangga dan hampir 20 ribu orang pekerja profesional. Kasus pekerja migran di Singapura sebelum Covid-19 rata-rata sampai 1700 pertahun. Setelah Covid-19 mulai 2020 sampai sekarang rata-rata mencapai 700 kasus. Kasus yang mendapatkan perhatian mulai dari kasus umum seperti tempat tinggal sampai dengan hubungan kerja dan kasus hukum.

Ketua Bidang Luar Negeri Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Kepala Biro Kantor Berita Antara di New York 1993-1998, Aat Surya Safaat menyatakan perlindungan itu sudah bagus dari dulu dan lebih bagus karena sekarang dilakukan melalui ranah digital.

Menurut Aat, di beberapa negara yang tidak banyak kegiatan ekonominya para diplomat disebutnya seperti cuti panjang dibayar dengan dollar. Hal itu menimbulkan keprihatinan, katanya karena mereka aktif kalau ada Menteri atau anggota DPR datang. Oleh sebab itu perlu dibangkitkan  kementerian luar negeri mengenai pentingnya diplomasi ekonomi bagi kalangan diplomat Indonesia di negara-negara tertentu.

Sumber : https://www.republika.co.id/berita/re6yeo380/politik-luar-negeri-pro-rakyat-lindungi-wni-di-luar-negeri

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (FISIP UMJ) menyelenggarakan rapat koordinasi (rakor) perumusan Visi, Misi, Sasaran Mutu, dan Rencana Strategis (Renstra) fakultas pada Selasa (07/06/22). Kegiatan yang dilaksanakan di Resort Pelangi, Sentul, Bogor, Jawa Barat ini bertujuan untuk menentukan arah fakultas dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan, melalui penyusunan program, penyiapan sumber daya agar tujuan di masa depan dapat tercapai.

Rakor ini dihadiri oleh Rektor UMJ, Dekanat, Tim Renstra, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Unit Kendali Mutu (UKM) dan Gugus Kendali Mutu di lingkungan FISIP UMJ.

Wakil Dekan I FISIP, Drs. Moh Amin Tohari, M.Si., menyampaikan bahwa, kegiatan ini untuk menghadapi perubahan global, apalagi terjadinya revolusi industri. “Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Fakultas IIlmu Sosial dan Ilmu Politik UMJ 2021-2025 merupakan pengembangan dari Renstra UMJ sebelumnya yang disesuaikan dengan tuntutan, tantangan dan perubahan internal maupun eksternal yang semakin kompleks seiring dengan era revolusi industri 4.0″, jelasnya.

Sementara itu, Rektor UMJ, Dr. Mamun Murod, M.Si., pada sambutannya mengapresiasi kerja tim yang telah melakukan langkah-langkah persiapan secara bertahap. Gambaran umum tentang penyusunan renstra telah dilakukan, agar renstra yang akan disusun tidak menyimpang dari ketentuan dan arah pengembangan enstra yang sudah ada di tingkat UMJ.

“Renstra merupakan pedoman bagi fakultas dalam melaksanakan program kerja dan kegiatan guna pencapaian visi dan misi. Sehingga besar harapannya dengan adanya renstra tersebut akan mengantarkan banyak perubahan yang cukup berarti dan membawa manfaat bagi fakultas dan prodi”, ujar Ma’mun.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan terkait dengan berkurangnya mahasiswa asing di tingkat fakultas sehingga UMJ dan fakultas perlu menerapkan strategi khusus dalam menjaring mahasiswa asing yang juga menjadi salah satu indikator dalam borang akreditasi yaitu dengan cara melaksanakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pimpinan Cabang Muhammadiyah di negara lain. (JKN/FISIP)

Sumber : https://umj.ac.id/berita-universitas/2022/06/gelar-rakor-perumusan-renstra-fisip-umj-siap-hadapi-tantangan-global/

Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) akan segera membuka Program Studi Doktor Ilmu Administrasi Publik. Rabu (18/05/22) FISIP telah menerima visitasi dari LLDIKTI Wilayah III dan DIKTI serta asesor untuk melakukan Evaluasi Lapangan, Usul Penyelenggaraan Program Studi Doktor Ilmu Administrasi Publik tersebut.

Bertempat di Aula Kasman Singodimedjo FISIP UMJ, visitasi diawali dengan penyambutan pejabat LLDIKTI, DIKTI dan ketiga asesor oleh pihak kampus UMJ. Rektor UMJ beserta jajarannya, para dekan, dan sivitas akademika di lingkungan UMJ turut serta menyambut kehadiran asesor.

FISIP UMJ memiliki 4 (empat) prodi sarjana yakni Ilmu Kesejahteraan Sosial, Ilmu Politik, Ilmu Komunikasi dan Ilmu Administrasi Publik, dan 3 (tiga) prodi magister yakni Ilmu Komunikasi, Ilmu Politik dan Ilmu Administrasi Publik. Selama dua tahun terakhir, sivitas akademika FISIP UMJ fokus mengupayakan usul penyelenggaraan Program Studi Doktor Ilmu Administrasi Publik.

Rektor UMJ, Dr. Ma’mun Murod, M.Si., dalam sambutannya mengatakan, “FISIP adalah fakultas tertua di UMJ. Memiliki empat program studi sarjana dan tiga program magister. Insya Allah, kita doakan Program Doktor Administrasi Publik bisa segera mendapatkan SK. Harapannya tentu akan lahir prodi peningkatan, yakni Prodi Administrasi Publik.”

“UMJ berikhtiar mengusahakan akreditasi untuk unggul. Upaya peningkatan salah satunya kebijakan meminimalisir prodi baru, kecuali peningkatan prodi doktor. Harapannya melalui visitasi hari ini kami berharap betul bahwa pendirian Program Studi Doktor Ilmu Administrasi Publik bisa segera terealisasi. Dan harapan ini saya kira sesuai dengan ikhtiar yg kita lakukan selama ini”, lanjut Ma’mun.

Menurut penuturan Koordinator Kelembagaan mewakili Kepala LLDIKTI Wilayah III, Tri Munanto, usulan penyelenggaraan Program Studi Doktor Ilmu Administrasi Publik telah diterima pada akhir tahun 2021 dan langsung direkomendasikan. “Saat ini hanya satu perguruan tinggi yang memiliki Program Studi Doktor Ilmu Administrasi Publik, sedangkan tingkat magister ada dua perguruan tinggi. Sehingga jika dilihat dari prosentase keseluruhan, tentu sangat kecil dan langka. Kami sangat mendukung adanya prodi ini,” lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut LLDIKTI Wilayah III juga menyampaikan dukungan dan dorongan untuk UMJ dalam rangka peningkatan akreditasi menuju A atau unggul. “Dari LLDIKTI siap memfasilitasi untuk pendampingan bagi peningkatan terakreditasi,” tegasnya.

Menurut Direktur Kelembagaan DIKTI, yang diwakili oleh Henriette, visitasi yang dilakukan merupakan tahapan lanjutan setelah adanya tahapan pertama yaitu kelengkapan penunjang penyelenggaraan prodi. Tiga asesor yang ditunjuk oleh DIKTI untuk melakukan evaluasi adalah Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Ir., Euphrasia Susy Suhendra, MS., dan Prof. Dr. Yulianto, M.S. Kegiatan dilanjutkan dengan evaluasi oleh tim asesor yang meliputi kurikulum, tenaga kependidikan dan sarana prasarana. Sivitas akademika FISIP UMJ atas dukungan seluruh unsur yang ada di UMJ sangat optimis bahwa Program Studi Doktor Ilmu Administrasi Publik dapat segera dibuka. (KSU/DN)

Sumber: https://umj.ac.id/berita-universitas/2022/05/fisip-umj-siap-membuka-program-studi-doktor-ilmu-administrasi-publik/

Kamis (31/03/2022), Ilmu Komunikasi FISIP UMJ menyelenggarakan Internasional Workshop on Research and Academic Writing dalam rangka meningkatkan jumlah dan mutu karya ilmiah bagi para dosen di lingkungan UMJ. Kegiatan yang dilakukan secara daring ini menghadirkan 2 (dua) narasumber yaitu Nyarwi Ahmad, Ph.D., Dosen UGM, dan Cahyono Seftyono, S.Sos., M.A., Dosen Univ. Negeri Semarang.

Oktaviana Purnamasari, Kaprodi Ilmu Komunikasi FISIP UMJ, menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meng-upgrade penulisan ilmiah dosen. Menurutnya, dosen wajib memiliki artikel yang di-publish jurnal ilmiah bereputasi.

Membawakan materi “Riset dan Penulisan Akademik: Megantisipasi Tantangan dan Merumuskan Strategi Efektif,” Nyarwi Ahmad membuka pemaparannya dengan sebuah penjelasan bahwa karya ilmiah sebagai unsur penelitian dosen di mana karya ilmiah merupakan hilirisasi hasil penelitian dosen. “Dan karya ilmiah yang bagus, dihasilkan dari proses dan hasil riset yang bagus,” terangnya.

Dalam paparannya, Nyarwi Ahmad juga mengatakan pentingnya memahami peta dan  memiliki strategi dalam menulis artikel jurnal. Peta yang dimaksud adalah peta perkembangan atau publikasi bidang keilmuan, peta publikasi yang terkait dengan bidang kajian yang menjadi minat masing-masing dosen dan memahami topik yang ditulis. Sedangkan strategi yang Ia maksud berupa pemahaman dan latihan beragam tips menulis artikel untuk jurnal ilmiah.

Meski demikian, Nyarwi kembali menggarisbawahi pentingnya riset. Katanya, publikasi yang berkualitas berbasis pada riset akademik yang baik.

Senada dengan Nyarwi, Cahyono menekankan pentingnya membaca bagi dosen dan peneliti. “Semakin banyak membaca akan semakin banyak kita terpapar informasi untuk dikutip,” katanya. Menurutnya, sumber bacaan sebagai bahan referensi jangan dibatasi pada sumber-sumber dalam negeri saja, “karena bisa saja artikel kita sudah dibahas oleh orang lain di luar sana,” ungkapnya. (KSU/MZ)

Institusi Pendidikan khususnya Perguruan Tinggi memiliki kedudukan yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan sebuah bangsa. Lebih luas lagi Pendidikan juga berkontribusi pada kemajuan peradaban. Melalui Catur Dharma, Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) terus berupaya mencapai visinya yakni ‘’Menjadi Universitas Terkemuka, Modern, dan Islami”. Visi ini tentunya bisa dicapai dengan dukungan berbagai unsur di UMJ, mulai dari pimpinan universitas sampai dengan jajaran dosen dan para mahasiswa. Untuk itu UMJ terus berupaya meningkatkan kualitas dan dampaknya bagi masyarakat dengan berbagai cara. Salah satunya ialah upaya meningkatkan kualitas penilitian dan pengabdian masyarakat di setiap fakultas.

Berkaitan dengan hal tersebut, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) menyelenggarakan Workshop Penyusunan Roadmap Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat secara daring pada Kamis, 24 Maret 2022. Diikuti oleh seluruh jajaran pimpinan fakultas dan juga dosen, kegiatan ini diharapkan menghasilkan luaran. Seperti yang disampaikan oleh dekan FISIP UMJ, Dr. Evi Satispi, M.Si., ‘’Saya berharap workshop ini akan menghasilkan pedoman yang nanti menjadi acuan bagi para dosen.’’

Roadmap merupakan hal yang penting bagi peningkatan kualitas fakultas. Hal ini ditegaskan oleh Prof. Dr. Tri Yuni Hendrawati, ST., M.Si., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UMJ yang sekaligus hadir menjadi narasumber, ‘’Roadmap sangat penting keberadaanya. Kemajuan universitas bukan hanya ditentukan oleh kerja pimpinan universitas tapi juga kinerja kita semua. Roadmap ini membantu kita melihat bagaimana produktifitas akademik peneliti, kelompok peneliti, dan prodi’’. Prof. Triyuni menargetkan peserta workshop untuk Menyusun roadmap fakultas, roadmap prodi, dan roadmap dosen.

Hal ini tentunya sangat diharapkan bagi kemajuan fakultas dan universitas. Lebih jauh lagi, semoga upaya ini dapat memberikan dampak pada masyarakat sesuai dengan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah. (KSU/DN)

Sumber: https://umj.ac.id/berita-universitas/kampus/2022/03/fisip-umj-selenggarakan-workshop-penyusunan-roadmap-penelitian-dan-pengabdian-kepada-masyarakat/

Sundanese Land merupakan judul dari video berdurasi 3 menit yang berhasil memenangkan posisi pertama pada International 3-Minute Nusantara Video Challenge. Program yang digelar bagi masyarakat Nusantara (Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, Papua Nugini, dan lain-lain) merupakan hasil kolaborasi antara i-WIN (International Waqaf Ilmu Nusantara) Library dengan Nusantara Malay Archipelago Research of Centre for Policy and International Studies (CenPRIS) Universiti Sains Malaysia dan Persatuan Pelajar Indonesia Universiti Sains Malaysia.

Sundanese Land garapan Mohammad Ya’isy Ghifari, mahasiswa Program Stusi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammdiyah Jakarta (FISIP UMJ) angkatan 2020, menggambarkan Tanah Sunda yang memiliki kekayaan seni, budaya, sumber daya alam, dan sejarah. Lewat video tersebut, mahasiswa yang akrab disapa Ya’is ini ingin mengajak masyarakat untuk menemukan kembali sejarah, budaya dan adatnya masing-masing khususnya masyarakat sunda yang juga sebagai tanah kelahirannya.

Ya’is yang sangat suka dan hobi dengan dunia design, fotografi dan videografi, antusias dalam mengikuti kompetisi dan berusaha memberikan yang terbaik. Menurut pengakuannya, Ya’is memiliki banyak ide sebelum akhirnya memutuskan untuk menjadikan Tanah Sunda sebagai tema besar videonya. Namun waktu yang tidak banyak menjadi pertimbangan besar Ya’is untuk selektif dalam menentukan tema video. Di tengah aktifitas perkuliahan dan pekerjaan, tidak sedikit kendala yang ia hadapi selama proses pembuatan video, mulai dari cuaca selama proses pengambilan gambar, waktu yang sangat singkat, hingga creative block yang memaksa Ya’is untuk berpikir keras dalam merampungkan video 3 menitnya.

Proses pembuatan video yang memakan 4 (empat) hari tersebut akhirnya menunjukkan hasil terbaik dan mendapat apresiasi dari penyelenggara dan pihak kampus. Saat dihubungi melalui Whatsapp, Ya’is mengungkapkan harapannya, ‘’Semoga apa yang mau saya sampaikan lewat video ini tersampaikan tentang how prescious our culture is. Jangan sampai kita lupa siapa kita. Apa yang kita punya, history kita gimana, kita harus bisa menjaganya. Semoga ini juga bisa jadi inspirasi dan referensi untuk orang banyak. Video ini diwakafkan ke lembaga Internasional Wakaf Ilmu Nusantara, semoga video ini bermanfaat.’’

Peserta dari Prodi Ilmu Komunikasi lainnya dari Angkatan 2020 yakni Ahmad Jaeni, Ammar Fakhrudin, Dohan Mandela, Fadli Muhammad Tanjung, Febrian Rifky Fadhillah, Indra Yunan, dan Nabeel Putra Hartadi, pada ajang yang sama juga mendapat penghargaan sebagai Outstanding Videography dan Video with Motivational Theme.

Dr. Oktaviana Purnamasari, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UMJ saat dihubungi pada Senin (05/04/22) mengatakan dukungan dan apresiasinya terhadap prestasi yang telah diraih oleh mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi tersebut.

‘’Program Studi Ilmu Komunikasi sangat mendorong mahasiswa berbagai angkatan untuk mengikuti lomba. Apalagi lomba yang berbentuk karya komunikasi seperti video, poster, iklan, film dan lainnya. Selain untuk mengasah ilmu yang didapat mahasiswa di kampus, juga bisa untuk portofolio mahasiswa itu sendiri”, tegas Okta.

“Awal 2022 ini, Alhamdulillah Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UMJ telah berhasil memenangkan 5 kategori lomba, 2 kategori internasional dan 3 kategori nasional. Sebuah prestasi yang layak disyukuri”, tambahnya.

Selain kompetisi yang diselenggarakan oleh i-WIN, prestasi juga ditorehkan oleh mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi, Dwi Ayu Azzahra, sebagai Juara Harapan 1 dalam ajang Kreatif Suhanah Women Youth Center 2022 Kategori Infografis tema Pelecehan dan Kekerasan Seksual yang diselenggarakan oleh Universitas Budi Luhur. 

Daniel Handoko, M.I.Kom., sebagai salah satu Dosen Ilmu Komunikasi yang mengampu mata kuliah Desain Grafis sangat mendukung para mahasiswa untuk berpartisipasi dalam perlombaan. “Jadi sebagai bentuk membiasakan mahasiswa mengasah skill dan bersaing dengan mahasiswa lainnya”, ungkap Daniel. (KSU/DN)

Sumber: https://umj.ac.id/berita-universitas/2022/04/karya-mahasiswa-ilmu-komunikasi-fisip-umj-sukses-memenangkan-perlombaan-internasional/

Silaturahim dan Buka Puasa Bersama yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), pada Kamis (21/04), di Auditorium Gedung Cendekia Center UMJ, mengusung tema “Membangun Insan Bertaqwa untuk Memajukan Bangsa”. Sivitas Akademika UMJ, mulai dari Badan Pembina Harian, Rektor beserta jajarannya, serta dosen dan tenaga pendidik, semua berbaur dalam acara yang dikemas dengan konsep kekeluargaan.

Turut hadir dalam acara tersebut Prof. H. Muhammad Amien Rais, MA., Ph.D.,  memberikan ceramah terkait dengan tema.

Ia menyampaikan bahwa tujuan akhir dari puasa adalah taqwa, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 148. “Dengan berpuasa, tentu diharapkan umat muslim, dapat meningkatkan ketaqwaannya. konsep taqwa seorang manusia bisa dilihat dari tindakan-tindakannya”, paparnya

Ketaqwaan sangat diperlukan dalam membangun bangsa. Amin mengatakan “orang bertaqwa adalah orang yang segera mencari ampunan Allah dan mencapai surga. Surga yang disiapkan bagi orang bertaqwa, yaitu orang yang selalu berinfaq, bersedekah, memberikan sebagian rizkinya dalam tenakan psikologis maupun ekonomi.”

Amien menjelaskan bahwa Allah menyukai orang bertaqwa dan tidak menyukai praktik kezaliman yang dilakukan manusia terhadap manusia atau makhluk lainnya. Istilah yang disebut Amien terkait dengan kezaliman adalah perbudakan modern. Menurutnya, salah satu kezaliman modern yang marak terjadi adalah tidak dipenuhinya hak-hak pekerja atas apa yang dikerjakannya.

“Perbekalan paling Indah adalah taqwa,” ungkap Amien. Amien Rais banyak menceritakan bagaimana negeri ini telah kehilangan akhlaq, moral, etika. Sehingga negara bisa berjalan tanpa batas dan kendali. “Negeri yang kita cintai, bangsa yang kita cintai, sampai kapanpun tidak akan berhasil mencapai cita-cita seperti dalam UUD 1945. Selama akhlaq, moral, dan etika dimasukkan ke tong sampah, dan yang berlaku hanya immoral,” tegas Amien.

Amien mengajak sivitas akademika, keluarga besar Muhammadiyah, untuk menjadikan Muhammadiyah sebagai modal untuk mempersenjatai kembali moral. Ia menyebut moral sebagai senjata yang lebih dahsyat dari pada pesawat tempur, kapal perang, tank, atau bazoka. Sebab dengan moral yang tertanam dalam diri, maka negara akan berjalan atas kendali dan control moral. Amien menyebut orang bertaqwa tahu kekuasaan adalah amanat Allah.

Maka, tidak akan sembrono dalam menjalankan roda pemerintahan dengan kekuasaannya. Amien menyayangkan kondisi negara Indonesia saat ini yang jauh dari moral dan etika. Maka perlu menanamkan kembali moral untuk membangun bangsa yang maju.  (DN/KSU)

Sumber: https://umj.ac.id/berita-universitas/2022/04/universitas-muhammadiyah-jakarta-menggelar-buka-puasa-bersama-civitas-akademika/