Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi (MIA) FISIP UMJ, Dr. Izzatusolekha, M.Si. terpilih menjadi Ketua Asosiasi Program Studi Administrasi Negara/Publik (APSANP) dalam gelaran Musyawarah Nasional (Munas) yang diadakan di ruang rapat Moeljadi Djojomartono FISIP UMJ, Kamis, (22/06/2023).
Dr. Izzatusolekha, M.Si. mengungkapkan rasa syukurnya atas kelancaran acara Munas, saat diwawancara secara daring. Izza terpilih melalui proses pemilihan suara dengan memperoleh 15 suara terbanyak dari dua kandidat lainnya.
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Dr. Ma’mun Murod Al Barbasy, M.Si., terpilih sebagai Ketua Umum Fokal IMM periode 2023-2028. Pemilihan dilakukan dalam Musyawarah Nasional (Munas) FOKAL IMM ke-V bertema Kolaborasi Memajukan Indonesia, yang diselenggarakan di hotel Puri Senyiur, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (25/06/2023).
Pemilihan dilakukan secara e-voting dengan melibatkan 182 peserta Munas yang terdiri dari perwakilan wilayah se-Indonesia di mana setiap peserta memilih 13 orang untuk menjadi formatur. Kemudian, 13 nama formatur yang terpilih akan menentukan struktur kepengurusan FOKAL IMM selama lima tahun ke depan.
Bangsa Indonesia perlu merenungkan bagaimana cara mengaktualisasi nasionalisme dan memikirkan solusi bagi berbagai masalah ketatanegaraan. Untuk itu Muhammadiyah akan turut berperan mencari dan mengolah solusinya melalui Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Hasilnya berbentuk pemikiran besar Muhammadiyah dalam 5 tahun ke depan yang diharapkan bisa menjadi acuan dalam memecahkan berbagai masalah. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Haedar Nashir, M.Si., dalam acara Media Gathering dengan Pimpinan Redaksi Media Cetak dan Elektronik di Kantor PP Muhammadiyah Jakarta, Kamis (22/06/2023). Acara ini dihadiri juga oleh Kepala Kantor Sekretariat Universitas Muhammadiyah Jakarta.
“Belakangan ini nyaris setiap kebijakan, bahkan ada yang sudah menjadi undang-undang, selalu melibatkan pihak asing. Mulai dari investasi asing, tenaga kerja asing, bahkan dokter asing. Memang, di tengah globalisasi, kita tidak bisa lepas dari hal tersebut. Tapi apakah kebijakan-kebijakan strategis itu memiliki proses tertentu yang bisa tetap menjaga nasionalisme dan melindungi kedaulatan kita?” tanya Haedar dalam pemaparannya.
Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (FISIP UMJ) menyelenggarakan Seminar Nasional Mitigasi Bencana bertema Tantangan Administrasi Publik dalam Mewujudkan Disaster Resilience. Seminar ini dilaksanakan secara daring dan luring di Auditorium Kasman Singodimedjo, Fisip UMJ, Jum’at, (23/06/2023).
Dekan FISIP UMJ, Dr. Evi Satispi, M.Si. dalam sambutannya mengungkapkan materi yang akan disajikan pada seminar kali ini sangat luar biasa. Prodi Administrasi Publik FISIP UMJ memiliki konsentrasi salah satunya adalah mitigasi kebijakan kebencanaan.
“Tentunya menjadi hal yang luar biasa ketika kita ada kolaborasi, antara kajian yang kita lakukan di kelas kemudian berkolaborasi dengan para mitra. Salah satunya yang paling utama adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNBD) hingga ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Tidak terlepas juga dari persyarikatan kita yaitu Muhammadiyah yang memiliki satu lembaga yakni Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC). Kami siap untuk mengkaji bersama,” ujar Evi.
Forum Keluarga Alumni (FOKAL) IMM mengadakan Munas V di Samarinda Kalimantan Timur pada 23-25 Juni 2023. Munas ini semestinya diselenggarakan tahun 2020 lalu namun tertunda selama 3 tahun karena pandemi Covid-19 dan berpulangnya Ketua Umum Kornas Fokal Armyn Gultom.
Pembukaan Munas berlangsung di Kantor Gubernur Kalimantan Timur dan dihadiri oleh Ketua PP Muhammadiyah Dr. Anwar Abbas, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi yang juga merupakan alumni IMM, Prof. Warsito (Deputi 6 Kemenko PMK), Ketua PW Muhammadiyah Kalimantan Timur KH. Siswanto Sunandar, dan beberapa alumni IMM yang menduduki beberapa jabatan di komisioner, di antaranya Andi Afdal (Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan), Yusuf Warsyim (Kompolnas), Maneger Nasution (LPSK), Mufti Mubarok (Wakil Ketua BPKN RI), dan hadir pula Wakil Ketua Umum Kornas Andi Nurpati serta Sekjen Kornas Azrul Tanjung.
Ketua PP Muhammadiyah Dr. H. Anwar Abbas, MM., MAg., mengatakan petani di Indonesia masih menjadi masyarakat kelas dua atau tiga. “Kita harus bantu, pro petani, dan mendorong adanya inovasi dan teknologi yang modern,” ungkapnya saat menyampaikan pidato utama dalam Kuliah Umum Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Pro Pak Tani, Kamis (22/06/2023).
Kuliah umum digelar atas kerja sama Kementerian Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jakarta (FTAN UMJ) dan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Anwar menilai pemerintah memiliki peran untuk membela petani dalam hal mendorong inovasi dan teknologi pertanian agar petani dapat keluar dari garis kemiskinan.
Tangerang Selatan, 21 Juni 2023 – Program Studi Ilmu Administrasi Publik di Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) se-Indonesia menggelar workshop kurikulum yang diselenggarakan di Aula Kasmansingodimedjo Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Jakarta.
Workshop ini dihadiri oleh Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik PTMA se-Indonesia dan menghadirkan dua narasumber, yaitu Prof. Dr. Tobroni, M.Si dan Bapak Sudibyo Aji Wijaksono, S.T., M.P.A., serta dipandu oleh Ibu Dini Gandini, S.IP., M.A., sebagai moderator.
Narasumber pertama, Prof. Dr Tobroni, M.Si., dari Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah memberikan materi dengan tema “Integrasi Keilmuan Administrasi Publik dengan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK). Beliau menyampaikan bahwa kehidupan ini tidak terlepas dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan agama. Hal itu sejalan dengan salah satu Panca Program Majelis DIKTI adalah Penguatan AIK 4 yaitu dengan integrasi AIK dan IPTEK. Penguatan kurikulum ini harus mencakup secara konseptual yang mencakup: Teori dan metode pendidikan; substantif pendidikan; tujuan pendidikan; dan filosofi pendidikan serta implementasi yang mencakup: Manajemen pendidikan; Proses belajar mengajar; dan Sarana pendidikan.
Ilmu harus diintegrasikan dengan Islam dalam bentuk ayatisasi ilmu, pengetahuan harus sejalan dengan kebenaran Al-Qur’an dan Hadits, mencari titik temu antara Islam dan ilmu pengetahuan, mengkomparasi antologi, epistimologi, dan aksiologi ilmu dalam Islam, kolaborasi ilmu dengan Islam, rekonstruksi ilmu dalam Islam, dan Islamisasi teknologi. Hal itu sejalan dengan visi pendidikan Muhammadiyah, yakni “Terbentuknya manusia pembelajar yang bertaqwa, berakhlak mulia, berkemajuan dan unggul dalam ipteks sebagai perwujudan tajdid dakwah amar ma’ruf nahi munkar”. Untuk menjalan visi tersebut, Muhammadiyah membuat kurikulum AIK IV sebagai unggulan.
Di mana AIK IV itu mencakup: Iman, ilmu dan amal adalah trilogi asas hidup muslim; membahas Islam dan ilmu pengetahuan (dan teknologi dan seni); Ipteks adalah condisio sin quanon agar iman melahirkan amal saleh; Umat Islam banyak tertinggal dalam penguasaan dan pemanfaatan ipteks; Nalar ilmiah, tradisi ilmiah yang dibangun melalui AIK IV menjadi modal utama pembangunan peradaban umat; serta memperkokoh keimanan, etos kerja dan profesionalisme dalam bingkai ibadah.
Acara berikutnya dilanjutkan oleh narasumber kedua, yaitu Bapak Sudibyo Aji Wijaksono, S.T., M.P.A. dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) dengan tema “Kompetensi Lulusan Prodi Administrasi Publik bagi Pengguna”.
Beliau menjelaskan terkait reformasi birokrasi yang saat ini sedang diusung yakni : Birokrasi yang berdampak; Reformasi bukan tumpukan kertas; Birokrasi lincah dan cepat. Kondisi kebijakan saat ini yang masih overregulated dan kurang efektif membutuhkan banyak penyederhanaan, agar kebijakan dapat lincah dan inovatif.
Di era disrupsi dan evolusi dalam dunia pekerjaan saat ini, transformasi birokrasi dilakukan dalam rangka menciptakan birokrasi kelas dunia dan pelayanan publik yang kompetitif, melalui transformasi organisasi, transformasi SDMA dan transformasi sistem kerja.
Terkait hal tersebut digitalisasi dalam sistem kerja dan pelayanan menjadi sangat penting. Digitalisasi jangan disalahartikan hanya dengan berbagai aplikasi yang diciptakan namun tentang bagaimana membuat tata kelola lebih sederhana, efektif dan efisien.
Selain itu, demi menjawab kebutuhan dimasa datang, perlu ada kurikulum yang dinamis. Untuk kebijakan yang lebih baik dimasa depan lulusan administrasi publik perlu memiliki kemampuan penyusunan kebijakan berbasis bukti. kemampuan penyusunan kebijakan berbasis nilai. kemampuan critical thinking dan desain thinking, kemampuan leadership dan komunikasi/networking, kemampuan digital, kemampuan belajar mandiri (adaptif learning), menjadikan dirinya sendiri sebagai center of learning , salah satunya melalui merdeka belajar pada jurusan Ilmu Administrasi Publik. Dengan begitu, kompetensi lulusan Ilmu Administrasi Publik dapat lebih berkualitas, sehingga bisa berperan sebagai analis kebijakan dan administrator publik yang kompenten dan profesional.
Dengan adanya workshop ini diharapkan dapat menerapkan AIK dalam kurikulum pendidikan dan diimplementasikan dalam kehidupan, serta agar lulusan Ilmu Administrasi Publik bisa lebih berkualitas, menjadi bagian dari solusi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negara.
Salah satu isu terhadap adanya penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang saat ini sedang dibahas oleh DPR dan pemerintah justru berpotensi menghambat kebutuhan terhadap pelindungan hukum yang lebih jelas dan kuat untuk dokter, perawat, bidan, apoteker dan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan pelayanan. Hal ini disampaikan Ketua Umum DPP Himpunan Advokat Spesialis Rumah Sakit (HASRS) Dr. Muhammad Luthfie Hakim, S.H., M.H. dalam sambutannya.
DPP Himpunan Advokat Spesialis Rumah Sakit (HASRS) dan Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) berkolaborasi dengan DPN Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI), dan DPP Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI), serta didukung oleh Altea Care, RS. Mitra Keluarga Group, RS. National Hospital, Asia Stemcell Center dan Kortex akan mengangkat masalah di atas dalam Serial Webinar Nasional Hukum Kesehatan Ke-11 dengan tema “RUU Kesehatan: Transformasi Kesehatan Atau Sentralisasi Kekuasaan?” secara daring Live di Youtube Kitras.id pada, Kamis (22/06/2023).
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Lebanon Hajriyanto Y Tohari, mengunjungi Universitas Muhammadiyah Jakarta, di Gedung Muhammadiyah Civilization Center, Kamis (22/06/2023). Kunjungan tersebut dalam rangka penjajakan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan kebudayaan.
Rektor UMJ Dr. Ma’mun Murod, M.Si., didampingi Wakil Rektor III Dr. Rini Fatma Kartika, MH., menyambut sangat baik rencana kerja sama antara UMJ dengan Kedutaan Besar Lebanon Sejalan dengan maksud dan tujuan Dubes Luar Biasa RI di kota Beirut Lebanon, Ma’mun menyampaikan UMJ sangat terbuka untuk mahasiswa asing.
Pada bidang olahraga wanita dapat berperan membuka ruang untuk berekpresi. Sejauh ini, perempuan hanyalah objek pelengkap dalam bidang olahraga, misalnya dalam beberapa kasus olahraga profesional terbatas pada pemandu sorak atau sebagai media untuk promosi peralatan olahraga. Sehingga statusnya bukan sebagai pemain di bidang olahraga. Hal tersebut disampaikan oleh Puan Dinaphia, S.H., M.H dalam paparan materi Stadium Generale, Kamis (22/06/2023).
Studium Generale dalam rangka pembukaan Pekan Raya IMM FH (PRIF) mengangkat tema “Hakikat dan Peran Wanita Untuk Membuka Ruang Berekspresi Dalam Bidang Olaharaga” di Aula Fakultas Hukum (FH) UMJ yang dihadiri oleh Perwakilan Pimpinan IMM Cabang Cirendeu Almer Adiyatma Rahimsyah, S.H., Ketua Umum IMM FH UMJ Firman Mahmudi, Ketua Pelaksana PRIF Tanjung Badai. Diisi oleh narasumber Dosen FH UMJ Puan Dinaphia, S.H., M.H., Atlet Bokator Putri Asean Games Kamboja 2023 Riana Oktavia.
