Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) kembali mengukir prestasi di ajang nasional. Kali ini, mereka berhasil meraih Juara Harapan 3 dalam kategori Riset Sosial Humaniora di Pekan Ilmiah Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah & Aisyiyah Nasional (PIMTANAS PTMA) 2024.
Ajang yang berlangsung di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini terdiri dari ribuan mahasiswa dari berbagai PTMA di seluruh Indonesia, pada 13-15 November 2024.
Para mahasiswa umumnya merupakan pejabat pemerintah maupun perguruan tinggi mulai dari Kementerian Perhubungan, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dan Pemerintah Daerah. Mereka mengikuti kuliah umum bersama Director of Program in Global e-Governance INHA University Prof. Myeong Seung Hwan, dan College of Social Science Profesor Changhoon Jung sebanyak dua sesi yang membahas terkait e-government dan public finance.
Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (FISIP UMJ) meraih akreditasi Baik Sekali, Rabu (20/03/2024). Pengumuman itu diterima bersamaan dengan diterbitkannya Surat Keputusan BAN-PT No: 897/SK/BAN-PT/Ak/D/III/2024.
Menanggapi hal itu, Dekan FISIP UMJ Prof. Dr. Evi Satispi, M.Si., berharap Prodi Doktor Administrasi Publik dalam dua tahun ke depan dapat meningkatkan capaiannya menjadi Unggul. Beberapa strategi yang diupayakan, dijelaskan Evi, di antaranya mendorong ketepatan waktu kelulusan mahasiswa, dan publikasi karya mahasiswa baik dalam bentuk prosiding maupun buku.
Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (FISIP UMJ) terkhusus mata kuliah Seminar Isu Administrasi Publik menggelar webinar nasional series keempat membahas isu stunting di era digital dengan tajuk Mempromosikan Pertumbuhan Sehat dan Best Practice SPBE Pada Pencegahan Stunting di Indonesia, yang digelar secara daring.(18/12/2023).
Ketua Prodi Administrasi Publik FISIP UMJ, Nida Handayani, S.IP., M.Si., dalam sambutannya menyampaikan isu stunting saat ini perlu diperhatikan, khususnya administrasi publik yang berperan sebagai pengambilan kebijakan. Nida berharap melalui webinar ini dapat menjadi inspirasi dan ide dalam menanggapi isu yang terjadi.
Program studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMJ terkhusus mata kuliah Seminar Isu Administrasi Publik yang diampu oleh Ibu Dr. Izzatusolekha, M.Si menyelenggarakan Webinar Series Keempat Tingkat Nasional pada hari Senin, 18 Desember 2023 pukul 13.00 dengan mengusung tema stunting di era digital dan menghadirkan 3 (tiga) narasumber. Sebelum memasuki materi, Ibu Nida Handayani, M.Si sebagai ketua program studi S1 Ilmu Administrasi Publik memberikan sambutan agar diadakannya webinar ini dapat menjadi inspirasi dan ide dalam menanggapi isu yang terjadi.
Materi pertama disampaikan oleh Prof. Dr. Evi Satispi, M.Si yang membahas tentang kebijakan stunting yang ada di Indonesia. Beliau menyampaikan bahwa digitalisasi pemerintah dapat mengetahui permasalahan di masyarakat dengan adanya data yang konkret. Pemerintah dalam hal ini harus melakukan penanganan stunting berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah.
Materi kedua dipaparkan oleh Ibu Catur Rosidati, S.K.M., M.K.M. yang membahas tentang penyebab, dampak, dan upaya dalam menangani stunting. Pencegahan itu dilakukan dari remaja dengan cara menjaga kesehatan untuk cegah anemia dan kekurangan energi kronik. Dalam pencegahan, perlu komitmen dari berbagai bidang, yakni politik, kebijakan pemerintah, dan tata kelola yang melibatkan berbagai stakeholder agar dalam proses pencegahannya dapat berjalan dengan baik.
Materi terakhir disampaikan oleh Bapak Dr. dr. Aceng Solahudin Ahmad, M.Kes yang membahas tentang best practice SPBE di Sumedang. Pemerintah Sumedang berhasil menurunkan stunting dengan menggunakan sistem digitalisasi melalui Aplikasi e-SIMPATI yang berkolaborasi dengan Telkomsel untuk percepatan penuruan stunting di Kabupaten Sumedang. Dengan begitu pemerintah tersebut dapat mengintervensi dan mengamati kebutuhan di masing-masing daerah.
Webinar ini dihadiri oleh 75 peserta dari dosen dan mahasiswa UMJ. Antusiasme para peserta terhadap kegiatan ini dilihat pada sesi tanya-jawab yang diberikan kepada seluruh pemateri webinar kali ini.
Di akhir acara, terdapat penyerahan sertifikat kepada narasumber dan sesi foto bersama. Dengan adanya Webinar Series ini diharapkan menjadi wadah bagi para akademisi dan mahasiswa dalam menambah pengetahuan terkait isu administrasi publik yang sedang terjadi di Indonesia.
Kekerasan seksual, diakui atau tidak, masih menjadi persoalan yang kerap terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Pengetahuan mahasiswa terhadap kekerasan seksual yang masih terbatas dan minimnya pelaporan. Hal itu menambah peliknya deretan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi.
Hal itu mendorong Program Studi Administrasi Publik (Prodi AP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (FISIP UMJ) menggelar webinar nasional bertajuk Semua Peduli Semua Terlindungi (Dorong dan Cegah Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi) secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (11/12/23).
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta mambahas peran mahasiswa dalam demokrasi pada webinar bertajuk Pemilu yang Berdayakan: Membangun Partisipasi Aktif Generasi Muda Dalam Proses Demokrasi, Senin, (20/11/2023). Acara yang digelar secara daring ini dihadiri oleh 175 peserta dari berbagai kalangan dan instansi.
Ketua program studi Administrasi Publik UMJ, Nida Handayani S.I.P, M.Si membuka acara dan dimoderasi oleh Erlina Nur Azizah. Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber yang berkompeten dibidangnya, yakni Anggota KPU Banten, Aas Satibi Harsa selaku, Sekjen Sarekat Demokasi Indonesia dan Pakar Komunikasi Politik, Salsabila Syaira, dan dosen Administrasi Publik FISIP UMJ, Dr. Izzatusolekha, M.si.
Setelah melalui proses yang panjang dan tekun, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) meraih akrteditasi Unggul. Hal ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT Nomor 3053/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/VIII/2023 Tanggal 1 Agustus 2023.
Pada SK dinyatakan bahwa Program Studi Ilmu Administrasi Publik memenuhi syarat peringkat Akreditasi Unggul terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan 16 April 2026. Ini menjadi pengakuan atas kualitas dan prestasi yang luar biasa dari Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang sebelumnya telah terakreditasi A pada periode 2016-2021.
Tangerang Selatan, 21 Juni 2023 – Program Studi Ilmu Administrasi Publik di Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) se-Indonesia menggelar workshop kurikulum yang diselenggarakan di Aula Kasmansingodimedjo Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Jakarta.
Workshop ini dihadiri oleh Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik PTMA se-Indonesia dan menghadirkan dua narasumber, yaitu Prof. Dr. Tobroni, M.Si dan Bapak Sudibyo Aji Wijaksono, S.T., M.P.A., serta dipandu oleh Ibu Dini Gandini, S.IP., M.A., sebagai moderator.
Narasumber pertama, Prof. Dr Tobroni, M.Si., dari Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah memberikan materi dengan tema “Integrasi Keilmuan Administrasi Publik dengan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK). Beliau menyampaikan bahwa kehidupan ini tidak terlepas dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan agama. Hal itu sejalan dengan salah satu Panca Program Majelis DIKTI adalah Penguatan AIK 4 yaitu dengan integrasi AIK dan IPTEK. Penguatan kurikulum ini harus mencakup secara konseptual yang mencakup: Teori dan metode pendidikan; substantif pendidikan; tujuan pendidikan; dan filosofi pendidikan serta implementasi yang mencakup: Manajemen pendidikan; Proses belajar mengajar; dan Sarana pendidikan.
Ilmu harus diintegrasikan dengan Islam dalam bentuk ayatisasi ilmu, pengetahuan harus sejalan dengan kebenaran Al-Qur’an dan Hadits, mencari titik temu antara Islam dan ilmu pengetahuan, mengkomparasi antologi, epistimologi, dan aksiologi ilmu dalam Islam, kolaborasi ilmu dengan Islam, rekonstruksi ilmu dalam Islam, dan Islamisasi teknologi. Hal itu sejalan dengan visi pendidikan Muhammadiyah, yakni “Terbentuknya manusia pembelajar yang bertaqwa, berakhlak mulia, berkemajuan dan unggul dalam ipteks sebagai perwujudan tajdid dakwah amar ma’ruf nahi munkar”. Untuk menjalan visi tersebut, Muhammadiyah membuat kurikulum AIK IV sebagai unggulan.
Di mana AIK IV itu mencakup: Iman, ilmu dan amal adalah trilogi asas hidup muslim; membahas Islam dan ilmu pengetahuan (dan teknologi dan seni); Ipteks adalah condisio sin quanon agar iman melahirkan amal saleh; Umat Islam banyak tertinggal dalam penguasaan dan pemanfaatan ipteks; Nalar ilmiah, tradisi ilmiah yang dibangun melalui AIK IV menjadi modal utama pembangunan peradaban umat; serta memperkokoh keimanan, etos kerja dan profesionalisme dalam bingkai ibadah.
Acara berikutnya dilanjutkan oleh narasumber kedua, yaitu Bapak Sudibyo Aji Wijaksono, S.T., M.P.A. dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) dengan tema “Kompetensi Lulusan Prodi Administrasi Publik bagi Pengguna”.
Beliau menjelaskan terkait reformasi birokrasi yang saat ini sedang diusung yakni : Birokrasi yang berdampak; Reformasi bukan tumpukan kertas; Birokrasi lincah dan cepat. Kondisi kebijakan saat ini yang masih overregulated dan kurang efektif membutuhkan banyak penyederhanaan, agar kebijakan dapat lincah dan inovatif.
Di era disrupsi dan evolusi dalam dunia pekerjaan saat ini, transformasi birokrasi dilakukan dalam rangka menciptakan birokrasi kelas dunia dan pelayanan publik yang kompetitif, melalui transformasi organisasi, transformasi SDMA dan transformasi sistem kerja.
Terkait hal tersebut digitalisasi dalam sistem kerja dan pelayanan menjadi sangat penting. Digitalisasi jangan disalahartikan hanya dengan berbagai aplikasi yang diciptakan namun tentang bagaimana membuat tata kelola lebih sederhana, efektif dan efisien.
Selain itu, demi menjawab kebutuhan dimasa datang, perlu ada kurikulum yang dinamis. Untuk kebijakan yang lebih baik dimasa depan lulusan administrasi publik perlu memiliki kemampuan penyusunan kebijakan berbasis bukti. kemampuan penyusunan kebijakan berbasis nilai. kemampuan critical thinking dan desain thinking, kemampuan leadership dan komunikasi/networking, kemampuan digital, kemampuan belajar mandiri (adaptif learning), menjadikan dirinya sendiri sebagai center of learning , salah satunya melalui merdeka belajar pada jurusan Ilmu Administrasi Publik. Dengan begitu, kompetensi lulusan Ilmu Administrasi Publik dapat lebih berkualitas, sehingga bisa berperan sebagai analis kebijakan dan administrator publik yang kompenten dan profesional.
Dengan adanya workshop ini diharapkan dapat menerapkan AIK dalam kurikulum pendidikan dan diimplementasikan dalam kehidupan, serta agar lulusan Ilmu Administrasi Publik bisa lebih berkualitas, menjadi bagian dari solusi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negara.